Rapat koordinasi yang digelar secara virtual melalui Zoom Meeting pada Rabu (22/10/2025) itu dihadiri oleh Bupati, Wakil Bupati, dan perwakilan kabupaten/kota se-NTT, serta sejumlah pejabat dari Kementerian KKP dan Pemerintah Provinsi NTT.

Turut hadir dari KKP, Budi Yuwono selaku Direktur Prasarana Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Machmud, Plt. Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP).

Dari Pemprov NTT hadir Asisten Administrasi Umum Semuel Halundaka, Kadis Kelautan dan Perikanan Sulastry Rasyid, Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Joaz Oemboe Wanda dan Karo Administrasi Pimpinan Prisila Parera.

Rakor tersebut menjadi langkah strategis untuk mempercepat pengusulan dan pelaksanaan Program Kampung Nelayan Merah Putih di wilayah NTT. Program nasional ini bertujuan membangun ekosistem perikanan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan fokus pada penguatan kapasitas nelayan, penyediaan infrastruktur pendukung, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir.

Direktur Prasarana KKP, Budi Yuwono, menjelaskan bahwa NTT termasuk dalam tahap pertama pelaksanaan program nasional tersebut. Sebanyak 65 titik prioritas telah disiapkan di beberapa kabupaten, termasuk Alor, Flores Timur, Kupang dan Manggarai Barat.

“Kami berharap dukungan pemerintah daerah dalam penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan akses jalan agar pelaksanaan program dapat berjalan optimal,” jelas Budi Yuwono.

Sementara itu, Plt. Dirjen PDSPKP Machmud menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dalam setiap pembangunan kampung nelayan.

“Program ini tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga memperkuat koperasi dan kelompok nelayan agar mereka mandiri secara ekonomi dan memiliki akses pasar berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam arahannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa Program Kampung Nelayan Merah Putih merupakan momentum penting untuk menyeimbangkan pembangunan antara wilayah daratan dan pesisir di Nusa Tenggara Timur.

“Wilayah pesisir kita menyimpan potensi luar biasa, tetapi belum seluruhnya difasilitasi secara maksimal. Kita harus bekerja keras agar masyarakat nelayan benar-benar merasakan manfaat pembangunan,” tegas Gubernur.

Menurutnya, pembangunan maritim berkelanjutan bukan sekadar proyek fisik, tetapi sebuah gerakan moral dan ekonomi untuk menegakkan kedaulatan pangan, keadilan sosial dan kesejahteraan nelayan.

Sebagai tindak lanjut dari rapat tersebut, Pemerintah Provinsi NTT akan mengundang seluruh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten/Kota se-NTT untuk melakukan pembahasan teknis dan sinkronisasi proposal usulan Kampung Nelayan.

Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah titik kampung nelayan di NTT, sekaligus memperkuat posisi NTT sebagai lumbung perikanan nasional di kawasan timur Indonesia.

Program ini juga mendapat dukungan anggaran hingga Rp22 miliar per desa nelayan, yang akan diarahkan untuk pembangunan sarana produksi, pabrik es, cold storage, serta pemberdayaan koperasi nelayan.

Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa laut bukan sekadar sumber daya, melainkan ruang hidup yang harus dijaga, dimuliakan dan dikelola secara berkelanjutan.

“Kita ingin memastikan bahwa anak cucu kita kelak masih dapat menikmati hasil laut yang melimpah, bersih, dan berkeadilan,” tutur Gubernur dengan penuh keyakinan.

Dengan semangat kolaborasi ini, NTT menapaki langkah baru menuju kemandirian maritim—membangun dari pesisir, menyejahterakan dari laut, dan meneguhkan jati diri Flobamora sebagai provinsi bahari yang tangguh dan berdaya saing

Pemilihan ini dilakukan melalui Rapat Umum Anggota (RUA) yang diselenggarakan pada Minggu (15/09/2024) di aula Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Prof. Dr. Yohanes Usfunan, SH., MH. 

RUA berlangsung penuh dinamika, namun berjalan lancar hingga menghasilkan pemimpin baru yang diharapkan mampu membawa GMF ke arah yang lebih baik.

Jiter Hetmetan, selaku Panitia Ad-Hoc, menyampaikan bahwa pelaksanaan sidang berlangsung dengan baik meskipun terdapat perdebatan antar peserta. 

“Hari ini RUA berjalan dengan baik walaupun sedikit alot dengan dinamika-dinamika yang dibangun oleh peserta sidang. Namun, saya bersama sekretaris dan anggota sidang dapat melaksanakan agenda sidang sampai selesai,” ujarnya.

Pada proses pemilihan ketua, dua kandidat maju, yakni Sintia Bira dan Melianus Alopada. Setelah perdebatan panjang, Melianus Alopada terpilih sebagai Ketua Umum GMF melalui mekanisme pemungutan suara dan ditetapkan melalui Surat Keputusan RUA GMF.

Melianus Alopada dalam pidato penerimaannya menyampaikan terima kasih kepada seluruh peserta yang telah memberikan kepercayaan kepadanya. “Saya ucapkan terima kasih kepada segenap peserta sidang yang telah memilih saya sebagai Mandataris RUA Formatur Tunggal Ketua Umum GMF untuk periode 2024-2025. 

Saya berharap kita semua dapat bekerja sama dalam mewujudkan apa yang telah dirumuskan dalam RUA. Dukungan dari semua pihak, baik moril maupun materil, sangat saya butuhkan untuk menjalankan kepemimpinan ini dengan baik,” ujar Melianus.

Kepemimpinan Melianus Alopada menggantikan ketua sebelumnya, Robinson Alupan, yang memimpin GMF pada periode 2023-2024. Dengan terpilihnya Melianus, harapan baru muncul di kalangan mahasiswa untuk membawa perubahan yang signifikan bagi organisasi.

Dalam waktu dekat, GMF akan melaksanakan pelantikan resmi untuk Melianus Alopada dan jajaran pengurusnya. Agenda tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu depan.

Terpilihnya Melianus Alopada sebagai Ketua Umum diharapkan mampu membawa GMF menjadi organisasi yang lebih solid dan progresif dalam memperjuangkan aspirasi mahasiswa Flobamora.

Tantangan ke depan tentu akan semakin besar, namun dengan semangat baru di bawah kepemimpinan Melianus, GMF optimis mampu menghadapi berbagai dinamika yang ada.