Program bantuan pangan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu meringankan beban ekonomi keluarga di tengah berbagai tantangan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Kepala Desa Passi, Jermias Tafui, mengatakan bahwa bantuan pangan yang disalurkan kepada masyarakat merupakan bentuk perhatian nyata pemerintah terhadap kebutuhan dasar warga, khususnya keluarga yang membutuhkan dukungan dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari.

Menurutnya, bantuan tersebut bukan sekadar penyaluran bahan pangan, tetapi juga menjadi wujud kehadiran negara dalam memastikan masyarakat tetap memiliki akses terhadap kebutuhan pokok yang layak.

“Kami sangat bersyukur karena masyarakat Desa Passi kembali menerima bantuan pangan dari pemerintah. Bantuan ini tentu sangat berarti bagi 171 kepala keluarga penerima manfaat. Di tengah berbagai kebutuhan rumah tangga yang terus meningkat, bantuan beras dan minyak goreng ini dapat membantu meringankan beban ekonomi warga,” ujar Jermias Tafui.

Ia menjelaskan bahwa pemerintah desa berkomitmen memastikan seluruh proses penyaluran bantuan berjalan secara transparan, tertib, dan tepat sasaran sesuai dengan data penerima yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

“Kami selalu berupaya agar setiap program bantuan yang masuk ke desa dapat disalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Transparansi dan akuntabilitas menjadi prinsip yang terus kami pegang dalam pelayanan kepada masyarakat,” katanya.

Lebih lanjut, Jermias menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan masyarakat desa. Oleh karena itu, berbagai program yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pangan harus terus didukung dan dijaga keberlanjutannya.

“Ketahanan pangan adalah fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Ketika kebutuhan pangan keluarga dapat terpenuhi dengan baik, maka masyarakat akan lebih fokus pada aktivitas produktif lainnya, termasuk pendidikan anak-anak dan peningkatan ekonomi keluarga,” jelasnya.

Ia juga mengajak masyarakat untuk memanfaatkan bantuan yang diterima secara bijaksana demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Kami berharap bantuan ini benar-benar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga. Semoga dapat membantu menjaga kecukupan pangan keluarga dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat penerima,” ujarnya.

Selain itu, Jermias menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang terus menghadirkan berbagai program perlindungan sosial bagi masyarakat di wilayah pedesaan.

“Atas nama Pemerintah Desa Passi dan seluruh masyarakat penerima manfaat, kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah yang terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat. Bantuan seperti ini memberikan harapan dan semangat bagi warga untuk terus bertahan dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tuturnya.

Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa menjadi faktor penting dalam memastikan setiap program sosial dapat menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

“Pemerintah desa hanya menjadi ujung tombak pelayanan. Karena itu, sinergi yang baik antara semua tingkatan pemerintahan harus terus diperkuat agar manfaat program-program sosial dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” tambahnya.

Suasana penyaluran bantuan berlangsung tertib dan lancar. Warga yang hadir tampak antusias mengikuti proses distribusi yang dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan.

Bagi masyarakat Desa Passi, bantuan pangan tersebut bukan hanya tentang beras dan minyak goreng yang diterima hari itu. Lebih dari itu, bantuan tersebut menjadi simbol kepedulian dan komitmen bersama dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat desa, sekaligus memastikan bahwa tidak ada warga yang berjalan sendiri menghadapi tantangan ekonomi.

Dengan tersalurkannya bantuan kepada 171 kepala keluarga tersebut, Pemerintah Desa Passi berharap kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat, sejalan dengan cita-cita pembangunan desa yang berorientasi pada kemanusiaan, keadilan sosial dan penguatan ketahanan pangan yang berkelanjutan.

Awal tahun 2026 menjadi masa yang tidak mudah bagi keluarga Yohanis Babu, warga RT 2 RW 1 Dusun I Desa Passi. Bencana longsor yang terjadi di sekitar lokasi tempat tinggalnya meninggalkan luka dan kekhawatiran yang mendalam. Material tanah yang runtuh membentuk longsoran dengan kedalaman lebih dari tiga meter, lebar sekitar 10 meter dan membentang sepanjang kurang lebih 200 meter.

Kondisi tersebut tidak hanya mengubah bentang alam di sekitar permukiman warga, tetapi juga menghadirkan ancaman nyata terhadap keselamatan keluarga yang tinggal di kawasan tersebut.

Bagi masyarakat pedesaan yang menggantungkan kehidupan pada lahan dan lingkungan tempat mereka tinggal, bencana alam bukan sekadar peristiwa geologis.

Bencana sering kali menghadirkan ketidakpastian, kecemasan, bahkan ancaman terhadap keberlangsungan hidup keluarga. Dalam situasi seperti itulah kehadiran pemerintah menjadi sangat penting, bukan hanya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan, tetapi juga sebagai penggerak solidaritas dan pelindung masyarakat.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan kepedulian terhadap warga yang terdampak, Pemerintah Desa Passi menyalurkan bantuan yang bersumber dari alokasi Dana Desa sebesar tiga persen yang diperuntukkan bagi penanganan keadaan darurat dan bantuan sosial kebencanaan.

Bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Sekretaris Desa Passi, Jonri Paut pada 14 Februari 2026 di kediaman Yohanis Babu.

Mewakili Kepala Desa Passi, Jonri Paut mengatakan bahwa penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa untuk memastikan tidak ada warga yang menghadapi musibah seorang diri.

“Pemerintah desa memiliki kewajiban moral, sosial dan administratif untuk hadir ketika masyarakat mengalami kesulitan. Saat bencana terjadi, yang paling dibutuhkan warga bukan hanya bantuan materi, tetapi juga kepastian bahwa mereka tidak ditinggalkan. Kehadiran pemerintah harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujar Jonri.

Menurutnya, bantuan yang diberikan mungkin belum mampu menggantikan seluruh kerugian maupun rasa khawatir yang dialami keluarga korban. Namun, bantuan tersebut diharapkan dapat menjadi bentuk dukungan awal yang membantu meringankan beban mereka.

“Kami memahami bahwa musibah ini memberikan tekanan yang tidak ringan bagi keluarga Bapak Yohanis Babu. Karena itu, pemerintah desa berupaya hadir dengan segala kemampuan yang dimiliki. Nilai bantuan mungkin terbatas, tetapi kepedulian dan perhatian yang menyertainya jauh lebih besar. Kami ingin memastikan bahwa keluarga yang terdampak tetap memiliki harapan dan semangat untuk bangkit,” katanya.

Jonri menjelaskan bahwa Dana Desa pada hakikatnya tidak hanya diarahkan untuk pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga memiliki fungsi strategis dalam memperkuat sistem perlindungan sosial masyarakat desa, terutama ketika warga menghadapi keadaan darurat akibat bencana alam.

“Pembangunan bukan hanya soal membangun jalan, drainase, atau fasilitas umum. Pembangunan juga berbicara tentang melindungi manusia. Ketika ada warga yang mengalami musibah, maka di situlah pembangunan harus hadir dalam bentuk kepedulian dan perlindungan sosial,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah desa terus melakukan pemantauan terhadap lokasi longsor karena kondisi geografis wilayah tersebut masih berpotensi mengalami pergerakan tanah, terutama saat intensitas hujan meningkat.

“Keselamatan masyarakat adalah prioritas utama. Kami terus memantau perkembangan kondisi lapangan dan mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan. Bencana alam sering datang tanpa peringatan yang cukup, sehingga kesiapsiagaan menjadi hal yang sangat penting,” ungkapnya.

Lebih jauh, Jonri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menumbuhkan kembali semangat gotong royong yang selama ini menjadi kekuatan utama kehidupan sosial di desa.

“Musibah yang dialami satu keluarga sejatinya adalah keprihatinan bersama. Kami percaya bahwa nilai-nilai kebersamaan dan gotong royong yang hidup dalam masyarakat kita masih sangat kuat. Karena itu, kami mengajak semua pihak untuk saling membantu sesuai kemampuan masing-masing. Sekecil apa pun bantuan yang diberikan akan sangat berarti bagi keluarga yang sedang menghadapi cobaan,” tuturnya.

Menurut Jonri, solidaritas sosial merupakan modal penting dalam membangun ketahanan masyarakat terhadap bencana. Pemerintah desa dapat menjalankan fungsi pelayanan publik, tetapi kekuatan sesungguhnya lahir ketika masyarakat saling menguatkan dan bergandengan tangan membantu sesama.

“Kami berharap perhatian dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus mengalir kepada keluarga yang terdampak. Bencana tidak boleh membuat seseorang merasa sendirian. Justru dalam situasi seperti inilah nilai kemanusiaan diuji dan ditunjukkan melalui tindakan nyata,” katanya.

Sementara itu, Yohanis Babu menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Pemerintah Desa Passi yang telah memberikan perhatian kepada keluarganya di tengah situasi yang penuh ketidakpastian.

Bagi dirinya, bantuan tersebut bukan hanya memiliki nilai ekonomi, tetapi juga menjadi bukti bahwa masih ada kepedulian yang hadir ketika musibah datang menghampiri.

Penyaluran bantuan ini menjadi cerminan bahwa Dana Desa dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga pada dimensi kemanusiaan. Di tengah ancaman longsor yang masih membayangi, langkah cepat Pemerintah Desa Passi menjadi pesan kuat bahwa pembangunan desa yang sejati bukan sekadar membangun infrastruktur, melainkan juga menjaga martabat, harapan, dan keberlangsungan hidup masyarakatnya.

Kini, keluarga Yohanis Babu masih membutuhkan perhatian dan dukungan dari berbagai pihak. Sebab di balik angka-angka kerusakan yang tercatat, terdapat sebuah keluarga yang sedang berjuang mempertahankan rasa aman, menata kembali kehidupan dan menumbuhkan harapan di tengah bekas luka yang ditinggalkan oleh bencana alam.

Kegiatan penyaluran bantuan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor Desa Passi, Selasa (2/6/2026) dan berlangsung dalam suasana tertib serta penuh keterbukaan.

