Di tempat seperti itulah, harapan sering kali tumbuh paling pelan—namun paling tulus.

Di Desa Sillu, sebuah desa yang berada di wilayah Kabupaten Kupang, tanah yang pernah sepi itu kini berbicara.

Ia tidak lagi hanya memantulkan panas matahari dan debu musim kering, tetapi mulai menguning oleh bulir-bulir jagung yang tumbuh dari kerja keras dan keyakinan para pemuda desa.

Pada Rabu (11/3/2026), Bupati Kupang, Yosef Lede, hadir di tengah hamparan ladang tersebut untuk melakukan panen perdana jagung di lahan milik Pemerintah Desa Silu seluas lima hektar yang dikelola oleh para pemuda karang taruna. Di antara batang-batang jagung yang berdiri tegak, panen itu bukan sekadar peristiwa pertanian. Ia adalah kisah tentang keberanian menghidupkan kembali tanah yang lama terabaikan.

Lahan yang dahulu sunyi kini berubah menjadi ladang harapan. Dari tanah yang diolah dengan tangan yang mungkin pernah ragu, tumbuh jagung yang diperkirakan menghasilkan rata-rata delapan ton per hektar. Jika dihitung secara keseluruhan, panen dari lahan tersebut diproyeksikan mencapai sekitar empat puluh ton.

Namun bagi Yosef Lede, angka-angka itu bukanlah inti dari cerita yang sedang tumbuh di Desa Sillu. Yang jauh lebih berharga adalah semangat yang menghidupkan tanah tersebut—semangat anak-anak muda desa yang memilih untuk menanam masa depan di tanah mereka sendiri.

Di tengah ladang yang menguning, Yosef Lede menyampaikan rasa bangga sekaligus harunya melihat inisiatif Pemerintah Desa Sillu dan para pemuda yang berani memulai langkah yang tidak selalu mudah. Dalam banyak desa, tanah sering kali ditinggalkan karena dianggap tidak menjanjikan. Tetapi di Sillu, tanah justru dipeluk kembali.

Menurutnya, apa yang dilakukan Pemerintah Desa Sillu sejatinya merupakan wujud nyata dari pelaksanaan kebijakan nasional yang mendorong pemanfaatan dana desa untuk memperkuat ketahanan pangan masyarakat.

Kebijakan tersebut merupakan bagian dari arahan pemerintah pusat agar desa-desa di seluruh Indonesia mampu berdiri lebih mandiri melalui pengelolaan sumber daya yang mereka miliki.

Namun di Sillu, kebijakan itu tidak berhenti sebagai dokumen atau program administratif. Ia menjelma menjadi ladang, menjadi benih dan akhirnya menjadi jagung yang menguning di bawah langit desa.

Yosef Lede menilai keberhasilan panen ini membuktikan bahwa dana desa dapat menghasilkan manfaat nyata apabila dikelola dengan niat yang jujur, perencanaan yang matang dan keberanian untuk bekerja bersama.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Kepala Desa Sillu yang tidak hanya menjalankan arahan pemerintah, tetapi juga mampu menggerakkan sumber daya manusia di desa, terutama generasi muda.

Menurutnya, sinergi antara pemerintah desa, karang taruna, serta pemanfaatan lahan dan sumber air yang tersedia merupakan fondasi penting dalam membangun kemandirian pangan.

Bahkan ia menyebut apa yang dilakukan Desa Sillu sebagai salah satu langkah awal yang patut menjadi contoh bagi desa-desa lain di wilayah Kabupaten Kupang.

Meski demikian, di tengah kegembiraan panen perdana itu, Yosef Lede mengingatkan bahwa perjalanan masih panjang. Ia meminta pemerintah desa dan para pemuda untuk tidak berhenti pada keberhasilan pertama.

Sebab, menurutnya, potensi lahan dan sumber air di Desa Sillu masih jauh lebih besar daripada yang terlihat hari ini.

Pemerintah Kabupaten Kupang, kata dia, akan hadir melalui dinas-dinas teknis untuk membantu memaksimalkan potensi tersebut agar sektor pertanian di desa dapat berkembang secara berkelanjutan.

Ia juga menyinggung kondisi dunia yang tengah diliputi ketidakpastian, termasuk konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah. Dalam situasi seperti itu, ketahanan pangan menjadi isu yang tidak bisa dianggap remeh.

Setiap daerah, menurutnya, harus belajar berdiri di atas kekuatan sendiri, termasuk dalam memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakatnya.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan lahan-lahan yang ada tetap tidur dalam kesunyian.

Tanah, kata dia orang nomor satu Kabupaten Kupang selalu memiliki cara untuk membalas kerja keras manusia, selama ia diberi kesempatan untuk ditanami.

Pemerintah melalui Perum Bulog, lanjutnya, juga siap hadir sebagai penyangga pasar dengan menyerap hasil panen petani.

