Upaya ini bukan sekadar pekerjaan fisik, melainkan bentuk intervensi nyata dalam menjaga keberlanjutan produksi pangan dan stabilitas ekonomi masyarakat desa.

Kegiatan pengontrolan pagar yang menjangkau Dusun 1, Dusun 2, hingga Dusun 3 dengan panjang lebih dari 5.000 meter ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib. Fokus utama kegiatan tersebut adalah memastikan batas yang jelas antara ruang hidup ternak dan lahan pertanian warga, guna mencegah kerusakan tanaman yang selama ini menjadi salah satu tantangan utama petani lokal.

Kepada media, Zet Koib menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah desa dalam melindungi sumber penghidupan masyarakat.

“Kami tidak sedang membangun pagar semata, tetapi sedang menjaga apa yang tumbuh dari keringat masyarakat. Tanaman itu adalah harapan, adalah masa depan. Karena itu, kami harus memastikan bahwa ternak tidak lagi menjadi ancaman bagi hasil pertanian warga,” ujarnya, Rabu (29/04/2026).

Menurut Zet, persoalan konflik antara ternak dan lahan pertanian bukan hal baru di Desa Nonbaun. Selama bertahun-tahun, petani kerap mengalami kerugian akibat tanaman yang rusak oleh ternak yang berkeliaran tanpa kontrol. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada hasil panen, tetapi juga pada semangat bertani masyarakat.

“Kalau tanaman terus dirusak, masyarakat bisa kehilangan motivasi untuk menanam. Ini yang tidak boleh terjadi. Maka kami hadir dengan solusi yang konkret, yaitu mempertegas pemisahan antara ternak dan pertanian,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa pengontrolan pagar ini dilakukan secara sistematis dan melibatkan tim khusus di tingkat desa. Pendekatan yang diambil bukan hanya teknis, tetapi juga berbasis kesadaran kolektif masyarakat.

“Kami ingin membangun kesadaran bersama bahwa menjaga pagar sama artinya dengan menjaga kehidupan. Ini bukan hanya tugas pemerintah desa, tetapi tanggung jawab seluruh masyarakat Nonbaun,” tegas Zet.

Lebih jauh, Zet Koib menyampaikan bahwa keberadaan pagar yang terawat dengan baik akan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan hasil pertanian. Dengan tanaman yang terlindungi, petani dapat bekerja dengan lebih tenang dan produktif.

“Kalau tanaman aman, maka hasilnya pasti lebih baik. Dan kalau hasilnya baik, maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat. Ini adalah rantai yang saling terhubung,” katanya.

Dalam perspektif pembangunan desa, langkah ini juga mencerminkan upaya penataan ruang berbasis kebutuhan riil masyarakat. Pemisahan yang jelas antara ternak dan lahan pertanian menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem produksi yang berkelanjutan.

“Kami sedang menata desa ini dengan pendekatan yang sederhana, tetapi berdampak. Memisahkan ternak dan tanaman adalah langkah dasar, tetapi sangat menentukan. Dari sini, kita bisa membangun ketahanan pangan desa secara bertahap,” ujar Zet.

Ia juga menekankan bahwa program ini akan terus berlanjut dan diperkuat ke depan, baik dari sisi pengawasan maupun partisipasi masyarakat.

“Kami tidak ingin ini menjadi program sesaat. Ini harus menjadi budaya. Pagar harus dijaga, aturan harus dihormati, dan kepentingan bersama harus diutamakan,” imbuhnya.

Dengan langkah tegas ini, Pemerintah Desa Nonbaun menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak selalu harus dimulai dari program besar dan kompleks. Justru dari hal-hal mendasar seperti menjaga pagar, sebuah desa dapat menegakkan fondasi kuat bagi kesejahteraan warganya.

Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian di wilayah Nusa Tenggara Timur, inisiatif Desa Nonbaun menjadi refleksi bahwa keberpihakan pada petani dapat diwujudkan melalui kebijakan yang tepat, kepemimpinan yang hadir, serta kesadaran kolektif yang terus dirawat.