Selain penyaluran BLT Dana Desa, kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat oleh tim Task Force Malaria Hunter sebagai bagian dari upaya memperkuat pelayanan dasar di tingkat desa.

Sebanyak 15 keluarga penerima manfaat menerima bantuan yang dialokasikan untuk periode empat bulan pada Tahun Anggaran 2026.

Penyaluran dilakukan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama perangkat desa karena Kepala Desa Passi sedang mengikuti rapat koordinasi tingkat Kabupaten Kupang di Oelamasi.

Mewakili Kepala Desa Passi, Ketua BPD Desa Passi, Melkiur Tfuakan, menegaskan bahwa BLT Dana Desa merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang dirancang untuk memperkuat daya tahan sosial dan ekonomi masyarakat, khususnya kelompok rentan yang masih menghadapi berbagai tantangan pemenuhan kebutuhan dasar.

Menurutnya, keberadaan program tersebut harus dipahami tidak semata sebagai bantuan konsumtif jangka pendek, melainkan sebagai bentuk intervensi negara untuk menjaga stabilitas kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput.

“Bantuan ini merupakan manifestasi kehadiran negara dalam memastikan bahwa masyarakat yang berada dalam kondisi rentan tetap memperoleh dukungan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang mendasar. Karena itu, kami berharap setiap penerima manfaat dapat memanfaatkan bantuan ini secara bijaksana, tepat guna dan bertanggung jawab demi kepentingan keluarga,” ujar Melkiur.

Ia menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Desa pada hakikatnya tidak hanya berorientasi pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat aspek pembangunan manusia melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan desa yang berkualitas harus mampu menyeimbangkan pembangunan fisik dengan pembangunan sosial. Jalan, gedung, dan sarana publik memang penting, tetapi kesejahteraan masyarakat sebagai subjek pembangunan harus tetap menjadi prioritas utama. BLT Dana Desa merupakan salah satu instrumen untuk memastikan bahwa manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat yang membutuhkan,” katanya.

Lebih lanjut, Melkiur menekankan bahwa penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip akuntabilitas, transparansi dan ketepatan sasaran. Oleh sebab itu, proses penetapan penerima manfaat dilakukan secara cermat agar bantuan benar-benar menjangkau masyarakat yang memenuhi kriteria sesuai regulasi.

“Kami memiliki tanggung jawab moral dan kelembagaan untuk memastikan bahwa setiap program yang bersumber dari Dana Desa dijalankan secara transparan dan akuntabel. Setiap rupiah yang berasal dari anggaran negara harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan mampu berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga desa,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan para penerima manfaat agar memprioritaskan penggunaan bantuan untuk kebutuhan yang produktif dan mendesak, terutama kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan anak, serta kebutuhan rumah tangga yang berkaitan langsung dengan peningkatan kesejahteraan keluarga.

“Bantuan ini hendaknya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang benar-benar prioritas. Jangan sampai dana yang diberikan pemerintah digunakan untuk kepentingan yang kurang bermanfaat. Ketika bantuan ini dikelola dengan baik, maka dampaknya akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga, terutama anak-anak yang membutuhkan dukungan untuk pendidikan dan kesehatan mereka,” ungkapnya.

Menurut Melkiur, keberhasilan program perlindungan sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang disalurkan, tetapi juga oleh kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan bantuan secara tepat dan bertanggung jawab.

“Pemerintah dapat menghadirkan program dan bantuan, tetapi keberhasilan sesungguhnya terletak pada bagaimana masyarakat memanfaatkannya. Oleh karena itu, kami berharap bantuan ini menjadi sarana untuk memperkuat ketahanan keluarga dan bukan menciptakan ketergantungan terhadap bantuan sosial,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Melkiur juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan bersamaan dengan penyaluran BLT.

Menurutnya, pendekatan yang mengintegrasikan aspek kesejahteraan ekonomi dan kesehatan masyarakat merupakan langkah strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia desa.

“Kesejahteraan tidak dapat dipisahkan dari kesehatan. Masyarakat yang sehat akan memiliki produktivitas yang lebih baik dan kemampuan yang lebih besar untuk meningkatkan taraf hidupnya. Karena itu, kami menyambut baik kolaborasi dengan Task Force Malaria Hunter yang telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada momentum ini,” katanya.

Ia menambahkan bahwa tantangan pembangunan desa ke depan semakin kompleks sehingga membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah desa, lembaga desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen warga.

“Pembangunan desa tidak mungkin dilakukan secara parsial. Dibutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara seluruh pemangku kepentingan agar setiap program yang dilaksanakan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Ketika pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat bergerak dalam satu visi yang sama, maka percepatan pembangunan akan lebih mudah diwujudkan,” jelasnya.

Lebih jauh, Melkiur mengajak seluruh masyarakat Desa Passi untuk terus memperkuat budaya gotong royong, menjaga persatuan, dan mendukung berbagai program pembangunan yang dijalankan pemerintah desa demi mewujudkan desa yang semakin maju, sehat, mandiri dan sejahtera.

