Ia bukan sekadar pilihan kebijakan, melainkan panggilan peradaban—sebuah kesadaran bahwa manusia hidup dalam jalinan yang rapuh sekaligus sakral dengan alam.

Dalam horizon pemikiran tersebut, Aurum Obe Titu Eki menghadiri kegiatan Simulasi Kampung Siaga Bencana di Desa Benu, Kecamatan Takari, Rabu (22/4/2026).

Kehadiran ini tidak hanya bersifat seremonial, melainkan menjadi bagian integral dari upaya sistematis dalam memperkuat kapasitas adaptif masyarakat menghadapi spektrum ancaman bencana yang kian kompleks, dinamis, dan multidimensional.

Kegiatan ini merupakan manifestasi nyata dari kolaborasi lintas sektor antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang, Forum Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kupang, serta CIS Timor.

Sinergi ini menegaskan satu prinsip fundamental dalam kajian kebencanaan modern: mitigasi bukanlah kerja teknokratis yang berdiri sendiri, melainkan proses sosial yang tumbuh dari partisipasi, kesadaran dan tanggung jawab kolektif yang berakar dalam kehidupan masyarakat.

Dalam sambutannya, Aurum Obe Titu Eki menegaskan bahwa masyarakat harus ditempatkan sebagai subjek utama dalam setiap tahapan mitigasi.

Kesadaran risiko, menurutnya, tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi menjelma sebagai praksis hidup—yang ditempa melalui simulasi, diperkuat oleh latihan dan dimatangkan dalam pembelajaran kolektif yang berkesinambungan.

“Bencana seperti banjir di Takari mungkin sudah akrab bagi masyarakat. Namun, tanpa keterorganisasian yang baik, pengetahuan itu bisa kehilangan arah. Simulasi ini penting agar setiap langkah menjadi terstruktur saat bencana benar-benar terjadi,” ujarnya.

Secara akademis, pendekatan ini beririsan kuat dengan paradigma community-based disaster risk reduction (CBDRR), yang menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam identifikasi risiko, perencanaan evakuasi, hingga tata kelola pascabencana.

Dalam kerangka ini, desa tidak lagi diposisikan sebagai objek penderita, melainkan sebagai entitas adaptif—yang memiliki kapasitas untuk bertahan, bertransformasi dan bangkit dalam keberlanjutan.

Lebih lanjut, Aurum Obe Titu Eki menyoroti urgensi pemetaan risiko dan jalur evakuasi sebagai fondasi epistemik sekaligus operasional dalam sistem kesiapsiagaan.

Ia mengapresiasi keberadaan papan peta ancaman dan peta risiko di lokasi simulasi, seraya mendorong replikasi praktik tersebut secara sistematis di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.

“Setiap daerah memiliki karakteristik bencana yang berbeda. Karena itu, pemetaan menjadi langkah awal yang tidak bisa ditawar. Dari sana, kita membangun sistem evakuasi, titik kumpul, hingga pola respons yang terintegrasi,” tegasnya.

Pendekatan berbasis data spasial yang dipadukan dengan partisipasi masyarakat ini menegaskan bahwa mitigasi bencana bukan sekadar respons reaktif terhadap krisis, melainkan investasi jangka panjang dalam membangun ketangguhan wilayah (resilience).

Dalam perspektif ini, Desa Benu menjelma sebagai laboratorium sosial—ruang dialektika antara pengetahuan lokal dan pendekatan ilmiah, antara pengalaman hidup dan kebijakan publik, yang bertemu dalam harmoni praksis.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut berbagai pemangku kepentingan, mulai dari unsur pemerintah daerah, lembaga mitra, aparat keamanan, hingga masyarakat Desa Benu yang menjadi aktor utama dalam simulasi.

Kehadiran multipihak ini mempertegas bahwa bencana adalah isu lintas sektor yang menuntut orkestrasi kolaboratif dan solidaritas sosial yang tidak retak oleh perbedaan.
Namun, makna terdalam dari peristiwa ini tidak hanya terletak pada peta, prosedur, atau skenario yang disimulasikan.