“Kami ingin memastikan satu hal: apa yang ditanam masyarakat harus bisa dipanen dengan aman. Itu prinsip kami. Dan untuk itu, kami akan terus bekerja,” tutup Zet Koib.

Forum strategis tersebut berlangsung khidmat di Gereja Imanuel Nonbaun pada Jumat (6/3/2026), dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, legislatif, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan perempuan dan pemuda.

Kegiatan Musrenbang ini tidak sekadar menjadi forum administratif perencanaan pembangunan, melainkan juga menjadi ruang deliberatif yang mencerminkan praktik participatory governance, di mana aspirasi masyarakat dihimpun melalui pendekatan bottom-up planning.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan modern, proses tersebut merupakan instrumen penting untuk memastikan bahwa arah kebijakan daerah bersifat inclusive, responsive dan evidence-based terhadap kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput.

Dalam sambutannya yang sarat refleksi dan pesan moral, Wakil Bupati menegaskan bahwa setiap gagasan, usulan dan aspirasi yang disampaikan dalam Musrenbang akan menjadi kompas strategis dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.

“Hasil Musrenbang ini akan menjadi fondasi utama dalam penyusunan RKPD tahun 2027, sekaligus diselaraskan dengan arah kebijakan RPJMD 2025–2029 serta agenda pembangunan global Sustainable Development Goals (SDGs). Pada tahun 2026, fokus pembangunan Kabupaten Kupang diarahkan pada penguatan ketahanan pangan serta peningkatan aksesibilitas wilayah,” ujar Aurum Obe Titu Eki di hadapan para peserta Musrenbang.

Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa tema pembangunan Kabupaten Kupang tahun 2027 adalah Percepatan Transformasi Lokal Berbasis Hilirisasi, Infrastruktur Berkelanjutan, dan Sumber Daya Manusia Berkualitas Menuju Kabupaten Kupang Emas. Tema ini, menurutnya, merefleksikan paradigma pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan prinsip sustainability, value-added economy dan human capital development.

Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah mendorong penguatan ekonomi lokal melalui strategi hilirisasi potensi daerah, pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan (sustainable infrastructure), serta peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul, adaptif dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika global.
Suasana Musrenbang yang berlangsung di rumah ibadah juga menghadirkan nuansa reflektif dan spiritual.

Wakil Bupati menyampaikan apresiasi kepada jemaat dan pengurus gereja yang telah memfasilitasi tempat kegiatan tersebut. Ia menilai bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan merupakan manifestasi dari social capital yang sangat penting dalam memperkuat kohesi sosial serta mendukung keberhasilan agenda pembangunan daerah.

Penutupan Musrenbang ini sekaligus menandai berakhirnya tahapan penghimpunan usulan pembangunan dari tingkat kecamatan.

Seluruh rekomendasi program yang telah dirumuskan akan dibawa ke forum perangkat daerah hingga Musrenbang tingkat Kabupaten Kupang sebagai bagian dari proses perencanaan yang sistematis, terintegrasi dan berbasis prioritas.

Namun di balik bahasa teknokratis pembangunan, Wakil Bupati tidak menutupi realitas yang dihadapi pemerintah daerah. Dengan nada yang jujur dan penuh empati, ia mengakui bahwa kondisi ekonomi saat ini menempatkan banyak daerah pada situasi yang tidak mudah.

“Bapa dan Mama sekalian, saya memahami kondisi yang sedang kita hadapi. Pemerintah daerah juga merasakan tekanan yang sama. Situasi ekonomi ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Kupang, tetapi juga dirasakan hingga tingkat nasional,” ungkapnya dengan suara yang tenang namun sarat keprihatinan.

Dalam perspektif kebijakan publik, keterbatasan fiskal daerah memang menjadi tantangan nyata bagi banyak pemerintah daerah di Indonesia. Meski demikian, Aurum menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi justifikasi bagi stagnasi pembangunan.

Pemerintah daerah tetap berkomitmen menjaga keberlanjutan program-program prioritas, khususnya di sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan pertanian yang merupakan fondasi inclusive economic growth bagi masyarakat pedesaan.

