Orientasi tersebut diwujudkan melalui implementasi wajib belajar 13 tahun, dengan memasukkan satu tahun pendidikan anak usia dini (PAUD) sebagai bagian penting dalam kesinambungan pendidikan sebelum memasuki jenjang sekolah dasar.

Implementasi kebijakan tersebut ditandai dengan pembukaan kegiatan Implementasi Wajib Belajar 13 Tahun (PAUD 1 Tahun) oleh Wakil Bupati Kupang, Aurum Obe Titu Eki, di Hotel Neo Aston Kupang, Rabu (19/8/2026).

Kegiatan ini tidak semata-mata dipahami sebagai agenda administratif pemerintahan, tetapi sebagai bagian dari upaya sistematis untuk memperkuat fondasi pembangunan pendidikan di Kabupaten Kupang.

Pendidikan pada fase awal kehidupan dinilai memiliki posisi fundamental karena berkaitan erat dengan pembentukan kemampuan dasar, karakter, kemandirian, serta kesiapan anak dalam mengikuti proses pendidikan pada jenjang selanjutnya.

Dalam arahannya, Aurum menegaskan bahwa pembangunan sektor pendidikan tidak seharusnya hanya diukur berdasarkan peningkatan angka partisipasi pendidikan.

Lebih dari itu, pemerintah perlu memastikan bahwa setiap anak memperoleh hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu sejak usia dini.

Menurut Aurum, PAUD memiliki fungsi strategis dalam membangun kesiapan anak secara menyeluruh. Proses pendidikan pada tahap tersebut tidak hanya berkaitan dengan pengembangan aspek kognitif, tetapi juga mencakup perkembangan sosial, emosional, bahasa, motorik, serta pembentukan karakter.

“Pendidikan harus kita mulai dari fondasi. Karena itu, PAUD satu tahun menjadi bagian penting dalam implementasi wajib belajar 13 tahun,” ujar Aurum dalam arahannya.

Ia menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tersebut sangat ditentukan oleh konsistensi kebijakan, kapasitas kelembagaan, serta keterlibatan berbagai unsur yang memiliki tanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan.

Pemerintah daerah, satuan pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, orang tua, masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya perlu membangun kesamaan persepsi mengenai substansi dan tujuan kebijakan tersebut.

Sinergi lintas sektor diperlukan agar implementasi wajib belajar 13 tahun tidak berhenti pada tataran kebijakan, tetapi dapat diterjemahkan menjadi pelayanan pendidikan yang nyata dan terukur.

Aurum juga mengingatkan bahwa implementasi wajib belajar 13 tahun tidak boleh dipahami sekadar sebagai pemenuhan kewajiban administratif pemerintah.

Kebijakan tersebut harus diarahkan pada peningkatan kualitas layanan pendidikan dan perluasan akses yang berkeadilan bagi seluruh anak di Kabupaten Kupang.

Dalam perspektif pembangunan daerah, perluasan akses pendidikan harus berjalan secara simultan dengan peningkatan mutu. Hal tersebut mencakup penguatan kompetensi tenaga pendidik, pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan tata kelola satuan pendidikan, serta peningkatan partisipasi orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan.

“Keberhasilan pendidikan tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah atau sekolah. Ini merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, kolaborasi menjadi kunci,” tegasnya.

Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan perlu ditempatkan dalam kerangka pembangunan manusia yang bersifat komprehensif.

Pemerintah daerah tidak hanya dituntut memperluas kesempatan anak untuk memperoleh pendidikan, tetapi juga memastikan bahwa layanan yang tersedia memiliki relevansi dengan kebutuhan perkembangan anak serta mampu memberikan dasar yang kuat bagi keberlanjutan pendidikan.

Dalam konteks tersebut, satu tahun pendidikan PAUD memiliki arti strategis. Tahap ini dapat menjadi ruang transisi yang mempersiapkan anak memasuki pendidikan dasar melalui proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik dan tahapan perkembangan mereka.

Pendidikan anak usia dini merupakan bagian integral dari pembangunan manusia karena memberikan fondasi bagi perkembangan kapasitas belajar, pembentukan karakter, kemampuan berinteraksi dan pengembangan potensi anak.

