Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian Gedung Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMK Negeri 2 Amfoang Selatan pada Jumat (8/5/2026).

Peresmian gedung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan syukuran kelulusan siswa kelas XII tahun ajaran 2025/2026 serta pameran hasil karya peserta didik dalam program One School One Product (OSOP).

Kehadiran Gedung RPS ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penguatan pendidikan kejuruan, khususnya pada konsentrasi keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.

Sambutan Bupati Kupang pada kesempatan tersebut dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kain Maus.

Dalam sambutannya, Bupati Kupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTT atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Kupang.

Menurut Bupati, pembangunan fasilitas praktik tersebut bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, produktif dan memiliki daya saing di tengah dinamika pembangunan global yang terus berkembang.

“Kehadiran gedung ini memiliki makna sangat penting, karena menjadi sarana utama bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki,” ujar Bupati dalam sambutan yang dibacakan Kain Maus.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kupang memiliki kekayaan sumber daya lokal yang sangat potensial, khususnya dalam bidang kerajinan kayu dan rotan.

Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara inovatif dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan produk ekonomi kreatif bernilai tambah yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas ruang pemberdayaan generasi muda.

Dalam kerangka pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal tersebut, program OSOP yang dijalankan SMK Negeri 2 Amfoang Selatan dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kultur kewirausahaan, inovasi dan kemandirian ekonomi di lingkungan pendidikan kejuruan.

“Program OSOP ini langkah tepat membangun jiwa kewirausahaan siswa. Di sini mereka tidak hanya belajar teori, tapi dilatih menciptakan karya yang kreatif, inovatif dan punya nilai jual. Ini sejalan dengan arah pembangunan daerah: meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan ekonomi kreatif, dan membentuk pemuda mandiri, produktif, serta siap bersaing,” tambahnya.

Lebih lanjut, kepada para siswa kelas XII yang telah menyelesaikan proses pendidikan, Bupati Kupang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas capaian akademik yang telah diraih.

Ia menekankan bahwa kelulusan bukanlah titik akhir dari proses pembelajaran, melainkan fase awal menuju tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bupati juga mendorong para lulusan agar terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas moral serta membangun semangat pengabdian bagi daerah melalui kreativitas dan kerja produktif yang berorientasi pada kemajuan bersama.

“Teruslah belajar dan berkarya. Jadilah generasi berkarakter, disiplin, dan punya semangat membangun daerah. Saya berpesan: jangan hanya jadi pencari kerja, tapi ciptakanlah lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di tanah kelahiran kita,” pesannya.

Dalam sambutannya, penghargaan turut disampaikan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik yang selama ini telah menjalankan tanggung jawab pendidikan dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi.

Menurut Bupati, peran tenaga pendidik memiliki dimensi strategis dalam membentuk kualitas generasi masa depan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara karakter dan sosial.

Ia menilai bahwa tugas mendidik generasi muda merupakan proses peradaban yang memerlukan ketekunan, kesabaran serta komitmen moral yang kuat demi memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dan kemajuan bangsa.

Di akhir sambutan, Bupati Kupang berharap agar SMK Negeri 2 Amfoang Selatan terus berkembang menjadi institusi pendidikan kejuruan unggulan yang mampu melahirkan lulusan terampil, kreatif, inovatif, berkarakter serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja maupun dunia usaha secara mandiri.

Peresmian Gedung RPS ini sekaligus menjadi representasi nyata arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kupang yang menempatkan penguatan pendidikan vokasi sebagai instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi dan potensi lokal.

Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif, kontekstual dan berbasis keterampilan, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap generasi muda Amfoang Selatan mampu tumbuh menjadi insan-insan produktif yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan inovasi ekonomi baru yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda NTT Ir. Yohanes Oktavianus, MM, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Camat Amfoang Selatan, para lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua siswa, serta insan pers.

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa pada Senin, 4 Mei 2026, di Aula Kantor Desa Naunu, menjadi refleksi konkret dari upaya menghadirkan negara dalam skala mikro yang menyentuh langsung denyut kehidupan masyarakat.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Camat Fatuleu, Abdi Ida Setia Wati Rohi, Kepala Desa Naunu, Romao Soares, bersama perangkat Desa Naunu serta Babinsa Desa Naunu, sebagai bagian dari konstruksi kelembagaan yang memastikan legitimasi, pengawasan dan integritas dalam setiap tahapan penyaluran bantuan.

Sebanyak 16 kepala keluarga ditetapkan sebagai penerima manfaat. Bantuan yang diberikan merupakan akumulasi selama tiga bulan, terhitung Januari hingga Maret, dengan besaran Rp250.000 per bulan, sehingga total Rp750.000 diterima oleh masing-masing keluarga.

Dalam perspektif kebijakan publik, angka tersebut mungkin terbaca sebagai nominal, namun dalam realitas sosial, ia menjelma menjadi penyangga keberlangsungan hidup—sebuah intervensi yang mengisi celah kerentanan ekonomi rumah tangga.