Di tengah sambutannya, Wakil Bupati membagikan sebuah kisah yang menggugah emosi para hadirin. Ia menceritakan pengalaman seorang kepala daerah dari Nias Utara yang, dalam sebuah forum nasional, rela berlutut di hadapan para menteri demi memperjuangkan nasib masyarakatnya yang terjebak dalam lingkaran kemiskinan struktural.

“Ada seorang kepala daerah dari Nias Utara yang sampai berlutut di hadapan para menteri dan berkata, ‘Kami capek menjadi orang miskin’. Kisah itu mengingatkan kita bahwa perjuangan melawan kemiskinan bukanlah perkara mudah. Namun kondisi sulit tidak boleh membuat kita menyerah,” tuturnya.

Kisah tersebut seolah menjadi metafora tentang betapa beratnya perjuangan banyak daerah di Indonesia dalam keluar dari jebakan ketimpangan pembangunan. Dalam ruang sunyi Gereja Imanuel Nonbaun, kisah itu menghadirkan suasana haru yang menyentuh kesadaran kolektif bahwa pembangunan bukan sekadar angka dalam dokumen perencanaan, tetapi juga tentang martabat manusia dan harapan masa depan.

Karena itu, Wakil Bupati mengajak seluruh masyarakat untuk tidak terjebak dalam pesimisme. Menurutnya, perubahan besar seringkali berawal dari kesadaran kecil dalam diri manusia untuk saling menopang dan bekerja bersama.

“Saya titip kepada para camat, kepala desa, dan seluruh pemangku kepentingan, mari kita jaga semangat kolaborasi dan koordinasi. Laporkan setiap persoalan yang menjadi beban rakyat, dan mari kita selesaikan bersama melalui semangat gotong royong,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah terus membuka ruang komunikasi yang konstruktif dengan masyarakat. Dalam paradigma collaborative governance, keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh kebijakan pemerintah, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh peserta Musrenbang karena Bupati Kupang tidak dapat hadir secara langsung. Menurutnya, Bupati saat ini sedang menjalankan agenda pemerintahan di Jakarta yang tidak dapat ditinggalkan.

Acara penutupan Musrenbang tersebut turut dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten Kupang, Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang Guntur Subu Taopan, para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat Fatuleu Tengah Gratia Rawis, para kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, serta perwakilan kelompok perempuan dan pemuda.

Melalui forum Musrenbang ini, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap proses perencanaan pembangunan daerah dapat terus berjalan secara partisipatif, transparan dan accountable.

Dengan mengedepankan semangat kebersamaan, solidaritas sosial, serta kepemimpinan yang berorientasi pada pelayanan publik (public service leadership), pemerintah optimistis bahwa berbagai tantangan pembangunan dapat dihadapi secara bertahap menuju terwujudnya visi besar Kabupaten Kupang Emas—sebuah masa depan yang tidak hanya makmur secara ekonomi, tetapi juga bermartabat secara sosial dan kemanusiaan.

Kegiatan olahraga ini menjadi ajang silaturahmi dan semangat sportivitas antar desa di wilayah Fatuleu Tengah. Turnamen tersebut diikuti oleh sejumlah tim sepak bola dari berbagai desa sekitar.

Dalam laga final yang berlangsung seru, Bibose FC selaku tuan rumah berhasil keluar sebagai juara pertama, disusul oleh Deprigan Laiskot dari Desa Nunsaen di posisi juara kedua.

Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib kepada media menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia, pemain, serta masyarakat yang telah mendukung kegiatan ini.

“Puji Tuhan, kegiatan berjalan lancar. Bibose FC sebagai tuan rumah berhasil jadi juara satu, disusul Deprigan Laiskot dari Nunsaen sebagai juara dua. Kami berharap kegiatan seperti ini terus mempererat persaudaraan antar desa,” ujar Zet Koib.

