Dalam kerangka pembangunan manusia yang berkelanjutan, keterlibatan perguruan tinggi melalui kegiatan pengabdian masyarakat dipandang sebagai instrumen strategis untuk memperkuat transformasi pelayanan kesehatan hingga ke tingkat komunitas paling dasar.

Komitmen tersebut kembali ditegaskan Pemerintah Kabupaten Kupang melalui kegiatan penerimaan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026 dari Jurusan Keperawatan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan (Poltekkes Kemenkes) Kupang yang berlangsung di Aula Kantor Desa Noelbaki, Kecamatan Kupang Tengah, Kamis (7/5/2026).

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pelaksanaan KKN tidak boleh dipahami sebatas kewajiban akademik formal semata, melainkan sebagai medium pembelajaran sosial yang membentuk sensitivitas kemanusiaan, kapasitas kepemimpinan dan orientasi pengabdian mahasiswa terhadap masyarakat.

Menurut Aurum, Pemerintah Kabupaten Kupang memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap kehadiran mahasiswa Poltekkes Kemenkes Kupang di wilayah Kabupaten Kupang karena kegiatan tersebut memiliki relevansi yang kuat dengan agenda pembangunan kesehatan daerah, khususnya dalam memperkuat pendekatan pelayanan kesehatan berbasis keluarga dan komunitas.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan kesehatan modern tidak lagi bertumpu semata pada aspek kuratif, tetapi semakin menekankan paradigma promotif dan preventif sebagai fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Karena itu, pemerintah daerah terus mendorong penguatan pelayanan kesehatan primer melalui optimalisasi fungsi puskesmas, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam membangun budaya hidup bersih dan sehat.

“Program seperti ini memiliki nilai strategis karena memperlihatkan adanya integrasi antara institusi pendidikan dan pemerintah daerah dalam memperkuat pelayanan kesehatan masyarakat. Kehadiran mahasiswa bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan akademik, tetapi juga menjadi bagian dari proses edukasi sosial, pendampingan keluarga, dan penguatan literasi kesehatan masyarakat,” ungkap Aurum.

Mahasiswa KKN tersebut akan melaksanakan pengabdian di Desa Noelbaki selama kurang lebih 40 hari, terhitung sejak 7 Mei hingga 4 Juni 2026.

Pemerintah Kabupaten Kupang berharap program tersebut dapat memperkuat pola intervensi promotif dan preventif melalui pendekatan keluarga sebagai basis utama pembangunan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif pembangunan sosial, Aurum menilai bahwa keluarga merupakan institusi fundamental dalam membentuk kualitas kesehatan masyarakat. Oleh sebab itu, pendekatan berbasis keluarga dinilai lebih efektif dalam membangun kesadaran kolektif terkait pola hidup sehat, sanitasi lingkungan, pencegahan penyakit, hingga penguatan ketahanan sosial masyarakat.

Ia menambahkan bahwa kegiatan KKN menjadi sangat relevan karena menyentuh langsung struktur sosial paling dasar dalam kehidupan masyarakat melalui proses observasi, pengkajian, edukasi, serta pendampingan yang dilakukan secara partisipatif dan humanis.

Karena itu, Aurum mengajak seluruh elemen pemerintah kecamatan, pemerintah desa, tokoh masyarakat dan warga Desa Noelbaki untuk memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan KKN tersebut agar seluruh program yang dirancang dapat berjalan optimal dan memberikan dampak sosial yang nyata serta berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Aurum juga menyampaikan pesan reflektif dan filosofis kepada para mahasiswa mengenai pentingnya memahami realitas sosial sebelum memasuki dunia profesional pasca pendidikan tinggi.

Menurutnya, selama menjalani proses pendidikan formal, mahasiswa umumnya berada dalam ruang pembinaan yang terstruktur, di mana arah berpikir, pola belajar dan proses pengembangan diri banyak dibimbing oleh guru maupun dosen. Namun ketika menyelesaikan pendidikan, seseorang akan memasuki fase kehidupan yang jauh lebih kompleks dan kompetitif yang sering kali memunculkan kebingungan arah hidup maupun tekanan psikososial yang dikenal luas sebagai fenomena “quarter life crisis”.

Ia menilai bahwa pengalaman KKN merupakan fase transisional yang sangat penting karena menjadi ruang pembelajaran awal bagi mahasiswa untuk memahami dinamika kehidupan masyarakat secara langsung.

