Dalam pernyataan resminya kepada media ini, Selasa (1/7/2025), ia menegaskan bahwa terjadi kebocoran sistemik yang disebabkan oleh praktik manipulatif yang melibatkan oknum petugas dan pelanggan.

“Kami temukan indikasi kuat adanya kolaborasi ilegal antara petugas dan pelanggan. Banyak meteran air yang tidak berfungsi, rusak, atau bahkan sengaja dilepas, sehingga pelanggan dapat menggunakan air tanpa batas. Ada pula penggunaan dinamo secara bebas, di luar pengawasan resmi. Ini praktik ilegal yang sangat merugikan perusahaan daerah,” tegas Jhoni Taek.

Salah satu dampak nyata dari kerusakan sistem ini adalah terhentinya aliran air bersih ke Desa Kuimasi. Jaringan distribusi air yang semestinya mengalir secara merata justru terganggu karena banyak pelanggan di Camplong 1 yang menyedot air langsung dari jalur induk secara terus-menerus, menggunakan sambungan ilegal dan pompa dinamo.

“Distribusi seharusnya berlangsung tiga kali dalam seminggu secara bergilir dan merata. Namun fakta di lapangan menunjukkan pelanggan menyambung langsung dari pipa induk dan mengambil air setiap hari, tanpa memperhatikan aturan yang berlaku,” jelasnya.

Hasil investigasi internal menunjukkan bahwa sebagian besar meteran air di RT 14, 15, dan 16 Kelurahan Camplong 1 tidak berfungsi alias mati.

Akibatnya, sistem penagihan hanya dilakukan berdasarkan perkiraan, bukan pengukuran aktual. Temuan ini membuka celah manipulasi yang besar dan menimbulkan potensi kerugian finansial signifikan bagi PDAM.

Lebih lanjut, ditemukan bahwa beberapa petugas secara sengaja melepaskan meteran dari pelanggan, memberikan akses bebas untuk mengambil air tanpa kendali. Tindakan ini mengindikasikan adanya praktik kolusi dan lemahnya sistem pengawasan internal.

Sebagai langkah cepat dan tegas, Dewan Pengawas akan segera melaporkan hasil temuan ini secara resmi kepada Direktur Utama PDAM Kabupaten Kupang.

Evaluasi menyeluruh terhadap semua petugas PDAM yang bertugas di wilayah Camplong 1 dan sekitarnya akan dilakukan dalam waktu dekat.

“Petugas yang terbukti bermain kotor akan diganti secara permanen. Semua sambungan ilegal akan kami cabut. Dinamo yang digunakan tanpa izin akan disita. Dan seluruh meteran yang rusak atau dilepas akan dikembalikan dalam pengawasan sistematis PDAM,” tegas Jhoni.

Temuan ini menjadi momentum strategis untuk melakukan reformasi menyeluruh terhadap sistem manajemen air bersih di Kabupaten Kupang.

Praktik curang yang selama ini dibiarkan berkembang tidak hanya mencederai tata kelola perusahaan daerah, tetapi juga melanggar hak dasar masyarakat atas akses air bersih yang adil dan merata.

Reformasi PDAM harus didasarkan pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan supremasi aturan hukum.

Masyarakat berhak atas layanan publik yang bersih dari praktik manipulatif, dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa air — sebagai kebutuhan mendasar — dikelola secara profesional dan berkeadilan.

Pada Jumat (27/6), Direktur PDAM Kupang, Jhoni Sulaiman, bersama Dewan Pengawas PDAM, Jhoni Taek, serta tim teknis, meninjau langsung dua titik Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Pulau Semau, tepatnya di Desa Huilelot dan Desa Uiasa.

Langkah ini merupakan bagian dari upaya strategis mendukung visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kupang, khususnya pada poin ke-42 yang menargetkan pemerataan pelayanan air bersih bagi seluruh masyarakat.

“Antusiasme masyarakat tinggi. Wilayah ini menjanjikan untuk dikembangkan sebagai prioritas pelayanan. Tapi kita juga harus segera memperkuat infrastrukturnya,” ujar Jhoni Sulaiman, Direktur PDAM Kabupaten Kupang

Salah satu titik yang ditinjau adalah SPAM Otan, unit yang telah beroperasi sejak 2015 dan melayani empat desa: Otan, Huilelot, Uitao, serta satu desa lainnya. Dengan kapasitas debit air 3 liter per detik, unit ini sudah menjangkau sekitar 207 sambungan rumah (SR).

Namun, kondisi berbeda ditemukan di SPAM Uiasa, yang meski memiliki kapasitas air yang sama (3 liter per detik), baru melayani satu desa dengan sekitar 100 SR karena keterbatasan jaringan distribusi dan kapasitas teknis.

Melihat langsung kondisi di lapangan, Jhoni Taek, Dewan Pengawas PDAM, menyatakan bahwa evaluasi ini bukan kunjungan seremonial biasa, melainkan awal dari transformasi struktural yang harus segera dilakukan.

“Kunjungan ini bukan seremoni, tapi awal dari restrukturisasi total. Banyak warga ingin menjadi pelanggan, tapi kondisi teknis belum memadai. Ini harus dibenahi segera,” tegasnya.

Ia juga mendorong agar PDAM mulai mengadopsi solusi modern untuk mengatasi hambatan kelistrikan dan distribusi air.

“Tanpa modernisasi sistem energi dan jaringan distribusi, kita tidak akan mampu menjangkau masyarakat lebih luas. Solar cell dan optimalisasi listrik PLN harus segera dipertimbangkan,” ujarnya.

“Kami ingin PDAM bukan sekadar institusi yang mencatat sambungan, tapi benar-benar hadir sebagai penopang kualitas hidup,” tutup Jhoni Taek

Dari sisi pelayanan, tantangan nyata dirasakan oleh masyarakat setempat. Bonifasius Nurak, Kepala Unit Pelayanan PDAM Wilayah Semau, menjelaskan bahwa permintaan air meningkat pesat, tetapi infrastruktur belum mampu mengimbangi lonjakan kebutuhan.

“Waktu saya mulai dulu, hanya 47 pelanggan. Sekarang sudah lebih dari 400. Tapi masih banyak yang antre karena tekanan air lemah dan pompa harus diganti. Sumber air juga jauh, dari dalam hutan. Sistem distribusi dan kelistrikan harus dibenahi,” katanya.

Sementara itu, masyarakat yang telah mendapatkan sambungan pun masih menghadapi pasokan yang tidak menentu, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian.

Dengan lebih dari 200 ribu jiwa yang tersebar di wilayah Kabupaten Kupang, upaya pemerataan layanan air bersih bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi pemenuhan hak dasar.

Evaluasi lapangan ini merupakan titik awal penting, namun aksi cepat dan konkret sangat dibutuhkan agar masyarakat tak terus bergantung pada sumber air tradisional atau harus membeli air dengan harga mahal.

PDAM Kupang dituntut untuk bergerak lebih cepat — bukan hanya memperluas jaringan, tetapi juga membangun sistem yang berkelanjutan, adaptif, dan berkeadilan. Karena air adalah hak setiap warga, bukan kemewahan yang harus diperjuangkan terus-menerus.