Kisah itu menjelma dalam diri Aser Tafetin—seorang anak asli Timor yang menapaki jalan sunyi pengabdian, dari lumpur sawah menuju ruang legislatif, tanpa pernah meninggalkan tanah yang membesarkannya.

Namun, ada satu hal yang membuat kisah ini menjadi lebih jujur, lebih utuh dan lebih bermakna: Aser tidak sekadar “kembali” ke sawah, ia bekerja di lahannya sendiri.

Ia bukan hadir sebagai simbol, bukan pula sebagai tamu di kehidupan petani. Ia adalah petani itu sendiri—yang tetap setia mengolah tanah miliknya, menanam, merawat dan memanen hasil dari keringatnya sendiri.

Aser Tafetin bukan sekadar nama dalam struktur politik lokal. Ia adalah representasi dari dialektika antara kekuasaan dan kerendahan hati.

Sebagai anggota DPRD Kabupaten Kupang dari daerah pemilihan dua melalui Partai Solidaritas Indonesia (PSI), kehadirannya di panggung politik tidak menjadikannya terpisah dari realitas rakyat.

Jabatan tidak mencabutnya dari akar, tidak pula mengubah identitas dasarnya. Ia tetap berdiri sebagai petani, bahkan ketika ia juga berdiri sebagai wakil rakyat.

Dalam perspektif sosiologis, kepemimpinan yang tidak tercerabut dari basis produksinya—dalam hal ini, tanah dan pertanian—memiliki kedalaman legitimasi yang berbeda. Aser Tafetin menghadirkan model kepemimpinan yang tidak mengalami alienasi.

Ia tidak hanya memahami petani sebagai objek kebijakan, tetapi sebagai bagian dari dirinya sendiri. Ia bekerja di ladangnya sendiri, menghadapi musim yang sama, risiko yang sama dan harapan yang sama seperti rakyat yang ia wakili.

Setiap butir padi yang ia panen bukan sekadar hasil kerja, melainkan refleksi dari integritas. Di lahannya sendiri, ia membuktikan bahwa jabatan tidak menghapus identitas dan kekuasaan tidak harus menjauhkan seseorang dari asal-usulnya. Justru di situlah letak kekuatan moralnya: ia hidup dalam realitas yang ia perjuangkan.

Di tengah narasi besar tentang elitisme politik, apa yang dilakukan Aser Tafetin menjadi semacam kritik diam. Ia menunjukkan bahwa menjadi pejabat tidak harus berarti meninggalkan kehidupan sederhana.

Bahwa menjadi anggota dewan tidak berarti berhenti menjadi petani. Dalam dirinya, dua dunia itu tidak bertentangan—melainkan saling menguatkan.

Secara filosofis, tindakan ini mengandung makna yang dalam. Ia mengafirmasi bahwa jabatan hanyalah peran sementara, sementara identitas sejati dibentuk oleh nilai dan pengalaman hidup.

Dalam kerangka etika kepemimpinan, ini adalah bentuk nyata dari servant leadership, di mana seorang pemimpin tidak berdiri di atas realitas, tetapi hidup di dalamnya.

Pemandangan Aser Tafetin yang bekerja di sawah miliknya sendiri menghadirkan pesan simbolik yang kuat: bahwa tidak ada jarak antara pemimpin dan rakyat. Ia tidak sekadar “turun ke lapangan”, tetapi memang tidak pernah benar-benar meninggalkan lapangan itu.

Ia tetap menjadi bagian dari siklus kehidupan agraris—menanam dengan harapan, merawat dengan kesabaran dan memanen dengan rasa syukur.

Kisah ini menjadi sumber inspirasi yang jernih bagi generasi muda. Ia membuktikan bahwa keberhasilan tidak harus mengubah siapa diri kita.

Bahwa seseorang bisa naik tanpa harus melupakan asalnya. Bahwa akar bukan untuk ditinggalkan, tetapi untuk dijaga agar tetap menguatkan langkah.

Dalam lanskap pembangunan daerah, figur seperti Aser Tafetin menjadi penting sebagai pengingat bahwa kebijakan yang baik lahir dari pengalaman yang nyata.

Ketika seorang pemimpin masih bekerja di ladangnya sendiri, maka keputusan yang ia ambil tidak akan jauh dari kebutuhan riil masyarakat. Di situlah letak relevansi dan kepekaan sosial yang tidak bisa direkayasa.

Di balik bulir-bulir padi yang ia panen dari lahannya sendiri, tersimpan pelajaran yang melampaui ruang dan waktu: bahwa hidup bukan tentang meninggalkan tanah untuk menjadi tinggi, tetapi tentang bagaimana tetap setia pada tanah meski telah berdiri tinggi.