Ia menemukan puncaknya pada tindakan—pada momen ketika Aurum Obe Titu Eki turun langsung dalam praktik simulasi, bahkan menggendong seorang anak kecil sebagai bagian dari skenario evakuasi.

Sebuah gestur sederhana, namun sarat makna: bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang kebijakan, melainkan kehadiran; bukan sekadar arahan, melainkan keterlibatan yang nyata.

Di balik angka statistik, peta risiko, dan simulasi yang terstruktur, bencana menyimpan dimensi reflektif yang lebih dalam—ia adalah bahasa sunyi alam yang kerap terabaikan dalam hiruk-pikuk pembangunan. Ia tidak hadir semata untuk ditakuti, tetapi untuk dimaknai dengan kesadaran yang jernih.

Dalam setiap arus banjir yang meluap, dalam setiap retakan tanah yang merekah, tersimpan pesan tentang keseimbangan yang terganggu—tentang relasi manusia dan alam yang menuntut penataan ulang secara arif dan bertanggung jawab.

Bencana, dalam hakikatnya, adalah teks semesta yang mengajak manusia kembali membaca, memahami dan merawat kehidupan.

Ia bukan sekadar peristiwa, melainkan cermin eksistensial—yang memantulkan sejauh mana manusia mampu menjaga harmoni, mengelola risiko dan membangun kesadaran kolektif yang beradab.

Ia menguji bukan hanya daya tahan fisik, tetapi juga kedalaman etika sosial dan kejernihan kebijaksanaan.

Sebab pada akhirnya, bencana bukanlah takdir yang membelenggu manusia tanpa pilihan, melainkan panggilan kesadaran—agar manusia belajar dengan rendah hati, berbenah dengan sungguh-sungguh dan hidup selaras dengan hukum alam yang tidak pernah keliru.

Mengusung tema “Dari Bumi Majapahit Kita Gelorakan Risiko Bencana Nusantara,” kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan komitmen bangsa dalam mewujudkan masyarakat tangguh menghadapi bencana.

Acara puncak yang dihadiri ribuan peserta dari berbagai daerah di Indonesia semakin menakjubkan dengan penampilan Drone Light Show yang menghiasi langit Mojokerto, menghadirkan simbol persatuan dan semangat kolektif dalam mitigasi bencana.

Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elistianto Dardak, menegaskan bahwa capaian penurunan Indeks Risiko Bencana (IRB) adalah bukti nyata kerja sama seluruh elemen masyarakat Jawa Timur.

“Pada tahun 2019, IRB Jawa Timur tercatat 137,88. Angka ini berhasil turun menjadi 95,75 pada 2024. Semakin rendah angka IRB, semakin rendah pula tingkat risiko bencana. Ini adalah prestasi masyarakat Jawa Timur yang layak diapresiasi,” ujar Emil.

Lebih jauh, ia menekankan bahwa semangat ketangguhan dari peradaban Majapahit perlu dihidupkan kembali untuk memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia.

“Mojokerto menjadi tuan rumah PRB 2025, maka harus juga menjadi teladan bagaimana masyarakat tangguh dalam menghadapi bencana,” tambahnya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) RI, Pratikno, dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada garda terdepan penanggulangan bencana: TNI, Polri, relawan, BNPB, Basarnas, hingga komunitas masyarakat sipil.

“Setiap tahun ada lebih dari 3.500 bencana di Indonesia. Penanganannya tidak mungkin hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan sinergi semua pihak,” tegasnya.

Ia juga menekankan bahwa sebagian bencana, seperti banjir, dapat dicegah melalui kesadaran sederhana.

“Mari kita cegah bencana dengan menjaga sungai tetap bersih, tidak membuang sampah sembarangan, dan tidak merusak lingkungan. Hal kecil inilah yang menyelamatkan kita semua,” jelasnya.

Pratikno juga menyampaikan gagasan tentang fungsi rumah ibadah sebagai pusat edukasi masyarakat tangguh bencana sekaligus tempat pengungsian darurat.

