Kegiatan ini berlangsung di Aston Sentul Lake Resort dan dibuka oleh Kepala Biro Multimedia Polri, Brigjen Pol. Gatot Repli Handoko, S.I.K. Program sertifikasi ini bertujuan meningkatkan kredibilitas dan profesionalisme personel Humas Polri, sekaligus menyelaraskan persepsi dan strategi dalam tugas kehumasan yang semakin kompleks.

Dalam sambutannya, Brigjen Gatot Repli Handoko menekankan pentingnya sinergi dalam menyukseskan komunikasi publik. 

“Kegiatan ini bertujuan menyelaraskan persepsi dalam pelaksanaan tugas kehumasan ke depan serta memperkuat kompetensi seluruh personel Humas Polri agar siap menghadapi berbagai tantangan,” ujarnya.

Program sertifikasi ini bekerja sama dengan LSP Humas Global yang memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), dengan 11 asesor yang terdiri dari akademisi dan praktisi di bidang kehumasan.

Mereka memberikan penilaian mendalam melalui wawancara dan evaluasi portofolio, menilai kompetensi para peserta dalam hal manajemen isu dan produksi konten kehumasan.

Salah satu tokoh yang memberikan pemaparan dalam kegiatan ini adalah Dr. (H.C.) Prita Kemal Gani, MBA, MCIPR, APR, FIPR, Founder & CEO LSPR Communication and Business Institute, sekaligus President of ASEAN PR Network. Dr. Prita menyampaikan bahwa upaya membangun kepedulian dan kepercayaan masyarakat sangat penting dalam meningkatkan keamanan dan keharmonisan sosial.

Sertifikasi ini diikuti oleh para pejabat Divhumas Mabes Polri, penata kehumasan madya, 34 Kabidhumas dari berbagai wilayah, serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dari satuan kerja Mabes Polri. Melalui sertifikasi ini, Polri berupaya menjamin kompetensi personel Humasnya dalam menyajikan informasi yang profesional, akurat, dan relevan bagi publik.

Dengan adanya sertifikat kompetensi, personel Humas Polri diharapkan dapat meningkatkan kapasitas dalam komunikasi publik, menjembatani hubungan antara Polri dan masyarakat, serta mendukung upaya Polri menjaga ketertiban dan keamanan.

Sertifikasi ini menjadi langkah strategis bagi Humas Polri dalam mewujudkan pelayanan informasi yang terpercaya dan responsif di era digital.

Melalui kegiatan uji kompetensi ini, Divisi Humas Polri telah menunjukkan komitmennya untuk terus berkembang dan beradaptasi dalam menghadapi tantangan komunikasi publik di masa depan. Rencananya, sertifikat kompetensi akan dicetak dan didistribusikan kepada peserta dalam waktu 30 hari pasca pelaksanaan. 

Program ini diharapkan menjadi pilar yang mengukuhkan profesionalisme dan kredibilitas Humas Polri sebagai bagian dari transformasi menuju Polri yang Presisi.

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa kebijakan ini sesuai dengan arahan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang ingin memberikan peluang kepada penyandang disabilitas untuk bergabung di Polri.

“Ini menjadi bukti atas komitmen Bapak Kapolri yang memberikan ruang kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas untuk mengabdi di Polri,” ujarnya.

Polri menerapkan prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) dalam proses perekrutan. Hal ini tidak hanya berlaku untuk jalur Perwira, tetapi juga Bintara, sehingga lebih banyak peluang bagi penyandang disabilitas untuk menjadi bagian dari institusi kepolisian.

Brigjen Trunoyudo juga menegaskan bahwa sosialisasi mengenai rekrutmen penyandang disabilitas akan terus ditingkatkan. Informasi mengenai pendaftaran bisa diakses melalui website resmi Polri, media sosial, serta media mainstream. Polri berharap, personel difabel yang lolos seleksi nantinya dapat memberikan kontribusi di bidang-bidang seperti kesehatan, administrasi, dan laboratorium.

Langkah ini juga merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerimaan anggota Polri. Selain itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Dedi Prasetyo, menambahkan bahwa Polri sudah terlebih dahulu merekrut penyandang disabilitas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun 2023. Keberhasilan ini semakin memantapkan keputusan untuk menerima difabel sebagai anggota penuh Polri di tahun 2024.

Dengan kebijakan ini, Polri membuktikan bahwa institusi kepolisian siap memberikan kesempatan emas bagi penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam mengabdi kepada negara.

Berikut 18 personel penyandang disabilitas yang telah menjadi anggota Polri yang tersebar di Polda Polda:

1. Hemriadi – Polda Sulbar
   2. Damara Prisma Suganda – Polda Jateng
   3. Gibran Jayoga Maulana – Polda Aceh
   4. Rendi Arif Pratama – Polda Sumut
   5. M Pangestu Dirgantara – Polda Sumsel
   6. Bagus Kurniawan – Polda Lampung
   7. Valyano Boni Raphael – Polda Jabar
   8. Afifatul Ngaliyah – Polda Jateng
   9. M Rayyan Khoirul Huda – Polda Jateng
   10. Dimas Ade Saputra – Polda Jateng
   11. M Kresna Dutayana – Polda DIY
   12. Ilzar Zulfano Febriyanta – Polda Jatim
   13. Novita Fajrin – Polda Jatim
   14. Achmad Fikri Octavian – Polda Jatim
   15. Warhana Nandyu – Polda Kaltim
   16. Bayu Satya Amanah – Polda Sulteng
   17. I Komang Alvin Pramudita – Polda Papua Barat
   18. Nur Fatia Azzahra – Polda Kep. Babel

Kasatgas Humas Operasi Tribrata Jaya 2024 Brigjen Pol Tjahyono Saputro mengatakan, Polri bersama TNI dan stakeholders yang lain telah menyiapkan pengamanan agar dua event besar tersebut berjalan aman, nyaman dan lancar.

Pemprov Jakarta, kata Tjahyono sudah mengeluarkan surat imbauan kepada para pekerja di dua lokasi tersebut untuk melakukan work from home (WFH) atau bekerja dari rumah guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

“Hari ini bertepatan dengan ISF 2024 sekaligus Misa yang sangat begitu besar di Jakarta. Ada imbauan khusus untuk masyarakat dari Pj Gubernur dimana diberlakukan WFH Jakarta,” kata Tjahyono di GBK, Jakarta.

Selain itu, ia juga mengimbau para jemaat Misa Akbar yang sudah mendapatkan tanda peserta agar mematuhi apa yang sudah diatur oleh panitia sehingga nanti pada pelaksanaan yang datang dan kembali ini akan berjalan dengan tertib.

“Kemudian juga bagi masyarakat umat katolik yang memang tidak termasuk dalam undangan bisa melakukan Misa di Gereja masing-masing. Ini imbauan dari kita,” katanya.

Lebih lanjut, Tjahyono mengatakan, pihak panitia nantinya akan menyiapkan videotron untuk para jemaat yang ingin beribadah namun tidak dapat tanda peserta.

“Nanti ada panitia mengalihkan ataupun ada tempat khusus disediakan panitia untuk massa yang cair ini,” ujarnya.

Sampai saat ini, Tjahyono mengatakan pelaksanaan Operasi Tribrata Jaya berjalan aman dan lancar. Apa yang sudah direncanakan sudah sesuai.

“Pada prinsipnya Polri, TNI dan stakeholder lain sudah siap untuk melaksanakan pengamanan dalam dua kegiatan ini,” ucapnya.

(Yustaf Siki/Humas)