Adapun hadiah yang diberikan kepada para pemenang adalah sebagai berikut:

Juara 1: Rp1.500.000 + Piala Bergilir + Piala Tetap + Piagam Penghargaan
Juara 2: Rp1.000.000 + Piala Tetap
Juara 3: Rp750.000 + Piala Tetap
Juara 4: Rp500.000 + Piala Tetap

Penutupan kegiatan berlangsung meriah dan dihadiri oleh perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga Nonbaun yang memenuhi Lapangan Serba Guna.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Desa Nonbaun berharap semangat kebersamaan dan sportivitas masyarakat terus terjaga serta menjadi motivasi bagi generasi muda untuk aktif dalam kegiatan positif.

Turnamen ini resmi dimulai pada Rabu, 8 Oktober 2025 dan akan berlangsung selama dua minggu ke depan, tergantung kondisi cuaca di wilayah tersebut.

Turnamen yang kini memasuki tahun ketiga ini menjadi ajang rutin yang ditunggu-tunggu masyarakat, khususnya para pencinta sepak bola di pedesaan.

Kegiatan ini diinisiasi oleh Pemerintah Desa Nonbaun dengan memanfaatkan anggaran dari Dana Desa untuk pengembangan minat dan bakat generasi muda di bidang olahraga.

Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib saat ditemui media ini menjelaskan bahwa turnamen ini tidak hanya bertujuan sebagai hiburan, namun juga sebagai wadah pembinaan bagi anak-anak dan pemuda di wilayah Fatuleu Tengah.

“Turnamen ini untuk melatih anak-anak kami agar ke depan mereka bisa tampil lebih baik lagi di iven-iven yang lebih besar. Ini bagian dari investasi jangka panjang untuk masa depan mereka,” ujarnya.

Turnamen ini menghadirkan pemain-pemain muda berbakat dari empat desa yang berada di wilayah Kecamatan Fatuleu Tengah. Meski berskala lokal, antusiasme para peserta dan warga sangat tinggi, terbukti dari jumlah tim yang ikut serta yang mencapai 15 klub.

“Ini sudah tahun ketiga kami jalankan. Tahun lalu, yang membawa pulang piala bergilir adalah Fatututa FC dari Desa Oelbiteno,” kata Kepala desa Nonbaun.

Pihak panitia memperkirakan turnamen ini akan berlangsung selama dua minggu. Namun, durasi pertandingan masih sangat bergantung pada kondisi cuaca. Seperti diketahui, wilayah Fatuleu Tengah cukup rentan terhadap perubahan cuaca yang ekstrem, terutama saat memasuki musim penghujan.

“Kami rencanakan dua minggu selesai, tapi tentu kami lihat situasi dan kondisi cuaca ke depan,” ujar Zet Koib.

Pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa sebagai sumber utama pembiayaan turnamen ini. Selain penyediaan lapangan dan perlengkapan, dana tersebut juga digunakan untuk operasional panitia, hadiah pemenang serta kebutuhan teknis lainnya.

Langkah ini dinilai positif oleh banyak pihak karena dana desa tidak hanya difokuskan untuk pembangunan fisik, tetapi juga untuk pengembangan sumber daya manusia di sektor olahraga.

Lebih dari sekadar pertandingan, turnamen ini menjadi ajang pemersatu warga dan sarana hiburan yang membangun solidaritas antardesa.

Warga dari berbagai desa datang menyaksikan tim kesayangan mereka bertanding, membawa semangat kebersamaan dan sportivitas.

Dengan berlangsungnya turnamen ini, diharapkan akan muncul bibit-bibit pemain sepak bola berbakat dari pelosok desa yang suatu saat nanti bisa mengharumkan nama daerah di level yang lebih tinggi.

Melalui forum musyawarah desa yang melibatkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat dan unsur pemuda, Pemerintah Desa menetapkan pembangunan lapangan serba guna berukuran 21 × 30 meter sebagai salah satu program prioritas dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2025.

Pembangunan lapangan serba guna ini didanai sepenuhnya oleh Dana Desa Tahun Anggaran 2025 dengan total alokasi sebesar Rp425 juta.

Pelaksanaan konstruksi dipercayakan kepada pihak ketiga, sementara pengawasan teknis dan administratif dilakukan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Nonbaun.