Harga jagung ditetapkan sekitar Rp6.500 per kilogram dengan standar kadar air 14 persen, sehingga petani tidak perlu khawatir mengenai kepastian pasar.

Sementara itu, Kepala Desa Sillu, Mikhael Takel, menjelaskan bahwa gagasan pengelolaan lahan tersebut lahir dari arahan Bupati Kupang kepada para kepala desa agar memanfaatkan dana desa untuk mendukung ketahanan pangan.

Setelah menerima arahan tersebut, ia mengajak para pemuda karang taruna untuk berdiskusi mengenai potensi yang dimiliki desa.

Dari diskusi sederhana itulah lahir keputusan untuk memanfaatkan lahan-lahan yang sebelumnya tidak produktif.

Melalui kerja sama dengan masyarakat, beberapa lahan tidur kemudian disewa dan dikelola secara kolektif oleh para pemuda desa.

Mereka menanam jagung dengan harapan sederhana: agar tanah tidak lagi dibiarkan kosong dan agar desa tidak hanya menunggu bantuan dari luar.

Perlahan, tanah yang sebelumnya sunyi itu mulai berubah. Benih yang ditanam dengan keyakinan kini tumbuh menjadi tanaman jagung yang menjanjikan kehidupan baru bagi masyarakat desa.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, Amin Juariah yang turut hadir dalam kegiatan tersebut menyampaikan bahwa hasil panen jagung dari masyarakat memiliki peluang pasar yang baik.

Kehadiran Bulog sebagai pembeli diharapkan mampu memberikan kepastian bagi petani sekaligus mendorong semangat masyarakat untuk terus mengembangkan sektor pertanian.

Panen perdana di Desa Sillu itu juga dihadiri oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang, Guntur Subu Taopan, sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang, serta Camat Fatuleu.

Di bawah langit desa yang tenang, di antara batang-batang jagung yang bergoyang pelan diterpa angin, panen perdana itu terasa lebih dari sekadar hasil pertanian.

Ia adalah kisah tentang tanah yang pernah sepi, tentang pemuda yang menolak menyerah pada keadaan dan tentang keyakinan sederhana bahwa dari desa kecil yang sunyi, harapan besar masih bisa tumbuh.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui penanaman perdana bibit jagung Musim Tanam I yang dilaksanakan di Desa Pantulan, Kecamatan Sulamu, Rabu (17/12/2025), pada areal pertanian seluas 340 hektar.

Pelaksanaan penanaman perdana ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong optimalisasi pemanfaatan lahan produktif, sekaligus dirangkaikan dengan penyerahan bantuan 5 ton bibit jagung dan pupuk organik cair kepada 10 kelompok tani di Desa Pantulan. Bantuan tersebut diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usaha tani jagung secara berkelanjutan.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menekankan bahwa musim penghujan yang telah berlangsung harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh petani di Kabupaten Kupang.

Menurutnya, keselarasan waktu tanam dengan kondisi iklim merupakan faktor kunci dalam meningkatkan hasil produksi pertanian.

“Musim hujan harus direspons dengan aktivitas tanam yang optimal. Jangan sampai curah hujan tersedia, tetapi lahan tidak dimanfaatkan sehingga musim tanam terlewati tanpa hasil yang maksimal,” tegas Yosef Lede.

Lebih lanjut, Bupati Kupang menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang berkomitmen untuk terus memenuhi kebutuhan dasar petani, baik melalui penyediaan sarana produksi pertanian seperti bibit dan pupuk, maupun dukungan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang telah disalurkan oleh Kementerian Pertanian. Seluruh dukungan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan secara efektif guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian.

Yosef Lede juga menyampaikan bahwa Kabupaten Kupang saat ini telah mencapai status swasembada beras. Namun demikian, pemerintah daerah terus mendorong peningkatan produksi komoditas pertanian lainnya, termasuk jagung, untuk mendukung ketahanan pangan regional, khususnya dalam menopang kebutuhan pangan wilayah sekitar seperti Kota Kupang.

Dalam konteks nasional, Yosef Lede mengaitkan penguatan sektor pertanian dengan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Kupang merupakan daerah dengan jumlah dapur MBG terbanyak di Provinsi NTT, yakni 73 dapur, dengan estimasi perputaran anggaran mencapai sekitar Rp600 miliar per tahun.

“Optimalisasi seluruh potensi lahan pertanian menjadi keharusan agar Kabupaten Kupang mampu memenuhi kebutuhan pangan program MBG. Ini tidak hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat petani,” jelasnya.

Kegiatan penanaman perdana tersebut turut dihadiri perwakilan Dinas Pertanian Provinsi NTT, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Kupang, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang, Camat Sulamu, Kepala Desa Pantulan, Ketua Majelis Klasis Sulamu serta masyarakat petani setempat.