“Kemajuan desa bukan hanya tanggung jawab pemerintah desa, melainkan tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Karena itu mari kita menjaga semangat kebersamaan, memperkuat partisipasi masyarakatn dan memanfaatkan setiap program pembangunan secara positif demi masa depan Desa Passi yang lebih baik,” pungkasnya.

Penyaluran BLT Dana Desa Tahap I Tahun 2026 di Desa Passi berlangsung lancar dan mendapat respons positif dari masyarakat. Kehadiran program bantuan sosial yang dipadukan dengan pelayanan kesehatan tersebut menjadi gambaran konkret tentang upaya pemerintah desa dalam membangun tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Melalui pelaksanaan program tersebut, Pemerintah Desa Passi tidak hanya menjalankan amanat kebijakan Dana Desa, tetapi juga mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pembangunan yang berpusat pada manusia (people-centered development), yakni pembangunan yang menempatkan kesejahteraan, kesehatan dan martabat masyarakat sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan dan program yang dijalankan di tingkat desa.

Pada Rabu, 29 April 2026, Pemerintah Desa Passi, Kecamatan Fatuleu Tengah, menyelenggarakan musyawarah bersama Camat, tokoh adat, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Forum deliberatif tersebut menghasilkan satu prioritas strategis: pembangunan rabat jalan sepanjang 350 meter di Dusun Tiga yang akan didanai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2026.

Keputusan ini merepresentasikan paradigma pembangunan desa yang tidak lagi berorientasi pada simbol, melainkan pada substansi kebutuhan masyarakat.

Jalan, dalam konteks Desa Passi, dipahami bukan sekadar infrastruktur fisik, tetapi sebagai determinan utama mobilitas sosial-ekonomi—urat nadi yang menghubungkan produksi, distribusi dan keberlanjutan kehidupan warga.

Kepala Desa Passi, Jermias Tafui, menegaskan bahwa penetapan program tersebut merupakan hasil dari proses musyawarah yang partisipatif dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.

“Pemerintah desa berkewajiban memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil berangkat dari kebutuhan dasar masyarakat. Jalan di Dusun Tiga ini telah lama menjadi aspirasi warga, sehingga kami menetapkannya sebagai prioritas pembangunan tahun 2026,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menempatkan pembangunan jalan dalam kerangka kesejahteraan yang lebih luas, bukan semata pembangunan fisik.

“Ketika akses terbuka, maka rantai ekonomi menjadi lebih efisien. Hasil pertanian dapat terdistribusi dengan baik, biaya logistik menurun dan pada akhirnya berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan jalan ini adalah investasi sosial-ekonomi,” jelasnya.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan desa, Jermias juga menekankan pentingnya legitimasi kolektif dalam setiap keputusan pembangunan.

“Musyawarah ini bukan formalitas. Ini adalah ruang di mana suara masyarakat, tokoh adat, BPD, dan pemerintah bertemu untuk menghasilkan keputusan bersama. Karena itu, program ini bukan milik pemerintah desa semata, melainkan milik seluruh masyarakat Passi,” tegasnya.

Ia juga menggarisbawahi bahwa skala pembangunan tidak selalu menentukan besarnya dampak yang dihasilkan.

“Kami meyakini bahwa pembangunan yang tepat sasaran, meskipun dalam skala terbatas, dapat menghasilkan dampak yang signifikan. Jalan 350 meter ini mungkin terlihat sederhana, tetapi manfaatnya akan dirasakan secara luas dan berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam konteks implementasi, Jermias memastikan bahwa kualitas pembangunan menjadi perhatian utama.

“Kami tidak hanya berorientasi pada penyelesaian fisik, tetapi juga pada mutu dan keberlanjutan. Infrastruktur yang dibangun harus mampu bertahan dalam jangka panjang dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” katanya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk mengambil peran aktif dalam menjaga hasil pembangunan tersebut.

“Partisipasi masyarakat tidak berhenti pada musyawarah. Setelah pembangunan selesai, tanggung jawab kolektif kita adalah menjaga dan merawatnya agar tetap berfungsi optimal,” tutupnya.

Sementara itu, Camat Fatuleu Tengah, Gratia Rawis, memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil Pemerintah Desa Passi. Ia menilai bahwa keputusan tersebut mencerminkan kapasitas pemerintah desa dalam merumuskan kebijakan yang responsif dan kontekstual.

“Pemerintah Desa Passi menunjukkan kemampuan dalam membaca kebutuhan masyarakat secara tepat dan menerjemahkannya ke dalam program konkret. Jalan sebagai infrastruktur dasar memang memiliki peran strategis dalam menggerakkan ekonomi desa,” ungkapnya.

Ia juga menekankan bahwa kolaborasi lintas aktor merupakan fondasi utama dalam pembangunan desa yang berkelanjutan.

“Ketika pemerintah desa, tokoh adat dan BPD bersinergi dalam satu forum musyawarah, maka keputusan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat sekaligus daya dorong implementasi yang lebih efektif,” tambahnya.