“Surau, masjid dan gereja bisa menjadi ruang sosialisasi, sekaligus titik aman ketika terjadi bencana,” katanya menutup sambutan.

Dari Nusa Tenggara Timur, Wakil Bupati Kupang Aurum Obe Titu Eki turut hadir dan memberikan dukungan.

Ia berharap gerakan PRB 2025 dapat menginspirasi seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Kupang, untuk membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.

Kehadiran Wakil Bupati Kupang serta pejabat daerah lainnya, memperlihatkan bahwa semangat PRB bukan hanya agenda lokal Jawa Timur, melainkan komitmen nasional.

Puncak PRB 2025 di Mojokerto bukan sekadar seremonial, melainkan wujud nyata kolaborasi lintas sektor dalam mengurangi risiko bencana.

Dari Majapahit yang legendaris, Indonesia kembali diingatkan bahwa ketangguhan bukanlah milik individu, melainkan hasil sinergi bersama.

Dengan semangat kolektif ini, bangsa Indonesia diharapkan semakin siap menghadapi ancaman bencana, sekaligus menjadikan pengurangan risiko bencana sebagai budaya yang melekat dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam kunjungan yang berlangsung di Desa Tanah Putih, Kecamatan Kupang Timur, rombongan delegasi Fiji diterima langsung oleh Penjabat Bupati Kupang, yang diwakili Asisten II Sekda Kabupaten Kupang, Mesak Soleman Elfeto.

Hadir pula Sekjen Kementerian Pemberdayaan Desa & Kelautan dan Penanggulangan Bencana Negara Fiji, Ratu Isoa Rokowasadromu Talemaibua, Duta Besar Fiji untuk Indonesia Amenatave Vakasavuwaqa Yauvoli, Perwakilan Pemerintah Australia Sanchi Marie Davies, dan Deputi Bidang Pencegahan BNPB, Prasinta Dewi.

Mesak Elfeto menyampaikan pentingnya kesiapsiagaan bencana, terutama di wilayah Kabupaten Kupang yang memiliki risiko bencana alam tinggi. 

“Kesiapsiagaan harus ditingkatkan sebelum bencana terjadi untuk meminimalisir dampak dan memastikan respons yang efektif,” kata Elfeto. 

Ia juga menekankan pentingnya tukar informasi dan kerjasama dengan negara-negara tetangga seperti Fiji agar pengetahuan tentang mitigasi bencana terus berkembang.

Program SIAP SIAGA, yang menjadi fokus pembelajaran bagi Delegasi Fiji, telah berhasil melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga komunitas lokal. 

“Kesiapsiagaan bencana memerlukan kerjasama semua pihak, termasuk pemerintah, organisasi non-pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini sangat penting untuk memastikan respon yang cepat dan efektif saat bencana terjadi,” tambah Elfeto.

Sementara itu, Menteri Samiasi Raisevu Ditoka mengaku terinspirasi oleh kesiapan masyarakat Kabupaten Kupang dalam menghadapi bencana melalui program SIAP SIAGA. 

“Keterlibatan masyarakat sangat penting dalam kesiapsiagaan bencana, dan kami akan berusaha mengadopsi sistem ini dengan memperhatikan kearifan lokal di Fiji,” ujarnya.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat sinergi antara Indonesia dan Fiji dalam menghadapi risiko bencana. Program SIAP SIAGA di Kupang menunjukkan bagaimana kearifan lokal dapat menjadi solusi efektif dalam meningkatkan ketangguhan bencana, sesuatu yang sangat dihargai oleh Delegasi Fiji.

Dalam acara ini, turut hadir Kepala Pelaksana BPBD NTT Kornelis Wadu, Kepala BPBD Kabupaten Kupang Semuel Tinenti, Plt. Camat Kupang Timur Yosafat Dokobani, Kepala Desa Tanah Putih Thomas Olla, serta perwakilan LSM CIS Timor yang aktif dalam program SIAP SIAGA.

Sinergi antara Kabupaten Kupang dan Fiji ini diharapkan dapat meningkatkan ketangguhan kedua negara dalam menghadapi ancaman bencana di masa depan.