Dari proses tersebut, mahasiswa tidak hanya dituntut memiliki kemampuan akademik, tetapi juga kecakapan sosial, empati kemanusiaan, kemampuan komunikasi, serta daya adaptasi terhadap berbagai realitas kehidupan masyarakat.

“KKN menjadi langkah awal bagi mahasiswa untuk menempatkan dirinya dalam realitas sosial yang sesungguhnya. Di sana mahasiswa belajar memahami masyarakat, mengenali berbagai persoalan kehidupan, membangun empati, dan mengasah kepekaan sosial.
Karena itu kesempatan ini harus dimanfaatkan secara maksimal agar ilmu pengetahuan yang diperoleh di bangku pendidikan benar-benar dapat ditransformasikan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Aurum.

Sementara itu, Ketua Jurusan Keperawatan Poltekkes Kemenkes Kupang, Florentianus Tat, menjelaskan bahwa sebanyak 93 mahasiswa akan mengikuti program KKN di Desa Noelbaki selama 40 hari sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengabdian masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Imelda Sudarmaji, Camat Kupang Tengah, Yuni Padja, serta Kepala Desa Noelbaki, Oktovianus Logo Buke.

Pelaksanaan KKN ini dipandang bukan hanya sebagai implementasi kurikulum pendidikan tinggi, tetapi juga sebagai model pembelajaran transformatif yang menempatkan mahasiswa sebagai agen perubahan sosial.

Melalui proses pengabdian tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya tumbuh sebagai tenaga kesehatan yang kompeten secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral, kepedulian sosial, serta orientasi pengabdian yang kuat terhadap pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas akar rumput.

Momentum religius tersebut tidak hanya menjadi ruang kontemplasi iman, tetapi juga bertransformasi menjadi forum moral dan sosial yang sarat pesan pembangunan.

Dalam kesempatan itu, Bupati Kupang Yosef Lede hadir bersama jajaran pemerintah daerah, menyampaikan refleksi kebijakan yang memadukan nilai spiritualitas dengan agenda strategis pembangunan, khususnya dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan kesehatan masyarakat, serta pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas desa.

Dalam sambutannya, Bupati Yosef Lede mengekspresikan rasa syukur atas kesempatan beribadah bersama jemaat. Ia menegaskan bahwa kehadiran pemerintah di ruang ibadah bukan sekadar formalitas protokoler, melainkan representasi kedekatan emosional dan tanggung jawab moral negara terhadap masyarakat.

Menurutnya, gereja memiliki posisi strategis sebagai institusi sosial yang tidak hanya membentuk karakter spiritual, tetapi juga berfungsi sebagai katalisator perubahan sosial dan mitra penting dalam mendukung agenda pembangunan daerah.

Dengan bahasa yang reflektif dan penuh kebijaksanaan, ia menekankan bahwa pembangunan yang berkelanjutan hanya dapat bertumbuh dari fondasi nilai-nilai etika, solidaritas dan kesadaran kolektif masyarakat.

Dalam dimensi ekonomi, Bupati Yosef Lede secara tegas menyoroti urgensi dukungan masyarakat terhadap program pemerintah, khususnya SPPG dan MBG, yang dipandang sebagai instrumen strategis pembangunan kesejahteraan berbasis pangan.

Ia menegaskan bahwa program MBG bukan semata intervensi sosial, melainkan peluang ekonomi bernilai tinggi yang harus dioptimalkan oleh masyarakat Kabupaten Kupang.

“Ratusan miliar uang MBG diberikan ke Kabupaten Kupang. Kita mesti menangkap peluang ini dengan menjual hasil tanam, sayur mayur, buah bahkan beras di dapur MBG. Sehingga memberikan keuntungan bagi kita sendiri, jangan bahan makanan ambil di luar Kabupaten Kupang,” tegas orang nomor satu kabupaten kupang

Secara akademis, ia memposisikan program tersebut sebagai mekanisme penguatan ekonomi lokal melalui pendekatan local value chain, di mana produksi, distribusi dan konsumsi terintegrasi dalam ekosistem ekonomi desa.

Program MBG sendiri melayani kebutuhan gizi anak sekolah, ibu hamil, serta tenaga pendidik, sehingga menciptakan permintaan pangan yang stabil dan berkelanjutan.

Karena itu, ia mengimbau jemaat untuk memanfaatkan lahan produktif dengan menanam komoditas jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga masyarakat dapat menjadi aktor utama dalam rantai pasok pangan daerah.

Kesehatan sebagai Investasi Peradaban
Selain ketahanan pangan, Bupati juga menempatkan kesehatan masyarakat sebagai fondasi utama pembangunan manusia.