Pembangunan rabat jalan di Dusun Tiga ini secara substantif diarahkan untuk menjawab keterbatasan akses yang selama ini menjadi hambatan utama, terutama dalam mendukung aktivitas pertanian sebagai sektor dominan masyarakat.

Dalam lanskap desa agraris, keberadaan jalan yang memadai bukan hanya memperlancar mobilitas, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi lokal.

Musyawarah Desa Passi ini, dengan demikian, tidak sekadar menghasilkan keputusan teknis, melainkan mencerminkan praktik tata kelola pemerintahan desa yang deliberatif, partisipatif dan berorientasi pada kebermanfaatan.

Ia menjadi penanda bahwa pembangunan yang bermakna selalu lahir dari dialog yang jujur, keputusan yang inklusif dan keberpihakan yang tegas pada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, dari 350 meter rabat jalan yang direncanakan, tersimpan sebuah narasi yang lebih besar: bahwa keseriusan pemerintah desa tidak diukur dari besarnya proyek, melainkan dari ketepatan dalam menjawab kebutuhan rakyat.

Dari sosok Aurum Obe Titu Eki, publik kembali belajar bahwa kekuasaan tidak selalu harus ditampilkan dalam gemerlap, tetapi bisa menjelma sunyi—dalam langkah yang sederhana, namun penuh arti.

Selasa sore, 17 Maret 2026, selepas menjalankan tugasnya di Oelamasi, ia tidak memilih berhenti pada lelahnya hari. Tidak pula ia membiarkan waktu berlalu tanpa makna.

Ia justru menempuh perjalanan menuju Desa Passi, Kecamatan Fatuleu Tengah—sebuah perjalanan yang mungkin tak tercatat dalam laporan resmi, namun akan abadi dalam ingatan mereka yang merasakan.

Ia datang tanpa jarak. Tanpa sekat. Tanpa wajah kekuasaan yang kaku. Ia datang sebagai keluarga.

Di sebuah rumah yang temboknya menyimpan sunyi, waktu terasa seperti berjalan lebih lambat. Di sanalah Oma Engelina Mnune-Paut, di usia 78 tahun, menjalani hari-harinya dengan tubuh yang semakin renta dan langkah yang tak lagi setia. Di usia di mana hidup seharusnya menjadi teduh, justru ia diuji oleh keterbatasan yang diam-diam menggerus kekuatan.

Namun sore itu, sesuatu berubah.
Bukan karena gemuruh, bukan karena sorotan, tetapi karena kehadiran. Karena ada seseorang yang memilih untuk datang, untuk duduk, untuk melihat dan—yang paling penting—untuk merasakan.

Kursi roda yang dibawa Aurum mungkin, di mata dunia yang serba material, hanyalah benda biasa. Tak berkilau. Tak mahal. Tak memikat. Namun bagi Oma Engelina dan bagi siapa pun yang memahami makna ketulusan, kursi roda itu adalah lebih dari sekadar alat bantu.

Ia adalah tanda bahwa seseorang masih peduli. Bahwa di tengah dunia yang kerap berjalan tergesa, masih ada hati yang berhenti untuk mengulurkan tangan.

Sebab sejatinya, nilai sebuah pemberian tidak pernah diukur dari harganya, melainkan dari hati yang menyertainya.

Aurum tidak berbicara panjang. Tidak menaburkan janji. Ia memilih bahasa yang lebih jujur: tindakan. Ia memilih hadir, bukan sekadar terlihat. Dalam diamnya, ada empati. Dalam langkahnya, ada kasih. Dan dalam kesederhanaannya, tersimpan kebesaran jiwa yang tak semua orang miliki.

Ia seakan mengajarkan bahwa kekuasaan yang paling mulia bukanlah yang berdiri di atas, melainkan yang bersedia merendah untuk mengangkat yang lemah.

Di tengah masyarakat yang sering kali merindukan pemimpin yang benar-benar dekat, kisah ini menjadi oase. Menjadi pengingat bahwa kepemimpinan bukan hanya soal kebijakan dan program, tetapi tentang keberanian untuk menyentuh sisi paling manusiawi dari kehidupan.

Perjalanan dari Oelamasi menuju Desa Passi bukanlah sekadar lintasan jarak. Ia adalah perjalanan batin—dari jabatan menuju kemanusiaan, dari formalitas menuju ketulusan. Dan di perjalanan itu, Aurum tidak hanya membawa kursi roda, tetapi juga membawa pesan: bahwa menjadi pemimpin adalah tentang tetap menjadi manusia.

Momen ini juga berbicara kepada kita semua, bahwa dunia tidak selalu membutuhkan tindakan besar untuk berubah. Kadang, satu langkah kecil yang tulus sudah cukup untuk menyalakan harapan dalam hati yang hampir padam.

Kehadiran Aurum bukan hanya menguatkan Oma Engelina. Ia juga memeluk kepercayaan masyarakat—bahwa masih ada pemimpin yang tidak hanya memandang dari kejauhan, tetapi memilih mendekat, duduk bersama dan merasakan denyut kehidupan rakyatnya.