Aser Tafetin hari ini bukan hanya perpanjangan tangan rakyat, tetapi juga simbol dari kesetiaan pada asal-usul. Ia adalah bukti bahwa jabatan tidak harus memisahkan manusia dari jati dirinya. Bahwa seorang petani bisa menjadi anggota dewan dan seorang anggota dewan tetap bisa menjadi petani.

Pada akhirnya, kisah ini menghadirkan satu pesan yang sederhana namun mendalam: bahwa tanah tidak pernah meminta kita untuk memilih antara menjadi besar atau tetap membumi.

Ia hanya meminta satu hal—kesetiaan. Dan Aser Tafetin telah menjawabnya, dengan bekerja di lahannya sendiri, di tengah padi yang ia tanam, sebagai pemimpin yang tidak pernah meninggalkan akarnya.

Kasus ini menimpa seorang siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Desa Nunsaen, Kecamatan Fatuleu Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang diduga dana PIP miliknya dicairkan oleh pihak lain.

Polemik tersebut mendapat perhatian serius dari anggota DPRD Kabupaten Kupang, Feteaser Tafetin, yang merupakan anggota Komisi C DPRD Kabupaten Kupang dan membidangi urusan pendidikan.

Kepada media ini melalui pesan WhatsApp, Jumat malam (23/01/2026), Feteaser Tafetin menegaskan bahwa persoalan tersebut harus segera diselesaikan karena menyangkut hak dasar anak atas pendidikan.

Feteaser menyampaikan bahwa siswa SMP Negeri atas nama Esterina Kake merupakan anak bangsa yang tumbuh dan besar di wilayah pedesaan serta layak memperoleh perhatian negara melalui program bantuan pendidikan.

“Siswa SMP Negeri yang bernama Esterina Kake merupakan anak bangsa yang lahir dan tumbuh di desa. Ia sangat layak mendapatkan perhatian pemerintah melalui bantuan PIP karena orang tuanya kurang mampu, namun memiliki mimpi agar bisa terus bersekolah dan memperoleh bantuan untuk membiayai kebutuhan pendidikannya,” ujar Feteaser.

Ia menjelaskan bahwa Program Indonesia Pintar pada prinsipnya dirancang untuk menjamin keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu. Oleh karena itu, setiap dugaan penyimpangan dalam proses pencairan dana PIP dinilai berpotensi merugikan masa depan peserta didik.

“Persoalan ini perlu diselesaikan oleh pihak-pihak terkait agar siswa yang bersangkutan dapat menerima bantuan sebagaimana mestinya. Jika dibiarkan, maka anak yang menjadi korban bisa saja tidak melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua,” tegasnya.

Menurut Feteaser, keterbatasan ekonomi merupakan salah satu faktor utama yang sering menyebabkan anak-anak di wilayah pedesaan terhambat melanjutkan pendidikan. Oleh sebab itu, bantuan PIP harus disalurkan secara tepat sasaran dan akuntabel.

“Kondisi ekonomi orang tua yang terbatas sering menjadi alasan anak-anak di desa tidak dapat melanjutkan sekolah. Karena itu, bantuan pendidikan seperti PIP tidak boleh disalahgunakan dalam bentuk apa pun,” katanya.

Sebagai wakil rakyat, Feteaser Tafetin meminta seluruh pihak yang berkaitan dengan penyaluran bantuan PIP agar bertanggung jawab dan menuntaskan persoalan tersebut secara menyeluruh.

“Saya meminta pihak terkait agar menuntaskan masalah ini sampai jelas. Kita berharap kejadian seperti ini tidak terulang lagi karena semua anak bangsa berhak mendapatkan perhatian dan perlindungan dari pemerintah,” ujarnya.

Feteaser yang juga merupakan putra daerah Fatuleu menyatakan harapannya agar kasus dugaan pencairan dana PIP ini menjadi pelajaran bersama dan tidak kembali terjadi di masa mendatang.

“Sebagai putra daerah Fatuleu dan perwakilan rakyat Kabupaten Kupang, saya berharap masalah ini menjadi yang pertama dan terakhir. Siapa pun yang bermain dan siapa pun oknumnya, sebaiknya tidak lagi melakukan perbuatan seperti ini,” tegas Feteaser.

Ia menambahkan bahwa Program Indonesia Pintar merupakan bagian dari kebijakan pemerintah dalam menyiapkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dan berdaya saing.

“Anak-anak ini adalah generasi penerus bangsa. Pemerintah telah menyediakan bantuan PIP agar ke depan mereka menjadi generasi emas, bukan justru terhambat oleh ulah oknum yang tidak bertanggung jawab,” pungkasnya.

Dugaan pencairan dana PIP oleh pihak lain ini kini menjadi perhatian publik. DPRD Kabupaten Kupang menegaskan komitmennya untuk mendorong penyelesaian kasus tersebut secara transparan dan bertanggung jawab demi menjamin keberlanjutan pendidikan anak-anak di daerah.