Karena itu, Pemerintah Kabupaten Kupang perlu memastikan implementasi kebijakan tersebut didukung oleh perencanaan yang memadai, pemetaan kebutuhan pendidikan, penguatan kelembagaan, serta koordinasi lintas sektor yang berkelanjutan.

Pendekatan tersebut menjadi semakin penting mengingat kondisi geografis Kabupaten Kupang yang memiliki wilayah luas dan karakteristik sosial masyarakat yang beragam.

Kebijakan wajib belajar 13 tahun juga memiliki dimensi pemerataan. Implementasinya diharapkan dapat memperkecil kesenjangan akses pendidikan antara wilayah yang memiliki fasilitas relatif memadai dan wilayah yang masih menghadapi keterbatasan layanan pendidikan.

Pada tingkat yang lebih substantif, kebijakan tersebut merupakan investasi jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kupang.

Pendidikan yang dimulai sejak usia dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki kapasitas intelektual, kematangan sosial, karakter, serta kompetensi yang diperlukan untuk menghadapi perubahan dan tantangan pembangunan pada masa mendatang.

Oleh karena itu, keberhasilan implementasi wajib belajar 13 tahun tidak cukup diukur melalui jumlah anak yang masuk PAUD. Evaluasi juga perlu memperhatikan kualitas layanan, keberlanjutan pendidikan, kesiapan satuan pendidikan, kompetensi pendidik, keterlibatan keluarga, serta dampaknya terhadap kesiapan anak memasuki pendidikan dasar.

Pembukaan kegiatan implementasi wajib belajar 13 tahun oleh Wakil Bupati Aurum Titu Eki di Hotel Neo Aston Kupang menjadi bagian dari penegasan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam menempatkan pendidikan anak usia dini sebagai komponen penting pembangunan daerah.

Pada akhirnya, investasi pendidikan pada usia dini bukan sekadar investasi terhadap individu anak, melainkan investasi terhadap kapasitas sosial dan ekonomi daerah dalam jangka panjang.

Ketika fondasi pendidikan diperkuat sejak awal, Kabupaten Kupang sedang membangun basis sumber daya manusia yang akan menentukan kualitas pembangunan pada masa depan.

Peradaban lahir dari ruang-ruang kelas yang sederhana, tempat anak-anak belajar mengeja harapan, menata cita-cita dan menumbuhkan keyakinan bahwa masa depan dapat diubah melalui ilmu pengetahuan. Karena itu, setiap langkah yang berpihak kepada pendidikan pada hakikatnya adalah langkah yang sedang menanam kehidupan bagi generasi yang akan datang.

Kesadaran itulah yang tercermin dalam kunjungan Anggota DPRD Kabupaten Kupang Daerah Pemilihan II dari Fraksi PSI, Feteaser Demitrius Tafetin, yang akrab disapa Aser Tafetin, ketika menyambangi UPTD SDN Ajaobonet, Desa Tanini, Kecamatan Takari, Jumat (17/7/2026).

Sebagai putra asli Fatuleu, Aser memilih meninggalkan kenyamanan ruang kerja dan hadir di tengah masyarakat. Baginya, seorang wakil rakyat tidak cukup memahami persoalan hanya melalui laporan tertulis ataupun pembahasan di ruang rapat.

Kehadiran di lapangan merupakan bentuk penghormatan terhadap amanat rakyat sekaligus jalan untuk memahami kenyataan sebagaimana adanya.

Di sekolah yang berdiri sederhana itu, Aser tidak datang untuk menjadi pusat perhatian. Ia lebih banyak memilih diam. Tatapannya menyusuri ruang-ruang belajar yang menjadi saksi lahirnya mimpi-mimpi anak desa, sementara telinganya setia mendengarkan setiap suara yang selama ini mungkin jarang memperoleh ruang untuk didengar.

Masyarakat menyampaikan berbagai harapan dan pergumulan yang mereka hadapi dalam memperjuangkan pendidikan anak-anak mereka. Dialog yang berlangsung tanpa kemewahan itu justru menghadirkan makna yang mendalam. Sebab, setiap keluhan yang terucap bukan sekadar rangkaian kata, melainkan cermin dari perjuangan orang tua yang mendambakan masa depan yang lebih baik bagi putra-putri mereka.