Kepala Desa Naunu, Romao Soares, dalam pernyataannya menegaskan bahwa keseluruhan proses penetapan penerima manfaat didasarkan pada metodologi seleksi yang sistematis, berbasis data empiris, serta dilandasi prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan keadilan distributif.

“Penerima manfaat ini telah melalui proses seleksi yang ketat dengan pendekatan berbasis data yang tervalidasi. Kami memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tidak bersifat subjektif, melainkan melalui pertimbangan rasional dan terukur agar bantuan benar-benar tepat sasaran,” ujar Romao Soares.

Ia menambahkan bahwa dalam konteks administrasi publik desa, data bukan sekadar instrumen teknis, melainkan representasi dari realitas sosial yang harus dibaca secara cermat dan bertanggung jawab.

“Setiap entri dalam data itu merepresentasikan kondisi hidup seseorang. Oleh karena itu, validitas data menjadi landasan etik dalam pengambilan keputusan. Kami tidak ingin kebijakan ini melukai rasa keadilan masyarakat hanya karena kelalaian dalam verifikasi,” ungkapnya dengan nada reflektif.

Lebih lanjut, Romao Soares menjelaskan bahwa proses verifikasi dilakukan melalui pendekatan berlapis, menggabungkan observasi lapangan dengan validasi administratif, guna memastikan koherensi antara data dan fakta sosial.

“Kami melakukan triangulasi data, mencocokkan antara dokumen administratif dan kondisi riil di lapangan. Ini adalah bentuk kehati-hatian kami agar kebijakan yang dihasilkan tidak bias dan tetap berpihak pada kelompok rentan,” katanya.

Dalam kerangka yang lebih luas, ia memandang BLT sebagai instrumen kebijakan fiskal desa yang memiliki dimensi strategis dalam menjaga stabilitas sosial-ekonomi masyarakat.

“Dana Desa bukan sekadar alokasi anggaran, tetapi mandat konstitusional yang harus dikembalikan kepada rakyat dalam bentuk manfaat nyata. BLT ini adalah manifestasi konkret bahwa kebijakan fiskal desa diarahkan untuk memperkuat daya tahan masyarakat,” tuturnya.

Romao Soares juga menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan dua pilar utama dalam tata kelola pemerintahan desa yang berintegritas.

“Kami mengedepankan prinsip transparansi prosedural. Setiap tahapan harus dapat diakses, dipahami dan diawasi oleh masyarakat. Ini penting untuk menjaga kepercayaan publik sekaligus mencegah potensi distorsi dalam implementasi kebijakan,” tegasnya.

Ia melanjutkan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada aspek administratif, tetapi juga mencakup dimensi moral dan sosial.

“Pertanggungjawaban kami bukan hanya kepada sistem, tetapi kepada masyarakat sebagai subjek utama pembangunan. Oleh karena itu, setiap kebijakan harus mampu dipertanggungjawabkan secara rasional sekaligus etis,” ujarnya.

Dalam refleksi yang lebih kontemplatif, Romao Soares memaknai keberhasilan program bantuan sosial tidak semata diukur dari aspek kuantitatif, tetapi juga dari dampak kualitatif yang dirasakan masyarakat.

“Kami tidak ingin sekadar menyalurkan bantuan, tetapi memastikan bahwa bantuan itu memiliki daya guna yang nyata. Bahwa ia mampu mengurangi beban, memberi ruang bernapas dan menghadirkan harapan bagi masyarakat,” katanya.

Ia pun mengingatkan bahwa keadilan sosial merupakan proses yang dinamis dan harus terus dijaga melalui evaluasi berkelanjutan.

“Keadilan bukan kondisi statis, melainkan proses yang harus terus dirawat. Kami akan terus memperbarui data, mengevaluasi kebijakan dan memastikan bahwa keberpihakan kepada masyarakat rentan tetap menjadi prioritas,” tuturnya.

Penyaluran BLT yang bersumber dari Dana Desa di Desa Naunu pada akhirnya menjadi lebih dari sekadar agenda rutin pemerintahan.

Ia menjelma sebagai narasi tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan tanggung jawab publik diartikulasikan dalam kebijakan yang nyata dan terukur.

Di ruang sederhana itu, di antara tatap mata yang menyimpan harap, negara hadir dalam bentuk yang paling esensial—sebagai pelindung, sebagai pengayom dan sebagai penjamin keberlangsungan hidup.

Sebuah ikhtiar yang mungkin sunyi, namun mengandung resonansi panjang dalam perjalanan sosial masyarakat desa.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pusat Data Paket SIAGA, pasangan ini meraih 44,66 persen suara atau setara dengan 76.828 suara.