Seluruh proses pengadaan dan pelaksanaan kegiatan mengacu pada prinsip-prinsip:

Transparansi: informasi terbuka kepada publik;
Akuntabilitas: pelaporan berkala dan pertanggungjawaban keuangan;
Efisiensi: penggunaan dana yang tepat guna dan tepat sasaran.

Dalam keterangannya kepada wartawan pada Selasa, 5 Agustus 2025, Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib menjelaskan bahwa pembangunan ini adalah hasil dari proses deliberatif yang inklusif.

“Hasil kesepakatan antara BPD, tokoh masyarakat, dan unsur pemuda kami tuangkan dalam dokumen APBDes 2025. Lapangan ini kami bangun untuk kepentingan bersama, agar warga memiliki sarana multifungsi yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial, olahraga dan kepemudaan,” tegasnya.

Model pembangunan ini sejalan dengan prinsip pembangunan partisipatif dalam studi kebijakan publik, yang menekankan pentingnya pelibatan warga sejak tahap perencanaan hingga pengawasan.

Hal ini tidak hanya memperkuat legitimasi pembangunan, tetapi juga meningkatkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap aset desa.

Sebagai ruang terbuka yang dirancang multifungsi, lapangan serba guna ini diharapkan dapat mendukung berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan, antara lain:

Bidang Olahraga: pertandingan sepak bola, voli, futsal dan kegiatan fisik lainnya.

Pertemuan Masyarakat: sarana rapat umum, diskusi warga, serta sosialisasi program desa.

Pemberdayaan Pemuda: pelatihan

kepemimpinan, kegiatan seni dan budaya serta forum kreatif pemuda.

Kegiatan Keagamaan dan Budaya: perayaan hari besar agama, pentas seni lokal dan kegiatan adat.

Dengan hadirnya sarana ini, diharapkan kohesi sosial antargenerasi dan kelompok masyarakat di Desa Nonbaun akan semakin diperkuat, menciptakan ruang dialog yang produktif antarwarga.

Pembangunan lapangan ini menjadi contoh konkret dari implementasi good governance di tingkat desa. Aspek-aspek utama yang tercermin antara lain:

Transparansi dan keterbukaan informasi publik, terutama dalam proses perencanaan dan penggunaan anggaran.

Akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan, melalui laporan kegiatan dan evaluasi berkala.
Partisipasi masyarakat yang luas, sebagai prinsip dasar pembangunan berkelanjutan.

Efektivitas dan efisiensi, yang tampak dari pemanfaatan dana secara proporsional dan berbasis kebutuhan nyata warga.

Model pembangunan ini dapat menjadi referensi strategis bagi desa-desa lain di Kabupaten Kupang dan Nusa Tenggara Timur dalam menata arah pembangunan desa yang lebih kolaboratif, berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pembangunan yang berakar dari musyawarah dan dijalankan dengan prinsip akuntabilitas bukan hanya menghasilkan infrastruktur fisik, tetapi juga menumbuhkan infrastruktur sosial berupa kepercayaan, kebersamaan dan kemandirian desa.

Suaranya lirih, namun sarat dengan emosi yang sulit disembunyikan. Ia bercerita tentang harapan yang dikhianati dan luka yang belum sembuh hingga hari ini.

Pada tahun 2019, Nehemia bersama warga Desa Nonbaun datang langsung ke ruang kerja Bupati Kupang kala itu. Mereka datang dengan penuh hormat, membawa niat tulus dalam balutan adat, untuk memohon pembangunan akses jalan vital yang menghubungkan Desa Nonbaun dengan Desa Passi. Jalan itu adalah nadi kehidupan, penghubung ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Namun apa daya, harapan mereka pupus dalam sekejap, saat sang bupati menjawab dingin:

“Desa Nonbaun? Saya hanya dapat empat suara di sana.”

Kalimat itu mengguncang hati mereka.

“Kami terdiam. Saat itu saya tahu, perjuangan kami sia-sia. Kami bukan dilihat sebagai rakyat, tapi sebagai angka dalam kotak suara,” ucap Nehemia dengan mata berkaca-kaca.