Ia mengajak seluruh jemaat untuk mengikuti program pemeriksaan kesehatan gratis yang merupakan implementasi kebijakan nasional guna memastikan kualitas hidup masyarakat.

“Bapa mama saudara semuanya, selesai kebaktian nanti diharapkan jangan pulang dulu karena akan ada cek kesehatan gratis. Ini program bapak Presiden untuk ditindaklanjuti semua unsur pemerintahan agar dapat memastikan semua masyarakat itu sehat dengan cara diperiksa kesehatannya,” ujarnya.

Pesan tersebut mencerminkan paradigma pembangunan modern yang menempatkan kesehatan bukan sekadar layanan, melainkan investasi strategis dalam membangun sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing.

Dalam dialog bersama jemaat, Bupati juga merespons aspirasi terkait kondisi akses jalan menuju gereja yang dinilai belum ramah bagi kelompok lansia.

Ia secara langsung meminta Dinas PUPR Kabupaten Kupang untuk segera menindaklanjuti pembangunan akses jalan belakang gereja, sekaligus menyatakan komitmen pemerintah dalam mendukung penyelesaian pembangunan rumah pastori bagi pelayan gereja.

Kebijakan tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan inklusif yang sensitif terhadap kebutuhan kelompok rentan serta memperkuat infrastruktur sosial berbasis komunitas.

Ketua Majelis Jemaat, Pendeta Dorkas Beeh Nyake Wiwi, S.Th, menyampaikan apresiasi atas kehadiran Bupati beserta jajaran pemerintah dalam ibadah tersebut.

“Kami ucapkan terima kasih kepada Bupati dan semua jemaat tamu yang hadir bersama kami Jemaat Golgota Haumoro,” ungkapnya.

Ia juga berharap perhatian pemerintah terhadap pembangunan akses jalan gereja dapat segera direalisasikan, mengingat hal tersebut menjadi kebutuhan mendesak bagi jemaat, khususnya para lansia.

Kehadiran Bupati Kupang dalam ibadah tersebut menegaskan paradigma pembangunan yang holistik — bahwa kemajuan daerah tidak semata ditentukan oleh pembangunan fisik dan indikator ekonomi, tetapi juga oleh kekuatan nilai spiritual, solidaritas sosial, serta kemandirian masyarakat.

Pesan tentang iman, pangan dan kesehatan yang disampaikan menjadi refleksi mendalam bahwa pembangunan berkelanjutan lahir dari sinergi antara moralitas publik, kebijakan yang berpihak pada rakyat dan partisipasi aktif komunitas.

Dalam perspektif pembangunan modern, ketiga aspek tersebut bukanlah entitas yang terpisah, melainkan satu kesatuan ekosistem sosial yang menentukan kualitas peradaban dan kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Berdasarkan pantauan,akses menuju desa tersebut menggambarkan tantangan geografis yang tidak ringan. Rombongan harus melewati ruas jalan rusak, berbatu, serta tanjakan curam yang memperlambat mobilitas kendaraan.

Kondisi ini merefleksikan realitas struktural pelayanan kesehatan di wilayah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dasar.

Meski demikian, kehadiran pemerintah daerah disambut secara antusias oleh masyarakat setempat. Aparatur desa, tokoh adat, kader kesehatan dan warga tampak berkumpul di lokasi kegiatan, mencerminkan tingginya harapan masyarakat terhadap keberlanjutan intervensi kesehatan, khususnya dalam upaya pencegahan stunting sejak dini.

Kegiatan yang dilaksanakan meliputi pemantauan layanan kesehatan ibu dan anak, penimbangan balita, pemberian edukasi gizi, serta evaluasi program percepatan penurunan stunting yang sedang berjalan.

Posyandu menjadi pusat aktivitas layanan, memperlihatkan sinergi antara tenaga kesehatan, kader dan pemerintah desa dalam memastikan pemantauan tumbuh kembang anak berlangsung secara berkelanjutan.

Secara substantif, kondisi medan yang berat tidak hanya menjadi hambatan teknis, melainkan juga merepresentasikan tantangan pembangunan kesehatan di daerah terpencil.

Namun di balik keterbatasan tersebut, terlihat komitmen kuat pemerintah daerah untuk menjangkau masyarakat hingga ke wilayah terluar, dengan menempatkan kesehatan sebagai hak dasar sekaligus fondasi pembangunan sumber daya manusia.