Pasangan Emanuel Melkiades Laka Lena-Johni Asadoma (Melki-Johni) berada di posisi kedua dengan 35,93 persen (61.802 suara), sementara pasangan Yohanis Fransiskus Lema-Jane Natalia Suryanto (Ansy-Jane) memperoleh 19,41 persen (33.380 suara).

Ketua Tim Pemenangan Paket SIAGA, Kristo Blasin, menyampaikan rasa syukur atas dukungan besar dari warga Kota Kupang. Ia menilai hasil ini mencerminkan kepercayaan rakyat terhadap Simon Petrus Kamlasi-Adrianus Garu sebagai pemimpin yang mampu membawa perubahan.

“Ini membuktikan bahwa mayoritas masyarakat Kota Kupang mencintai Paket SIAGA, serta meyakini bahwa Paket SIAGA adalah pilihan yang tepat,” ungkap Kristo pada Kamis (28/11/2024).

Kristo juga menegaskan bahwa pihaknya terus mengawal perolehan suara Paket SIAGA dari seluruh wilayah NTT hingga penetapan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Data C hasil yang masuk dari para saksi setiap TPS menunjukkan Paket SIAGA unggul. Kami tetap kawal sampai penetapan KPU,” tambahnya.

Meski kemenangan Paket SIAGA di Kota Kupang menjadi sorotan utama, data juga menunjukkan tingkat partisipasi pemilih yang cukup rendah, yakni hanya 69 persen. Hal ini menjadi perhatian untuk meningkatkan kesadaran politik masyarakat dalam pemilu mendatang.

Dengan keunggulan 44,66 persen suara, kemenangan ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Kupang percaya pada visi dan misi yang diusung oleh Paket SIAGA. Keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju kemenangan di tingkat provinsi.

Pendukung Paket SIAGA di seluruh wilayah NTT diimbau untuk terus mengawal proses penghitungan suara dan menjaga ketertiban hingga penetapan resmi oleh KPU.

Acara ini dihadiri langsung oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, serta sejumlah tokoh penting lainnya,14 / 09 / 2024

Dalam sambutannya, Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan bahwa program redistribusi tanah melalui sertifikat TORA adalah bukti konkret kehadiran negara dalam memperjuangkan hak-hak warga.

Penyerahan sertifikat tanah ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat, terutama warga eks Timor Timur, yang selama ini berjuang mendapatkan hak atas tanah tempat tinggal mereka.

“Kegiatan ini adalah bukti bahwa negara, pemerintah, dan Kementerian ATR/BPN hadir di sini untuk memenuhi hak-hak warga. Kami berharap agar melalui sertifikat ini, kehidupan warga eks Timor Timur dapat menjadi lebih baik,” ujar AHY.

Penyerahan sertifikat ini dilakukan secara simbolis kepada 20 perwakilan warga rumah khusus eks Timor Timur, dari total 2.100 sertifikat yang telah diterbitkan.

Sertifikat ini berasal dari tanah bekas Hak Guna Usaha (HGU) PT. Royal Timur Ostrindo yang telah ditetapkan sebagai Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN).

Pj. Gubernur NTT, Dr. Andriko Noto Susanto, menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Menteri ATR/BPN dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyerahan sertifikat TORA ini. 

Ia menekankan bahwa Program Reforma Agraria merupakan bagian penting dalam mendorong pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pemerintah Provinsi NTT selalu mendukung pelaksanaan Program Strategis Nasional Reforma Agraria. Pemberian sertifikat ini adalah langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan warga, memberikan kepastian hukum, dan mendukung iklim investasi di NTT,” ungkap Andriko.

Ia juga berharap agar sertifikat yang telah diberikan dapat digunakan sebaik-baiknya oleh masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan mereka.

Eurico Guterres, Ketua Umum DPP Forum Komunikasi Pejuang Timor Timur, juga mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, Menteri ATR/BPN, dan Pemerintah Provinsi NTT atas perhatian besar yang diberikan kepada warga eks Timor Timur.

“Kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden dan Menteri ATR/BPN yang telah memberikan rumah dan sertifikat kepada masyarakat kami. Ini adalah momen yang sangat dinanti-nanti,” ujar Eurico dengan penuh syukur.

Redistribusi tanah melalui program TORA ini diproyeksikan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat eks Timor Timur.

Sertifikat hak milik tanah tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga.

Dengan adanya kepemilikan lahan yang sah, masyarakat dapat lebih mudah mengakses kredit perbankan, memperbaiki kondisi tempat tinggal, serta memanfaatkan lahan untuk pertanian dan usaha lainnya.

Penyerahan sertifikat TORA ini merupakan bukti nyata transformasi hidup warga eks Timor Timur yang selama bertahun-tahun menghadapi ketidakpastian. Kehadiran Menteri ATR/BPN, Pj. Gubernur NTT, dan sejumlah pejabat lainnya mempertegas komitmen pemerintah dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui reforma agraria.

Program ini tidak hanya membawa kepastian hukum, tetapi juga harapan akan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat di Nusa Tenggara Timur.