Kegiatan penyerahan alsintan yang dilaksanakan pada Senin, 20 Oktober 2025, bertempat di halaman kantor Bupati Kupang, terdiri dari 37 unit handtraktor dan 7 unit combine harvester, merupakan wujud nyata sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung sektor pertanian.

Dalam arahannya, Bupati Kupang, Yosef Lede menyampaikan bahwa bantuan alsintan ini merupakan bagian dari program lanjutan yang diprakarsai pemerintah pusat melalui Menteri Pertanian
Menurut Bupati, pemberian alsintan ini telah memasuki tahap keempat dan menjadi strategi penting dalam mendorong produktivitas para petani, mengingat 80% penduduk Kabupaten Kupang bergantung pada sektor pertanian dan peternakan.

“Pemerintah pusat, melalui program Menteri Pertanian  hari ini memberikan bantuan alsintan untuk keempat kalinya. Ini adalah upaya luar biasa, mengingat 80 persen penduduk Kabupaten Kupang menggantungkan hidupnya pada pertanian dan peternakan. Oleh sebab itu, fokus pemerintah pusat sangat tepat untuk memprioritaskan daerah yang memiliki potensi pertanian tinggi seperti Kabupaten Kupang. Kami patut bersyukur karena daerah kami menjadi salah satu yang menerima bantuan terbanyak,” ujar Bupati Yosef.

Bupati juga mengajak para petani untuk memanfaatkan bantuan alat mesin tersebut secara optimal, sebagai bagian dari upaya meningkatkan produktivitas lahan sekaligus mendukung program nasional pangan bergizi.

“Kami telah berkomitmen dan berjuang menggunakan alat ini secara maksimal. Saya dan Ibu Wakil Bupati turut berperan aktif dalam mendorong optimalisasi penggunaan alsintan ini. Lahan-lahan yang ada saat ini harus dikelola secara produktif, sebagaimana arahan Presiden, untuk mewujudkan ketahanan pangan dan mendukung program konsumsi makanan bergizi,” jelasnya.

Dalam upaya memastikan pemanfaatan bantuan berjalan efektif, Bupati Yosef menegaskan perlunya pengelolaan kelompok tani yang solid dan bertanggung jawab.

Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan melakukan monitoring melalui komunikasi digital agar bantuan tepat sasaran dan kelompok tani yang produktif mendapat dukungan berkelanjutan.

“Kami sudah membentuk grup komunikasi khusus untuk memantau dan membina kelompok tani penerima bantuan. Kelompok yang menunjukkan komitmen kerja keras akan terus kami dukung. Dalam waktu dekat, kami juga akan melakukan kunjungan ke desa-desa guna memastikan bahwa dana desa sebesar 20% yang diinstruksikan telah dimanfaatkan untuk sektor pertanian. Kami tidak akan membiarkan ada desa yang memiliki lahan pertanian tetapi tidak dimanfaatkan secara optimal,” ujar Bupati.

Lebih jauh, Bupati Yosef memaparkan program ‘Satu Desa Lima Sumur bor’ yang menjadi salah satu fokus pembangunan daerah dalam menunjang ketahanan pangan melalui pengelolaan sumber daya lokal secara terpadu.

“Kami akan melaksanakan program satu desa lima sumur bor, termasuk pembangunan lima sumur bor di tiap desa. Program ini didukung penuh oleh visi misi kami dan Dinas Pertanian Kabupaten Kupang. Dengan langkah ini, kami optimistis ekonomi daerah akan semakin maju dan produktivitas pertanian meningkat,” tambahnya.

Bupati juga menegaskan kembali komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang untuk menyelesaikan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Menteri Pertanian.

Ia mengimbau agar tidak ada lahan produktif yang dibiarkan menganggur, sehingga kesejahteraan petani terus meningkat.

“Hari ini kami bertekad menyelesaikan program ketahanan pangan yang menjadi prioritas Menteri Pertanian . Kami tidak menginginkan lahan pertanian menganggur atau tidak termanfaatkan. Meskipun bantuan ini masih sebagian kecil, kami akan terus berupaya agar dalam waktu dekat semua kelompok tani bisa menerima dan memanfaatkan alsintan ini secara merata,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki memberikan penjelasan tambahan terkait tanggung jawab dan pengelolaan alat mesin pertanian yang telah diserahkan kepada kelompok tani.

Ia menekankan pentingnya penggunaan secara kolektif dan perawatan yang baik untuk menjaga keberlanjutan fungsi alat tersebut.

“Pemberian alsintan ini bersifat hibah penuh, artinya alat sudah menjadi milik kelompok tani. Oleh karena itu, tanggung jawab penuh dalam pengelolaan dan pemeliharaan alat berada di tangan kelompok. Penggunaan alat harus dilakukan secara bersama-sama dan tidak boleh disalahgunakan atau dipakai secara individual tanpa koordinasi,” jelas Wakil Bupati Aurum.