Dan mungkin, di situlah letak kebanggaan yang sesungguhnya. Bukan pada jabatan yang disandang, tetapi pada hati yang tetap hidup di dalamnya.

Di tengah dunia yang sering kali mengukur segalanya dengan angka dan kepentingan, kisah ini berdiri sebagai pengingat yang sunyi namun kuat—bahwa ketulusan adalah bahasa yang tidak pernah usang dan kasih adalah kekuatan yang tidak pernah kehilangan makna.

“Sebab pada akhirnya, manusia tidak diingat karena seberapa tinggi ia berdiri, tetapi karena seberapa dalam ia rela menunduk untuk menguatkan yang hampir jatuh. Dan dari sanalah, kemuliaan sejati menemukan jalannya pulang.”

Pengukuhan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Desa Passi, Jermias Tafui, sebagai bagian dari upaya memperkuat peran kelembagaan adat dalam menjaga identitas, nilai dan harmoni sosial masyarakat desa.

Dalam arahannya, Jermias Tafui menegaskan bahwa lembaga adat bukan sekadar simbol budaya, melainkan pilar utama dalam menjaga keberlanjutan nilai-nilai kehidupan masyarakat lokal.

“Lembaga adat adalah tonggak terdepan dalam menjaga marwah masyarakat yang beradat dan berbudaya. Tanpa lembaga adat, sebuah wilayah akan kehilangan jati diri, kehilangan arah nilai dan perlahan kehilangan karakter sosialnya,” tegas Jermias.

Ia menjelaskan, keberadaan lembaga adat memiliki fungsi strategis yang tidak tergantikan oleh struktur pemerintahan formal. Lembaga adat berperan sebagai penjaga norma, mediator konflik, penguat solidaritas, serta pengarah kehidupan sosial yang berbasis nilai kearifan lokal.

Menurutnya, dalam kehidupan masyarakat desa, lembaga adat memiliki tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa setiap keputusan sosial tetap berakar pada tradisi dan norma leluhur.

“Lembaga adat harus menjadi penuntun moral masyarakat. Mereka menjaga hukum adat, menyelesaikan persoalan secara kekeluargaan, serta memastikan nilai persatuan tetap terpelihara,” ujarnya.

Lebih lanjut, Jermias menekankan bahwa peran lembaga adat juga sangat penting dalam mendukung pembangunan desa. Ia menyebut bahwa pembangunan tidak hanya soal infrastruktur fisik, tetapi juga pembangunan karakter, budaya dan identitas masyarakat.

“Desa yang kuat bukan hanya desa yang maju secara ekonomi, tetapi desa yang kokoh nilai budayanya. Lembaga adat menjadi mitra strategis pemerintah desa dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan modern dan pelestarian tradisi,” katanya.

Ia juga mengingatkan para pengurus lembaga adat yang baru dikukuhkan agar menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, integritas dan keteladanan.

“Jadilah pengayom masyarakat. Jangan hanya hadir dalam seremoni, tetapi harus aktif mendampingi warga, menjadi penengah konflik, serta menjadi penjaga nilai persatuan,” pesan Jermias.

Pengukuhan lembaga adat ini juga dipandang sebagai langkah strategis dalam memperkuat ketahanan sosial masyarakat desa di tengah perubahan zaman.

Pemerintah desa berharap lembaga adat dapat menjadi benteng budaya sekaligus motor penggerak harmoni sosial di tingkat lokal.

Dengan dikukuhkannya lembaga adat tersebut, Pemerintah Desa Passi optimistis bahwa nilai-nilai adat dan budaya masyarakat di wilayah Kabupaten Kupang akan tetap terjaga, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan modern tanpa kehilangan jati diri.

Kedua korban terdampak diketahui bernama Yohanes Babu dan Eliaser Sunbanu, yang merupakan warga RT 2 RW 1 setempat.

Peristiwa longsor tersebut tidak menimbulkan korban jiwa, namun dampaknya cukup signifikan terhadap kondisi tempat tinggal korban.

Saat ini, kedua keluarga terpaksa mengungsi karena rumah mereka tidak dapat ditempati akibat kerusakan struktural yang parah.

Mewakili masyarakat, Camat Fatuleu Tengah Gratia Sampe Batman Rawis menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Kupang atas respons cepat dalam penanganan dampak bencana tersebut.

Menurutnya, bantuan sosial telah disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Kupang kepada warga terdampak. Bantuan tersebut meliputi beras, perlengkapan mandi, minyak goreng, mi instan, makanan siap saji, serta tempat tidur.

“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bupati Kupang Yosef Lede dan Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki atas perhatian dan bantuan sosial yang telah diberikan kepada warga terdampak longsor di Desa Passi. Bantuan ini sangat membantu masyarakat dalam masa pemulihan,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa kehadiran pemerintah dalam situasi darurat seperti ini menjadi bukti nyata komitmen terhadap perlindungan sosial masyarakat, khususnya bagi warga yang terdampak bencana alam.