Kehadiran langsung pemerintah dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa penanganan stunting tidak sekadar agenda administratif, melainkan bagian dari tanggung jawab moral dan sosial negara dalam melindungi generasi masa depan.

Dari desa terpencil seperti Kiuoni, upaya-upaya preventif terus dilakukan secara konsisten, sebagai investasi jangka panjang untuk mewujudkan generasi yang sehat, produktif dan berkualitas.

Pepatah ini menggambarkan betapa pentingnya peran pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama dalam menjaga keselamatan ibu dan bayi baru lahir

Di Kabupaten Kupang, komitmen terhadap hal ini semakin ditegaskan melalui pendekatan ilmiah dan kolaboratif.

Pemerintah Kabupaten Kupang menunjukkan komitmen kuat dalam menurunkan angka kematian ibu dan bayi dengan mengedepankan pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor.

Langkah ini diwujudkan melalui kegiatan Diseminasi Hasil Assessment Program Kesehatan Ibu dan Bayi Baru Lahir, yang secara resmi dibuka oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Titu Eki bertempat di Kantor Bupati Kupang, Rabu (11/6/2025).

Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi strategis antara UNICEF, Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Provinsi NTT, Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, dan Dinas Kesehatan Provinsi NTT, yang telah melakukan assessment mendalam di 26 Puskesmas pada periode April hingga Juni 2025.

Tujuan dari assessment ini adalah untuk memperoleh pemetaan komprehensif terhadap tantangan dan kemampuan fasilitas layanan kesehatan dalam memberikan pelayanan maternal dan neonatal esensial.

Dalam sambutannya, Wakil Bupati Aurum Titu Eki menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan assessment.

Menurutnya, data yang dihasilkan menjadi dasar yang sangat penting dalam merancang kebijakan yang tepat sasaran.

“Dengan assessment ini, kita memperoleh gambaran nyata tentang kapasitas puskesmas dalam menangani persalinan, komplikasi neonatal, serta efektivitas sistem rujukan.

Namun lebih dari itu, saya berharap data ini menjadi energi penggerak perubahan nyata di lapangan, bukan sekadar laporan yang tersimpan di rak,” tegas Aurum.

Lebih lanjut, Wabup Aurum menekankan bahwa upaya menurunkan angka kematian ibu dan bayi bukan hanya tanggung jawab petugas medis, melainkan tanggung jawab kolektif semua elemen—pemerintah, tenaga kesehatan, organisasi masyarakat, hingga komunitas.

“Mari kita bergerak bersama. Satu arah, satu niat, dan satu tujuan: agar tidak ada lagi ibu dan bayi yang kehilangan nyawa hanya karena keterbatasan layanan,” ujar Aurum penuh semangat.

Dalam presentasinya, dr. Vama Chrisnadarmani dari UNICEF menyampaikan bahwa hasil assessment ini akan menjadi referensi penting dalam penyusunan kebijakan pemerintah daerah ke depan.

Menurutnya, kualitas pelayanan maternal dan neonatal di tingkat puskesmas sangat menentukan angka kematian ibu dan bayi, terutama di wilayah rural seperti Kabupaten Kupang.

“Kita bicara soal layanan esensial—pelayanan dasar yang seharusnya bisa menyelamatkan nyawa. Ini bukan sekadar persoalan teknis, tapi persoalan keberpihakan,” ungkap dr. Vama.

Selanjutnya, tim assessor dr. Yuli Sudin memaparkan hasil temuan dari 26 puskesmas yang disurvei, mencakup aspek infrastruktur, kompetensi tenaga kesehatan, manajemen rujukan, serta keberadaan protokol layanan.

Kegiatan ini ditutup dengan pemaparan rencana tindak lanjut oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kupang, Yoel Laitabun, yang menegaskan bahwa hasil assessment akan segera ditindaklanjuti dalam bentuk perencanaan program, penguatan kapasitas tenaga medis, serta intervensi pada puskesmas dengan skor kritis.

“Kami tidak akan tinggal diam. Assessment ini menjadi cermin, dan kami akan bertindak,” ujarnya.

Langkah yang diambil Pemerintah Kabupaten Kupang mencerminkan sebuah pendekatan modern dan inklusif dalam pembangunan kesehatan: berbasis data, digerakkan oleh kolaborasi, dan dipandu oleh empati.

Di tengah kompleksitas tantangan kesehatan ibu dan bayi, Kabupaten Kupang membuktikan bahwa perubahan adalah mungkin—selama ada kemauan untuk mendengar, belajar, dan bertindak bersama.