Lebih lanjut, Aurum mengingatkan agar kelompok tani melakukan diskusi dan membuat kesepakatan bersama mengenai penggunaan dan pemeliharaan alsintan, sehingga tidak terjadi kerusakan akibat pengelolaan yang tidak terorganisir.

“Kami mendorong kelompok tani untuk duduk bersama secara rutin membahas pemakaian, perawatan, dan pemeliharaan alat. Jika terjadi kerusakan, kelompok harus bertanggung jawab bersama dan mencari solusi secara kolektif. Kami tidak ingin alsintan ini menjadi barang rongsokan akibat ketidakpedulian. Ini adalah aset bersama yang harus dijaga untuk kepentingan petani dan ketahanan pangan Kabupaten Kupang,” pungkasnya.

Penyaluran bantuan alsintan yang konsisten dan pengelolaan yang bertanggung jawab ini menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kupang dalam memperkuat ketahanan pangan, memberdayakan petani dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi agraris yang berkelanjutan.

Dalam ruang kerjanya Kepala Desa Kuimasi, Maksen Lifu menyampaikan satu pesan penting: kemandirian pangan bukan mitos, ia sedang tumbuh, dari lahan, dari tangan petani, dari harapan.

Pada Kamis, 16 Oktober 2025, Maksen menjelaskan bahwa program ketahanan pangan desa kini telah memasuki fase akhir persiapan. Hampir 80 persen kesiapan tanam cabai telah tercapai.

Lahan dibuka, air telah dialirkan dan benih cabai disemai dengan kesabaran. Yang tersisa hanyalah waktu: sebuah perayaan penanaman yang akan segera menjadi kenyataan.

“Kami tidak menunggu negara memberi makan. Ketahanan pangan adalah tugas moral kita. Dan desa harus berdiri di garis depan,” tegas Maksen, yang dikenal sebagai pemimpin bersahaja, namun berpandangan jauh ke depan.

Ketahanan pangan di Kuimasi bukan sekadar proyek tahunan. Ia lahir dari visi jangka panjang tentang kedaulatan desa. Dengan mengalokasikan 20 persen Dana Desa Tahun Anggaran 2025, pemerintahan desa menunjukkan komitmen anggaran yang selaras dengan kebutuhan paling dasar: hak atas pangan, atas hidup yang bermartabat.

Pemilihan cabai sebagai komoditas utama mencerminkan pendekatan yang cerdas dan kontekstual. Cabai bukan hanya bumbu dapur—ia adalah produk yang berdaya jual tinggi, mudah dibudidayakan dan tahan terhadap dinamika iklim.

Lebih dari itu, cabai menjadi ikon semangat desa yang ingin pedas dalam keberanian, tapi tetap tumbuh dalam ketekunan.

“Kami ingin tanam cabai, tapi yang tumbuh adalah harga diri. Ketahanan pangan bukan tentang kenyang semata, tapi tentang merdeka,” ucap Maksen, seolah menyulam realitas dengan puisi.

Program ini juga menjadi bagian dari skema besar transformasi desa. Ketika banyak desa masih bergantung pada distribusi pangan dari luar, Kuimasi mencoba mendobrak paradigma.

Melalui partisipasi warga dan pengelolaan yang akuntabel, desa ini membuktikan bahwa ketahanan pangan bisa dicapai tanpa menunggu arahan birokrasi pusat.

Dalam perspektif pembangunan berkelanjutan, langkah Kuimasi sangat strategis. Ia tak hanya memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) poin ke-2 tentang “Tanpa Kelaparan”, tetapi juga menguatkan poin ke-12 tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab.

Dengan mengelola potensi sendiri, desa memperkuat daya tawar terhadap ancaman pasar bebas dan fluktuasi harga bahan pokok.

Masyarakat kini menanti momen penanaman sebagai simbol dimulainya fase baru: dari konsumsi menuju produksi, dari ketergantungan menuju kemandirian.

Lahan yang terbuka itu bukan hanya ladang fisik, tapi juga metafora tentang pikiran yang terbuka terhadap perubahan. Cabai yang akan ditanam bukan sekadar hasil panen, tapi juga investasi sosial jangka panjang.

Kuimasi mengajarkan bahwa pembangunan bukan soal anggaran besar, tetapi tentang ketulusan visi dan keberanian eksekusi. Dalam sunyi tanah Timor yang keras dan sabar, desa ini menanam benih yang lebih dari sekadar pangan: ia menanam kemungkinan.

Dan jika seluruh proses berjalan sesuai harapan, cabai dari Kuimasi kelak bukan hanya membumbui dapur, tapi juga membumbui percakapan nasional tentang arti kedaulatan desa.