Pemerintah kecamatan berharap dukungan lanjutan dapat terus diberikan, terutama dalam upaya rehabilitasi hunian warga agar mereka dapat kembali memiliki tempat tinggal yang aman dan layak.

Bencana longsor di wilayah Fatuleu Tengah sendiri menjadi pengingat pentingnya kewaspadaan terhadap potensi risiko bencana, mengingat kondisi geografis daerah yang rawan pergerakan tanah, terutama saat curah hujan meningkat.

Melalui kegiatan pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) secara jemput bola, tim Dukcapil turun langsung ke Desa Passi, Kecamatan Fatuleu Tengah, selama dua hari, mulai Senin hingga Selasa, untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen kependudukan.

Kegiatan yang berpusat di aula Kantor Desa Passi tersebut disambut antusias oleh masyarakat setempat. Warga tampak berbondong-bondong datang sejak pagi untuk memanfaatkan layanan administrasi yang selama ini hanya bisa diakses di pusat pemerintahan kabupaten.

Pendekatan pelayanan ini tidak hanya mendekatkan birokrasi kepada masyarakat, tetapi juga mempertegas peran pemerintah daerah dalam memastikan hak sipil setiap warga negara terpenuhi tanpa hambatan jarak dan biaya.

Selama dua hari pelaksanaan, tercatat 112 warga berhasil melakukan perekaman dan pencetakan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Selain itu, Dukcapil juga memproses 65 Kartu Keluarga (KK), 13 akta kematian, 9 akta perkawinan, 1 akta nikah, serta 20 Kartu Identitas Anak (KIA).

Capaian ini mencerminkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kependudukan yang efisien, serta keberhasilan strategi jemput bola dalam memperluas akses layanan publik di wilayah pedesaan.

Kepala Desa Passi, Jeremias Tafuy, mengungkapkan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada Dukcapil Kabupaten Kupang atas pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya, kegiatan pelayanan keliling ini sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi warga yang kesulitan mengakses layanan di kota akibat faktor jarak dan keterbatasan transportasi.

“Kami sangat berterima kasih kepada Dukcapil Kabupaten Kupang yang telah datang langsung melayani masyarakat di Desa Passi. Kehadiran mereka sangat membantu warga dalam mengurus dokumen penting tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” ujar Jeremias Tafuy kepada media ini.

Ia juga menambahkan bahwa pihaknya berharap kegiatan serupa dapat dilaksanakan secara berkala di desa-desa lain di wilayah Kecamatan Fatuleu Tengah.

Dengan demikian, pemerataan pelayanan publik dapat terwujud dan seluruh masyarakat dapat memperoleh dokumen kependudukan dengan mudah dan cepat.

Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah ingin memastikan bahwa seluruh warga, termasuk yang tinggal di wilayah terpencil, memiliki hak yang sama dalam mendapatkan pelayanan administrasi.

Kegiatan di Desa Passi menjadi representasi nyata dari semangat “pemerintah hadir untuk rakyat” — sebuah wujud nyata pelayanan publik yang humanis, inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial.

Dengan pendekatan kolaboratif antara pemerintah daerah dan aparat desa, Dukcapil Kabupaten Kupang bertekad untuk terus memperluas cakupan pelayanan hingga ke pelosok-pelosok desa.

Upaya ini diharapkan dapat menciptakan ekosistem pelayanan administrasi yang adaptif, transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di era digital saat ini.

Dengan total anggaran Rp53.983.000, pemerintah desa berkomitmen membangun sarana air bersih yang menjangkau Dusun Dua dan Dusun Tiga, dua wilayah yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber air layak konsumsi.

Kepala Desa Passi, Jermias Tafui, menjelaskan bahwa pembangunan jaringan air bersih bukan sekadar proyek fisik, tetapi juga investasi sosial jangka panjang.

Menurutnya, air merupakan unsur paling mendasar dalam kehidupan manusia, dan pengelolaan Dana Desa harus diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata masyarakat.

“Air adalah sumber kehidupan. Karena itu, kami memastikan bahwa setiap rupiah dari Dana Desa digunakan untuk sesuatu yang memberi manfaat nyata, bukan hanya untuk hari ini, tapi juga untuk masa depan anak cucu kita,” ujar Jermias saat ditemui di kantor desa, Rabu (8/10/2025).

Program pembangunan air bersih ini menyentuh dua dusun terpencil di wilayah Passi. Sebelumnya, warga di wilayah tersebut harus berjalan jauh menempuh medan sulit hanya untuk menimba air. Kini, dengan tersedianya jaringan air bersih, masyarakat dapat menikmati akses air layak konsumsi di dekat rumah.

Yang menarik, seluruh proses pembangunan dilaksanakan secara partisipatif, melibatkan warga sejak tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan. Prinsip gotong royong dan transparansi menjadi pilar utama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

“Warga turut serta dalam menggali pipa, membuat bak penampung, dan menjaga sumber air agar tetap bersih. Itu bukti bahwa pembangunan yang melibatkan masyarakat akan lebih berkelanjutan,” tambah Jermias.

