Dalam waktu yang singkat, duet pemimpin ini telah membuktikan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang bersih, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik.

Pemerintahan Yosef–Aurum tidak memulai dari nol, tetapi dari evaluasi jujur terhadap kondisi birokrasi, infrastruktur, dan sumber daya manusia yang diwariskan.

Seratus hari pertama ini difokuskan untuk menata ulang fondasi sistemik pemerintahan, dengan mengedepankan prinsip efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan terhadap rakyat.

Langkah berani ditunjukkan melalui penertiban aset pemerintah daerah, di mana ditemukan ketimpangan dalam penggunaan kendaraan dinas dan fasilitas kerja.

Beberapa pejabat menguasai lebih dari satu kendaraan dinas, sementara lainnya tidak memiliki sarana kerja memadai. Pemerintah bertindak tegas dengan melakukan redistribusi aset secara adil, berdasarkan fungsi dan kebutuhan organisasi.

Kebijakan inovatif lain yang menandai arah pembangunan jangka panjang adalah peluncuran “Kartu Kabupaten Kupang Pintar”, sebuah program afirmatif untuk mendukung mahasiswa berprestasi dari keluarga kurang mampu.

Program ini bukan sekadar bantuan pendidikan, tetapi sebuah strategi investasi sumber daya manusia (SDM) demi mencetak generasi unggul dan pemimpin masa depan daerah.

Reformasi birokrasi dimulai dari dalam. Yosef–Aurum membangun ulang etos kerja ASN melalui apel pagi dan sore setiap hari kerja, sebagai ruang komunikasi, koordinasi, dan penyampaian instruksi.

Setiap Jumat, senam pagi bersama menjadi sarana membangun kebugaran dan kebersamaan lintas instansi. Pendekatan ini mengedepankan pembentukan kultur kerja yang sehat dan produktif, bukan sekadar kepatuhan administratif.

Melalui kanal aduan masyarakat “Hotline Lapor KK”, masyarakat kini memiliki akses langsung untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan saran kepada pemerintah daerah.

Kanal ini menjadi wujud open government yang partisipatif, sekaligus menjadi cermin dari keberanian pemimpin membuka diri terhadap evaluasi publik.

Salah satu langkah monumental adalah audit menyeluruh terhadap pengelolaan dana desa di 160 desa/kelurahan.

Audit ini dilaksanakan bukan semata-mata untuk menemukan pelanggaran, tetapi untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara tepat guna dan berdampak nyata.

Selain itu, Pemkab Kupang melakukan pendampingan dan pelatihan kepada perangkat desa, menumbuhkan kapasitas dan integritas pada tingkat akar rumput.

Di tengah tantangan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan, pemerintah daerah mulai membangun arah kebijakan lingkungan hidup yang adaptif dan proaktif.

Masyarakat diajak menjaga alam dan meninggalkan praktik eksploitasi berlebihan.

Edukasi tentang konservasi menjadi bagian dari program penyadaran kolektif menuju ekosistem yang tangguh dan berkelanjutan.

Kepemimpinan Yosef–Aurum tidak berjalan secara terisolasi. Dalam 100 hari pertama, telah dijalin komunikasi dan kolaborasi strategis dengan lebih dari 25 kementerian dan lembaga di Jakarta.

Ini mencerminkan visi diplomasi daerah yang kuat, membuka akses program nasional untuk mendukung percepatan pembangunan Kupang.

Kepemimpinan Yosef Lede dan Aurum Titu Eki tampil sebagai simbol politik keberanian dan transformasi etis.

Seratus hari pertama bukan sekadar formalitas waktu, melainkan tonggak sejarah dalam membangun sistem pemerintahan yang terukur, partisipatif, dan berlandaskan integritas.

Langkah-langkah awal ini menunjukkan arah baru bagi Kabupaten Kupang—menuju pemerintahan yang bukan hanya berjalan, tetapi berlari dengan visi yang jelas, hati yang tulus, dan prinsip yang kokoh.

Dalam apel pagi yang dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede,Selasa (15/4/2025) di halaman Kantor Bupati Kupang

Sejumlah isu krusial disampaikan secara lugas,mulai dari keterlambatan pembayaran gaji tenaga honorer hingga kedisiplinan ASN dalam berpakaian dan pelayanan publik.

Kegiatan apel ini dihadiri oleh seluruh jajaran struktural, mulai dari pejabat eselon II, III, IV, pejabat fungsional, hingga staf dan tenaga honorer lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.

Dalam arahannya, Bupati Yosef Lede memberikan penekanan terhadap dua hal strategis, yakni hak kepegawaian dan kedisiplinan aparatur sipil negara.

“Saya meminta agar seluruh pimpinan perangkat daerah yang belum membayarkan gaji tenaga honorer segera menyelesaikannya hari ini juga.Tidak ada alasan lagi karena SK sudah saya tanda tangani sebelum libur Lebaran,” tegasnya.

Yosef menyesalkan masih adanya OPD yang abai terhadap hak-hak dasar tenaga kerja non – ASN di mana beberapa honorer belum menerima gaji selama empat bulan.

Menurutnya, kondisi ini tidak hanya mencederai aspek keadilan.Tetapi juga berdampak langsung terhadap semangat kerja dan produktivitas pegawai.

Ia pun memberikan apresiasi kepada perangkat daerah yang telah membayarkan gaji honorer tepat waktu sebagai bentuk implementasi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)

Selain menyoal pembayaran gaji,Bupati Yosef juga menekankan pentingnya penegakan kedisiplinan ASN, khususnya dalam hal kerapian berpakaian sesuai Peraturan Bupati tentang Tata Cara Berpakaian.

Ia memerintahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk aktif melakukan pengawasan terhadap atribut yang dikenakan para ASN.

“Berpakaian rapi dan sesuai aturan bukan sekadar formalitas tapi cermin profesionalisme dan etika kerja,” tegasnya.

Dari hasil evaluasi petugas apel, sebanyak 90% ASN telah mengenakan atribut dengan benar. Yosef berharap angka tersebut dapat terus meningkat dan menjadi standar pelayanan aparatur di Kabupaten Kupang.

Menutup arahannya, Bupati kembali mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk memberikan layanan publik yang prima, khususnya OPD yang menjadi garda terdepan dalam interaksi dengan masyarakat.

“Saya tidak ingin mendengar laporan masyarakat bahwa ada ASN yang abai dalam memberikan pelayanan.Ini era transparansi dan masyarakat berhak mendapatkan pelayanan terbaik,” pungkasnya.

Apel tersebut juga diselingi dengan pembacaan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kupang serta penguatan terhadap 8 Asa Kabupaten Kupang Emas sebagai pondasi pembangunan daerah.