Pengadaan tersebut diduga tidak sesuai spesifikasi teknis (spek) dan berpotensi menyimpang dari Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Dalam wawancara dengan media pada Sabtu (9/8/2025) sore, Bupati Yosef Lede menegaskan telah memerintahkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Langkah ini, menurutnya, merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di tingkat desa.

“Pengelolaan anggaran negara, termasuk Dana Desa, harus dilakukan secara transparan, akuntabel dan sesuai aturan. Tidak ada toleransi terhadap praktik kotor yang merugikan masyarakat. Saya minta Inspektorat bergerak cepat,” tegas Yosef Lede.

Bupati menambahkan, tindakan ini sekaligus menjadi peringatan keras bagi seluruh perangkat desa di Kabupaten Kupang agar tidak bermain-main dengan dana publik. Ia menegaskan, setiap penyalahgunaan akan diproses sesuai ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan yang berlaku.

Sementara itu, Ketua Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ekateta, Tertulianus Tenis, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan rapat bersama seluruh penerima manfaat sapi di Dusun 3 pada Kamis siang. Dari rapat tersebut disepakati bahwa 8 ekor sapi yang menjadi sorotan saat ini masih menjadi tanggung jawab TPK untuk diselesaikan.

Kasus ini tengah menjadi perhatian publik karena menyangkut penggunaan Dana Desa yang semestinya berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kupang menegaskan akan mengawal proses pemeriksaan hingga tuntas demi menegakkan integritas pengelolaan keuangan desa.

Dengan sikap tegas Bupati Kupang ini, diharapkan menjadi momentum penting bagi seluruh desa di wilayah tersebut untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan berpihak pada rakyat.

Berita dari media sebelumnya :

Polemik pengadaan sapi dalam program ketahanan pangan di Desa Ekateta, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, mulai menuai kritik tajam dari masyarakat.

Sejumlah warga Dusun III Fatuoni, yang menjadi penerima bantuan, menilai bahwa pelaksanaan program tersebut sarat kejanggalan dan diduga kuat menyimpang dari ketentuan prosedural dan anggaran yang telah disepakati.

Oktofianus Kabnani, perwakilan masyarakat penerima bantuan mengungkapkan bahwa proses distribusi ternak tidak sesuai dengan hasil sosialisasi yang dilakukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Ketahanan Pangan Desa Ekateta.

Dalam pertemuan resmi sebelumnya, masyarakat dijanjikan akan dilibatkan langsung dalam proses pembelian sapi—baik dari segi pemilihan hewan maupun pemantauan kualitas.

“TPK menyampaikan bahwa kami sebagai penerima akan ikut memilih sapi secara langsung. Mereka hanya tinggal membayar. Tapi pada kenyataannya, kami tidak diajak. Tiba-tiba sapi diturunkan begitu saja tanpa koordinasi,” tegas Oktofianus saat ditemui media ini, Kamis (7/8/2025).

Tak hanya pada prosedur, warga juga mempersoalkan aspek kualitas dan nilai ekonomis sapi yang dibagikan. Berdasarkan Rencana Anggaran Biaya (RAB), setiap ekor sapi dianggarkan sebesar Rp8 juta.

Namun, masyarakat menduga bahwa ternak yang dibagikan tidak sebanding dengan harga tersebut—baik dari segi umur, bobot maupun kondisi fisik.

Atas dasar itu, warga Fatuoni menyatakan penolakan terhadap sapi bantuan yang mereka anggap tidak sesuai standar. Mereka bahkan menyatakan kesiapannya untuk membawa persoalan ini ke ranah hukum apabila tidak ada respons atau tindakan korektif dari pemerintah desa maupun lembaga terkait.

“Kami tidak anti program. Kami mendukung ketahanan pangan. Tapi pelaksanaannya harus jujur, terbuka dan sesuai hukum. Kalau terus dibiarkan seperti ini, berpotensi jadi ruang praktik korupsi,” ungkap Oktofianus.

Ia juga menekankan bahwa program ketahanan pangan Desa Ekateta bersumber dari Dana Desa yang nilainya mencapai 20 persen dari total anggaran desa. Hal ini menurutnya memerlukan pengawasan ketat, bukan hanya dari masyarakat sebagai penerima manfaat, tetapi juga dari aparat pengawas dan penegak hukum.

“Dana desa ini uang negara, bukan milik kelompok tertentu. Kalau pengelolaannya tidak transparan, maka yang kenyang hanya pelaksana, sementara masyarakat tetap hidup dalam kesulitan. Padahal semangat dari program ketahanan pangan adalah untuk memperkuat ekonomi warga,” lanjutnya.