Kepala Desa Jermias Tafui menyebut Dana Desa sebagai “tabungan hidup” bagi generasi desa. Filosofi ini menggambarkan cara berpikir strategis dalam pengelolaan dana publik di tingkat lokal — bukan sekadar untuk membangun, tetapi untuk menanam nilai manfaat yang bertahan lama.

“Kalau uang ini dikelola dengan baik, hasilnya akan terus mengalir seperti air. Kita tidak hanya membangun fasilitas, tetapi juga membangun masa depan yang lebih sejahtera,” ujarnya dengan nada tegas.

Pendekatan tersebut sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menekankan kemandirian desa dalam menentukan arah pembangunannya sendiri, berdasarkan kebutuhan dan potensi lokal.

Hadirnya air bersih membawa perubahan nyata dalam kehidupan warga Passi. Ibu rumah tangga kini memiliki waktu lebih untuk mengurus keluarga dan beraktivitas ekonomi, sementara anak-anak bisa berangkat sekolah tanpa harus menunggu giliran mengambil air.

Seorang warga Dusun Tiga, mengungkapkan rasa syukur dan haru.

“Dulu kami harus bangun pagi-pagi sekali untuk menimba air di sumur jauh. Sekarang air sudah sampai di dekat rumah. Hidup kami lebih ringan, kami merasa diperhatikan,” tuturnya.

Dampak positif ini menjadi bukti bahwa pembangunan yang berangkat dari kebutuhan masyarakat akan melahirkan pemberdayaan nyata dan meningkatkan kualitas hidup secara menyeluruh.

Selain fokus pada hasil fisik, Pemerintah Desa Passi juga menegaskan pentingnya akuntabilitas publik dalam pengelolaan Dana Desa.

Seluruh kegiatan pembangunan dilaporkan secara terbuka melalui forum musyawarah desa, agar masyarakat dapat ikut mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

“Transparansi adalah roh dari kepercayaan. Kami tidak ingin hanya membangun, tapi juga mendidik masyarakat untuk memahami bagaimana uang desa digunakan,” tegas Jermias Tafui.

Air bukan sekadar kebutuhan biologis — ia adalah simbol peradaban dan kemajuan. Ketika sebuah desa mampu mengelola sumber airnya dengan bijak, di situlah kemajuan dimulai.

Pembangunan air bersih di Desa Passi menjadi bukti nyata bahwa pembangunan desa adalah pembangunan manusia, bukan hanya tentang beton dan pipa, tetapi tentang nilai, tanggung jawab dan masa depan.

Dengan komitmen kuat dan tata kelola yang jujur, Desa Passi kini menegaskan diri sebagai contoh bagaimana Dana Desa bisa menjadi sumber kehidupan yang mengalir, menumbuhkan harapan dan meneguhkan kemandirian bagi generasi yang akan datang.

Sekretaris Desa Passi, Jonry Paut mewakili Kepala Desa, menjelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan bersinergi dengan Puskesmas Oelbiteno. Salah satu agenda penting adalah Bulan Penimbangan dan Pemberian Vitamin A, yang secara rutin digelar setiap bulan Februari dan Agustus. Pada tahun ini, kegiatan tersebut menjangkau 41 balita yang tersebar di dua dusun.

“Harapan kami, dengan adanya bulan penimbangan dan intervensi melalui Dana Desa, dapat terjadi penurunan angka gizi buruk dan peningkatan kesehatan anak secara menyeluruh,” ujar Jonry, Selasa (12/8/2025).

Selain pemantauan rutin, intervensi Dana Desa difokuskan pada Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, ibu hamil dan ibu menyusui, serta pelatihan kader Posyandu untuk memperkuat kapasitas layanan kesehatan di tingkat desa. Total anggaran PMT Tahun 2025 mencapai Rp14.400.000, yang sepenuhnya diarahkan untuk mendukung perbaikan gizi masyarakat.

Pemerintah Desa Passi juga menekankan pentingnya kerja sama antara orang tua, kader Posyandu, petugas kesehatan, dan pemerintah desa. Menurut Jonry, perbaikan gizi tidak hanya bergantung pada intervensi program, tetapi juga kesadaran keluarga dalam memberikan asupan gizi seimbang, menjaga kebersihan lingkungan dan melakukan pemeriksaan kesehatan anak secara berkala

Dari sudut pandang kesehatan anak, program ini memiliki manfaat strategis. Pemenuhan gizi yang memadai pada 1.000 hari pertama kehidupan akan mendukung pertumbuhan fisik yang optimal, perkembangan kognitif yang baik, serta daya tahan tubuh yang lebih kuat.

Dengan demikian, investasi pada gizi anak melalui Dana Desa bukan hanya mengurangi risiko gizi buruk, tetapi juga mempersiapkan generasi yang sehat, produktif dan berdaya saing di masa depan.

Kegiatan peningkatan gizi ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), khususnya poin ke-2 (Zero Hunger) dan ke-3 (Good Health and Well-Being).

Pemerintah Desa Passi optimistis bahwa pengelolaan Dana Desa yang tepat sasaran dapat menjadi model bagi desa-desa lain dalam mengatasi masalah gizi dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.