Ia menuturkan bahwa meskipun pilihan politik boleh berbeda, setelah pemilu usai, seharusnya semua warga diperlakukan setara. Namun kenyataannya, Nonbaun terasa seperti desa yang diasingkan — dipinggirkan karena berbeda pilihan.

“Kami pikir itulah demokrasi — bebas memilih. Tapi ternyata, beda pilihan berarti beda perlakuan,” katanya dengan penuh sesal.

Sudah bertahun-tahun jalan itu rusak parah. Saat musim hujan, tanah menjadi lumpur licin. Saat kemarau, debu mengepul memenuhi paru-paru.

Anak-anak harus berjalan kaki melewati medan berat untuk sampai ke sekolah. Ibu hamil kesulitan dibawa ke puskesmas. Hasil pertanian sulit dijual karena akses nyaris tak bisa dilewati kendaraan.

“Kami merasa seolah bukan bagian dari Kabupaten Kupang. Kami hanya ingin diperhatikan, bukan dikasihani,” ungkap Nehemia.

Meski dikecewakan, warga Nonbaun tidak tinggal dalam luka. Mereka bangkit dan menaruh harapan baru pada pasangan pemimpin terpilih saat ini, Yosef–Aurum, yang saat kampanye pernah mengunjungi langsung desa mereka, menyaksikan sendiri kondisi jalan dan mendengar langsung keluh kesah warga.

“Kali ini kami tidak salah. Desa Nonbaun 100 persen berikan dukungan untuk Yosef dan Aurum. Kami percaya, mereka datang bukan hanya untuk janji, tapi untuk benar-benar membangun,” tegas Nehemia, dengan nada yang mulai membaik.

Nehemia berharap agar pengalaman pahit di masa lalu menjadi pelajaran bagi semua pemimpin ke depan. Bahwa suara rakyat bukan sekadar angka pemilu, melainkan amanah yang harus dijaga, dihormati, dan diwujudkan dalam kerja nyata.

Dari Desa Nonbaun, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, tersiar kabar pilu tentang jalan rusak yang tak kunjung mendapat kepedulian.

Sudah belasan tahun, warga desa ini menunggu jawaban dari negara—namun yang datang hanya satu kata: “Nanti.”

Nehemia Tfuakan, warga asli sekaligus mantan Kepala Desa Nonbaun selama tiga periode, menyuarakan isi hati warganya yang selama ini merasa terpinggirkan.

“Kami bukan minta istana, kami cuma minta jalan. Tapi setiap tahun, hanya kata ‘nanti’ yang kami dapat,” kata Nehemia dengan suara tertahan, sambil menunduk menahan tangis,Selasa 24 Juni 2025 sore

Jalan utama yang menghubungkan Desa Passi dan Nonbaun kini lebih mirip kubangan lumpur di musim hujan, dan berdebu parah di musim kemarau.

Tak hanya menyulitkan mobilitas warga, tapi juga menghambat akses anak-anak ke sekolah, mengancam keselamatan ibu hamil, dan menyulitkan petani menjual hasil kebun ke pasar.

Ironisnya, jalan tersebut berstatus jalan kabupaten, sehingga tak bisa diperbaiki menggunakan dana desa. Padahal, usulan demi usulan telah berkali-kali dilayangkan dalam forum resmi.

Bahkan, jalan Nonbaun pernah tercatat sebagai peringkat pertama usulan infrastruktur Musrenbang Kabupaten Kupang.

“Kami ibarat ikan menanti air. Hidup, tapi sekarat. Kami punya semangat gotong royong—bawa semen, bawa pasir—asal jalan ini bisa dilewati. Tapi kami hanya rakyat biasa, kami tak punya APBD,” ujar Nehemia getir.

Lebih menyakitkan lagi, Nehemia mengenang saat ia bersama tokoh adat datang menghadap Bupati Kupang periode 2019–2024 secara adat, menyerahkan permohonan pembangunan jalan. Sebuah tradisi yang sarat penghormatan, namun dibalas dengan janji yang kosong.

“Waktu itu, Bupati hanya jawab: ‘Nanti kita atur’. Tapi sampai masa jabatannya selesai, tidak ada satu pun alat berat masuk desa kami,” kenang Nehemia, dengan mata berkaca-kaca.