Sementara itu, hingga berita ini diterbitkan, Ketua TPK Ketahanan Pangan Desa Ekateta belum memberikan klarifikasi atau tanggapan meskipun telah dihubungi melalui pesan WhatsApp oleh tim media. Redaksi media ini tetap membuka ruang untuk hak jawab bagi pihak-pihak terkait, dalam rangka menjaga keseimbangan informasi dan prinsip jurnalisme yang adil serta bertanggung jawab.

Kesimpulan Redaksi: Polemik ini menjadi sinyal penting bagi semua pihak—terutama pengelola Dana Desa—untuk bekerja dengan jujur, transparan dan akuntabel. Ketahanan pangan bukan sekadar pengadaan barang, melainkan bagian dari komitmen negara menyejahterakan rakyatnya Ketika masyarakat mulai bersuara atas ketidakberesan, maka kontrol sosial telah berjalan.

Kini, tinggal menanti apakah aparat hukum dan pemerintah daerah mau dan mampu menindaklanjuti temuan ini secara adil dan tegas. Sebab, jika praktik seperti ini dibiarkan, maka pembangunan desa akan kehilangan makna sejatinya.

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam momen Ibadah Kebangsaan dan Syukur Panen yang berlangsung di Jemaat GMIT Lopo Maus Tualeu, Kecamatan Nekamese, Minggu (3/8/2025).

Acara tersebut turut dihadiri Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Kupang, Tonci Teuf, serta dipimpin oleh Pendeta Eveline Lewaherilla yang menyampaikan khotbah dengan tema bulan kebangsaan GMIT: “Allah Peduli dan Memiliki Rencana bagi Bangsa Indonesia.”

Dalam khotbahnya, Pendeta Eveline mengajak jemaat untuk tidak kehilangan harapan, meskipun tantangan hidup terus menguji iman. Ia menekankan bahwa doa adalah kekuatan yang menunjang langit, dan bahwa orang percaya dipanggil untuk mengikuti rancangan Allah agar hidup tetap diberkati.

“Jangan menyerah ketika kebaikan tidak dibalas dengan kebaikan. Tetaplah berserah, sebab Tuhan tidak tinggal diam. Allah peduli bagi umat-Nya yang percaya dan bersyukur,” tegas Pendeta Eveline.

Lebih lanjut, ia menyampaikan bahwa sikap bersyukur adalah penangkal utama dari rasa kuatir. Dengan bersyukur, hati menjadi damai dan siap menerima berkat Tuhan, apapun bentuk dan besarnya.

Sementara Bupati Yosef Lede dalam sambutannya mengapresiasi semangat jemaat dalam menyambut hasil panen dengan ibadah dan puji syukur kepada Tuhan. Ia menilai, keberhasilan dalam bertani bukanlah hasil semata dari kerja keras, melainkan campur tangan ilahi yang patut disyukuri.

“Saya berdiri di sini sebagai Bupati karena doa masyarakat. Panen yang saudara-saudara nikmati hari ini adalah buah dari kerja dan iman. Tuhan telah memberkati tanah yang subur dan cuaca yang baik. Tinggal bagaimana kita mengelolanya dengan bijak dan tekun,” ucap Yos Lede.

Ia juga mengingatkan bahwa program ketahanan pangan nasional harus dijawab oleh masyarakat dengan semangat kerja yang tinggi. Pemerintah Kabupaten Kupang, kata dia, tengah menggencarkan berbagai program pemberdayaan masyarakat yang berfokus pada pertanian, pangan lokal dan pemberdayaan ekonomi desa.

“Kita ingin pangan tidak perlu jauh-jauh. Beli dari jemaat, dari masyarakat sendiri. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi kedaulatan pangan dan kesejahteraan bersama,” imbuhnya.

Perayaan syukur ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut HUT ke-80 Republik Indonesia. Bupati Yos Lede menyampaikan bahwa seluruh kegiatan perayaan akan dipusatkan di Oelamasi, ibu kota Kabupaten Kupang, sebagai bentuk pemersatu masyarakat dari berbagai kecamatan.

Rangkaian kegiatan tersebut meliputi pesta rakyat, UMKM fair, lomba-lomba budaya, karnaval kebangsaan dan Pesparawi (Pesta Paduan Suara Gerejawi), yang diharapkan mampu menumbuhkan semangat kebersamaan dan nasionalisme di tengah masyarakat.

Menutup sambutannya, Bupati Yosef Lede menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, gereja, dan masyarakat. Ia menyebut kerja bersama sebagai fondasi utama dalam membangun Kabupaten Kupang menuju visi besar “Kabupaten Kupang Emas”.

“Kita tidak bisa kerja sendiri-sendiri. Pemerintah butuh dukungan gereja dan masyarakat. Jika iman dijaga, kerja ditingkatkan, dan syukur dinyatakan, saya yakin Kabupaten Kupang akan menjadi daerah yang diberkati dan sejahtera,” pungkasnya.