Dengan gerakan seperti ini, harapan untuk nol kematian ibu dan bayi yang bisa dicegah bukanlah mimpi kosong.

Kabupaten Kupang sedang menembus batas lama pelayanan kesehatan. Bukan hanya dengan angka, tetapi dengan hati.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Plt. Sekretaris Daerah Marthen Rahakbauw, Health Specialist UNICEF Wilayah NTT-NTB dr. Vama Chrisnadarmani, Kadis Kesehatan Kabupaten Kupang Yoel Laitabun, perwakilan IBI, para tim assessor, serta 26 Kepala Puskesmas dari seluruh wilayah Kabupaten Kupang.

Alfret Otu, SST., M.Par., pengamat pariwisata sekaligus alumni Pascasarjana Pariwisata Universitas Udayana, menilai langkah ini sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan yang visioner dan berorientasi pada masa depan generasi muda Pulau Kera.

Dalam pernyataannya melalui pesan WhatsApp kepada media ini pada Minggu (18/05), Alfret menyatakan bahwa kebijakan relokasi tersebut bukanlah sekadar pemindahan fisik penduduk, melainkan merupakan grand strategy untuk menghadirkan kehidupan yang lebih layak, manusiawi, dan kompetitif di masa depan.

“Pemerintah tidak hanya menatap realitas hari ini, tetapi juga merancang masa depan yang lebih cerah untuk anak-anak Pulau Kera. Langkah ini tidak populis, namun solutif dan jangka panjang,” ujar Alfret.

Menurutnya, relokasi harus dipandang dalam kerangka pemenuhan hak dasar warga negara, terutama hak atas pendidikan, kesehatan, dan lingkungan yang layak.

Ia menegaskan bahwa dalam era kemajuan teknologi seperti saat ini—di mana kecerdasan buatan (AI) dan transformasi digital menjadi pusat peradaban global—anak-anak dari komunitas terpencil harus diberikan akses pendidikan yang setara dan berkualitas.

“Kita tidak bisa menutup mata terhadap kenyataan bahwa pendidikan adalah fondasi utama. Tanpa akses pendidikan yang memadai, anak-anak di Pulau Kera akan tertinggal jauh dan sulit beradaptasi dengan dinamika global,” tegasnya.

Lebih lanjut, Alfret menekankan pentingnya aspek kesehatan dan ketersediaan air bersih.
Menurutnya, kedua sektor ini merupakan indikator utama kualitas hidup masyarakat.

Ia menyebutkan bahwa relokasi dapat membuka akses lebih luas terhadap layanan kesehatan dasar dan sumber air bersih yang memadai—dua kebutuhan esensial yang selama ini terbatas di wilayah Pulau Kera.

Dari sudut pandang ekonomi dan pembangunan daerah, Alfret juga menilai relokasi sebagai langkah strategis untuk optimalisasi potensi wisata Pulau Kera.

Pulau ini dinilai memiliki kekayaan alam dan pesona laut yang berpotensi menjadi destinasi wisata unggulan, sekaligus kontributor signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kupang.

“Relokasi tidak menghapus jati diri, melainkan memperkuatnya dalam konteks baru yang lebih adaptif. Pulau Kera akan tetap menjadi bagian dari identitas budaya kita, tetapi dikelola secara profesional demi kemaslahatan bersama,” paparnya.

Dalam kesempatan tersebut, Alfret juga mengutip pemikiran Charles Darwin sebagai pengingat pentingnya adaptasi dalam perubahan: “Bukan yang paling kuat atau paling cerdas yang bertahan, melainkan mereka yang paling mampu beradaptasi.”

Baginya, adaptasi melalui relokasi bukanlah bentuk penyerahan, tetapi sebuah lompatan maju demi keberlangsungan hidup masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Kupang telah merancang program relokasi secara komprehensif, meliputi penyediaan perumahan yang layak, fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur pendukung lainnya.

Langkah ini dinilai sebagai bentuk tanggung jawab konstitusional negara dalam menciptakan masyarakat yang sehat, cerdas, dan mandiri.

Sebagai penutup, Alfret mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melihat kebijakan ini secara menyeluruh, objektif, dan berpijak pada kepentingan jangka panjang.

Ia mengingatkan agar masyarakat tidak terjebak dalam narasi sesaat yang menolak perubahan tanpa menawarkan solusi.

“Orang tua boleh hidup dari laut hari ini, tetapi anak – anak mereka harus punya masa depan yang lebih luas dan layak. Mari berpikir jauh ke depan,” tutupnya.