Kini, warga Nonbaun menatap satu-satunya harapan yang tersisa: pasangan Bupati Yosef Lede dan Wakil Bupati Aurum Titu Eki. Mereka berharap kepemimpinan baru ini bukan hanya datang dengan janji, tapi benar-benar hadir di tengah penderitaan rakyat.

“Kami tidak butuh baliho, tidak butuh janji manis. Kami hanya butuh jalan. Itu saja. Biar anak kami tidak lumpur-lumpuran ke sekolah, biar ibu-ibu bisa selamat melahirkan, biar petani bisa bawa hasil panen dengan layak,” ujar Nehemia dengan suara penuh harap.

Ia menambahkan, selama ini nama Nonbaun selalu disebut dalam perencanaan, tapi pelaksanaannya selalu berpindah ke desa lain.

“Desa ganti desa. Kami dijadikan angka, tapi tidak dijadikan nyata. Kami sudah lelah dibohongi.”

Kisah ini bukan hanya tentang satu desa, tapi tentang ribuan desa lain yang mungkin bernasib serupa—yang hanya jadi catatan prioritas di atas kertas, namun tak pernah disentuh oleh kaki pembangunan.

“Kami tidak minta istana. Kami cuma ingin jalan. Supaya hidup kami tak selamanya jadi penantian,” tutup Nehemia, kali ini dengan nada berat yang menggambarkan luka mendalam yang belum juga sembuh.

Program ini bersumber dari Dana Desa Tahun Anggaran 2025, dengan alokasi sebesar 20 persen sesuai dengan ketentuan nasional.

Kepala Desa Nonbaun, Zet Koib dalam keterangannya kepada wartawan pada Kamis, 12 Juni 2025 di Kantor Camat Fatuleu Tengah, menyampaikan bahwa program ini merupakan langkah strategis desa dalam mendukung agenda nasional terkait pemenuhan pangan bergizi bagi masyarakat, terutama anak-anak dan kelompok rentan.

“Kondisi wilayah Desa Nonbaun sangat cocok untuk pengembangan peternakan ayam petelur. Oleh karena itu, kami menjadikan sektor ini sebagai andalan dalam program ketahanan pangan desa,” ujar Zet Koib.

Zet menjelaskan bahwa sebesar 20 persen dari total Dana Desa 2025 telah dialokasikan khusus untuk mendukung ketahanan pangan, sebagaimana diamanatkan dalam regulasi Dana Desa oleh pemerintah pusat.

Anggaran tersebut digunakan untuk pengadaan bibit ayam, pakan, serta pembangunan kandang dan sarana pendukung lainnya.

Untuk memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik, Pemerintah Desa Nonbaun telah membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebanyak lima orang. Tim ini bertugas mengelola program secara teknis, melakukan dan memastikan keberlanjutan program melalui pendekatan partisipatif.

“Kami ingin program ini benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. TPK yang dibentuk sudah kami bekali pemahaman dan tanggung jawab yang jelas,” tambah Zet.

Program ketahanan pangan Desa Nonbaun juga dimaksudkan untuk menjawab program nasional “Makan Bergizi Gratis” yang saat ini tengah digencarkan pemerintah pusat.

Menurut Zet Koib, pemerintah desa memiliki peran penting dalam memastikan ketersediaan bahan pangan bergizi di tingkat akar rumput, khususnya melalui pendekatan berbasis potensi lokal.

“Ini bukan sekadar program formalitas, tapi bagian dari strategi desa untuk turut serta dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat dan kuat sejak dari desa,” tegasnya.

Zet berharap program ini dapat menjadi model yang dapat direplikasi oleh desa-desa lain di wilayah Fatuleu Tengah maupun di Kabupaten Kupang secara umum.

Selain untuk memperkuat ketahanan pangan, program ini juga diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga melalui hasil produksi telur yang berkelanjutan.

“Kami berkomitmen bahwa setiap rupiah dari Dana Desa harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Ketahanan pangan adalah pondasi menuju desa mandiri dan sehat,” pungkasnya.