Melalui penyaluran bantuan beras pemerintah yang disalurkan oleh Badan Urusan Logistik (Bulog), sebanyak 296 kepala keluarga (KK) di lima dusun yang tersebar di Desa Hueknutu telah menerima bantuan pangan tersebut.

Dalam keterangannya kepada media pada Senin (4/8/2025), Kepala Desa Hueknutu, Elyakim Oematan, menyampaikan apresiasi mendalam kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah atas perhatian yang konsisten terhadap kesejahteraan masyarakat desa.

“Atas nama Pemerintah Desa Hueknutu dan seluruh masyarakat kami, saya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang telah mendukung warga kami melalui penguatan ekonomi dan ketahanan pangan. Bantuan ini sangat berarti dalam menjaga stabilitas sosial dan konsumsi rumah tangga di wilayah pedesaan seperti kami,” ujar Elyakim Oematan di ruang kerjanya.

Bantuan yang diberikan berupa beras kualitas medium, dengan distribusi yang dilakukan secara merata dan transparan kepada warga yang terdata resmi. Program ini merupakan bagian dari skema perlindungan sosial nasional yang bertujuan untuk menanggulangi dampak inflasi, mencegah rawan pangan, serta memperkuat ketahanan komunitas di daerah yang memiliki akses ekonomi terbatas.

Desa Hueknutu yang terdiri dari lima dusun menunjukkan antusiasme warga terhadap program ini, sekaligus mempertegas pentingnya sinergi antara pemerintah desa dan pemerintah pusat dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya poin kedua: Menghapus Kelaparan.

Kepala Desa juga menekankan bahwa pembangunan ekonomi pedesaan tidak dapat berjalan tanpa memperhatikan fondasi dasar kesejahteraan, yakni akses terhadap pangan yang memadai, aman dan terjangkau. Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya memastikan bahwa kebijakan nasional mampu diterjemahkan secara tepat sasaran di tingkat lokal.

“Bantuan ini bukan hanya soal pangan, tetapi juga simbol kehadiran negara dalam mendampingi masyarakat desa menghadapi tantangan ekonomi dan sosial yang nyata,” tambah Elyakim.

Dengan adanya program ini, masyarakat Hueknutu diharapkan semakin tangguh dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi, sekaligus termotivasi untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan desa berbasis kemandirian dan berkelanjutan.

Penyaluran bantuan ini berlangsung di Kantor Desa Camplong II pada Kamis, 31 Juli 2025, dengan pengawasan langsung dari pemerintah desa setempat.

Kepala Desa Camplong II, Melianus Faot, dalam keterangannya kepada media ini menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari kebijakan nasional untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat, khususnya bagi rumah tangga yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

“Hari ini sebanyak 402 kepala keluarga menerima bantuan beras yang disalurkan langsung dari gudang Bulog melalui pemerintah desa. Ini adalah bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, terutama di tengah tantangan ekonomi dan cuaca ekstrem yang kita hadapi belakangan ini,” ujar Melianus Faot.

Ia juga menegaskan bahwa proses distribusi dilakukan secara transparan, adil, dan mengacu pada data resmi, guna memastikan bantuan tepat sasaran dan tidak menimbulkan polemik di tengah masyarakat.

Program bantuan beras ini merupakan implementasi dari kebijakan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional dan Badan Urusan Logistik (Bulog), yang bertujuan menstabilkan pasokan dan harga pangan serta mencegah kerawanan pangan di daerah-daerah.

Melianus Faot menyampaikan apresiasinya terhadap semua pihak yang telah berkolaborasi dalam proses distribusi ini, termasuk perangkat desa, petugas lapangan dan masyarakat penerima manfaat yang tertib dan kooperatif.

“Kami terus berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam setiap program bantuan. Pemerintah desa juga membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan masukan dan pengawasan terhadap proses ini,” tambahnya.

Pemerintah Desa Camplong II berharap agar bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi masyarakat, tetapi juga menjadi stimulus untuk membangun solidaritas sosial dan kemandirian pangan di tingkat lokal.

Melalui program yang dikoordinasikan bersama Perusahaan Umum Bulog, setiap keluarga memperoleh 20 kilogram beras, yang disalurkan langsung melalui struktur pemerintahan desa.

Skema distribusi ini menunjukkan kolaborasi fungsional antara pemerintah pusat, lembaga logistik nasional dan pemerintahan desa sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat akar rumput.

Dalam keterangan tertulisnya, Kepala Desa Nunsaen, Litherheart Niuflapu, menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah terhadap kebutuhan pokok masyarakat, khususnya dalam menghadapi tekanan ekonomi dan dinamika harga pangan.

“Saya sebagai kepala desa mewakili masyarakat Desa Nunsaen menyampaikan terima kasih atas dukungan pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pokok seperti beras. Tentu ini sangat membantu masyarakat kami dalam menjaga ketahanan pangan keluarga,” ungkapnya.

Secara konseptual, intervensi ini merupakan bentuk konkret dari fungsi negara dalam menjamin hak atas pangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 28C UUD 1945. Lebih dari sekadar bantuan material, distribusi beras ini mencerminkan komitmen negara dalam menjalankan fungsi redistributif dan protektif, khususnya bagi kelompok rentan di daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T).

Dari perspektif pembangunan, ketersediaan dan akses terhadap pangan adalah indikator fundamental dalam pembangunan berkelanjutan. Program semacam ini tidak hanya berperan sebagai jaring pengaman sosial (social safety net), tetapi juga mendukung terciptanya kemandirian pangan desa, mengurangi ketimpangan akses pangan antarwilayah, serta memperkuat kapasitas adaptif masyarakat terhadap krisis ekonomi dan perubahan iklim.

Dengan pendekatan bottom-up yang melibatkan perangkat desa secara aktif, distribusi bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik serta memperkuat legitimasi sosial pemerintah di mata rakyat.

Ke depan, integrasi antara program bantuan pangan dan pemberdayaan ekonomi lokal menjadi kunci dalam membangun desa-desa yang tangguh, inklusif dan berdaulat secara pangan.

Bantuan beras tersebut bukan sekadar distribusi logistik, tetapi merupakan wujud kehadiran negara dalam bentuk yang paling mendasar: makanan yang menghidupi, yang menenangkan, yang meneguhkan martabat manusia.

Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib dalam pernyataannya kepada media, menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam, seraya menegaskan bahwa bantuan ini menjadi bukti nyata bahwa negara tidak tinggal diam saat warganya menghadapi tantangan kehidupan.

“Hari ini, saya berdiri bukan hanya sebagai kepala desa, tetapi sebagai suara harapan 171 keluarga yang merasa diperhatikan. Bantuan ini bukan sekadar beras, ini adalah cinta negara dalam karung-karung kecil yang menyelamatkan,” ujar Zet Koib dengan nada haru.

Desa Nonbaun, seperti banyak desa lainnya di NTT, masih menghadapi tantangan struktural dalam bidang pangan. Musim tanam yang tak menentu, keterbatasan akses ekonomi, serta kondisi iklim yang ekstrem kerap membuat ketahanan pangan menjadi rentan. Di sinilah, menurut Zet Koib, peran pemerintah menjadi pelita di tengah gelapnya kecemasan.

“Kami tahu, ini belum menyelesaikan semuanya. Tapi setidaknya, ada yang datang, ada yang peduli dan itu membuat kami merasa tidak sendiri di jalan sunyi pembangunan,” lanjutnya.

Secara teoritis, ketahanan pangan merupakan salah satu indikator utama kesejahteraan sosial dan stabilitas negara. Tidak hanya soal stok makanan, tetapi juga soal akses, distribusi yang adil dan keberlanjutan ekosistem pangan. Dalam konteks desa, pangan adalah segalanya: kehidupan, kerja, bahkan kebahagiaan.

Zet Koib menegaskan bahwa program seperti ini perlu dilanjutkan dan diperluas. Ia berharap ada pendekatan pembangunan yang lebih menyentuh akar realitas masyarakat desa—yang sederhana, namun sangat bergantung pada uluran kebijakan yang adil.

“Kami butuh bukan hanya bantuan, tapi pemberdayaan. Bukan hanya beras hari ini, tapi jaminan bisa menanam untuk esok. Bukan hanya uluran tangan pemerintah, tapi kehadiran yang konsisten dan bermakna,” ujarnya, menyuarakan harapan kolektif warganya.

Ketika Negara Hadir, Desa Bangkit Bantuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju kebijakan yang lebih visioner dan adil, khususnya bagi daerah-daerah tertinggal.

Kepala desa menyampaikan komitmen pemerintah desa untuk terus menjadi jembatan antara rakyat dan negara, serta mendukung penuh setiap program pemerintah yang berpihak pada rakyat kecil.

“Dari beras sepuluh kilo, lahir sepuluh harapan. Dari tangan pemerintah, tumbuh tangan-tangan yang kuat menjaga desa. Kami percaya, pembangunan bukan hanya soal angka dan proyek, tetapi soal manusia, kehidupan dan masa depan,” tutup Zet Koib dengan nada optimis namun reflektif.

Di tengah deru pembangunan nasional, masih banyak suara dari desa yang perlu didengar. Kisah dari Nonbaun adalah potret kecil dari perjuangan besar Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial dan ketahanan pangan yang merata.

Maka, biarlah bantuan hari ini menjadi awal dari perubahan yang lebih dalam—yang bukan hanya memberi makan, tetapi juga membangkitkan semangat untuk terus hidup, bekerja dan bermimpi.