Suasana sederhana itu perlahan berubah menjadi ruang kontemplasi. Di balik dinding sekolah yang bersahaja, tersimpan semangat besar yang tidak pernah menyerah kepada keadaan.

Anak-anak tetap belajar dengan mata yang penuh harapan, sementara para guru terus mengabdikan diri dengan keyakinan bahwa pendidikan adalah jalan paling mulia untuk memutus rantai keterbatasan.

Kepada media ini, Aser Tafetin mengaku kunjungannya meninggalkan kesan yang sangat mendalam dalam batinnya.

“Saya sungguh terharu mendengar secara langsung apa yang disampaikan masyarakat. Ketika kita hadir sendiri, kita dapat melihat kenyataan yang sesungguhnya. Pendidikan bukan semata-mata berbicara tentang bangunan sekolah, melainkan tentang harapan anak-anak yang setiap pagi datang membawa mimpi untuk mengubah masa depan mereka,” ungkapnya.

Menurut Aser, kesederhanaan bukanlah penghalang bagi lahirnya generasi unggul. Sejarah membuktikan bahwa banyak tokoh besar justru ditempa oleh keterbatasan, bukan oleh kemewahan.

Ruang kelas yang sederhana sering kali melahirkan pribadi-pribadi yang memiliki ketangguhan, daya juang, serta karakter yang kokoh dalam menghadapi kehidupan.

“Saya percaya bahwa dari ruang kelas yang sederhana akan lahir anak-anak hebat. Mereka sedang belajar menjadi pribadi yang kuat, belajar memelihara harapan dan suatu hari nanti merekalah yang akan membangun Kabupaten Kupang. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pemerintah, melainkan seluruh elemen masyarakat,” katanya.

Aser menegaskan bahwa amanat sebagai wakil rakyat tidak boleh dimaknai sebatas menghadiri sidang atau menyusun kebijakan. Lebih dari itu, amanah tersebut menuntut keberanian untuk hadir, mendengar dan memperjuangkan setiap aspirasi masyarakat agar benar-benar memperoleh perhatian dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

“Sebagai wakil rakyat, saya memiliki tanggung jawab moral untuk berada bersama masyarakat. Apa yang saya dengar hari ini akan menjadi dasar bagi saya untuk menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memperjuangkan kebutuhan dunia pendidikan melalui pembahasan kebijakan dan anggaran di DPRD Kabupaten Kupang,” tegasnya.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan pendidikan sebagai gerakan kolektif.

Menurutnya, keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah ataupun sekolah, melainkan juga oleh keluarga, masyarakat, lembaga keagamaan, dunia usaha dan seluruh komponen bangsa yang memiliki kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

Secara filosofis, pendidikan merupakan proses memanusiakan manusia. Ia bukan sekadar sarana mentransfer ilmu pengetahuan, melainkan ruang pembentukan karakter, integritas, etika dan kebijaksanaan.

Setiap buku yang dibuka, setiap pelajaran yang diajarkan dan setiap perhatian yang diberikan kepada seorang anak sesungguhnya adalah benih peradaban yang kelak akan tumbuh menjadi pohon kehidupan bagi daerah dan bangsa.

Kunjungan Aser Tafetin ke SDN Ajaobonet menjadi pengingat bahwa kepemimpinan yang bermakna lahir dari kerendahan hati untuk mendengar sebelum berbicara, memahami sebelum memutuskan dan merasakan sebelum bertindak.

Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang demokratis, kehadiran seorang wakil rakyat di tengah masyarakat bukan sekadar simbol kedekatan, melainkan manifestasi nyata dari prinsip pemerintahan yang responsif, partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan rakyat.

Di tengah berbagai tantangan pembangunan pendidikan, langkah sederhana yang ditempuh Aser menyampaikan pesan yang begitu dalam: masa depan tidak selalu dibangun dari tempat-tempat yang megah.

Ia sering kali bertumbuh dari ruang kelas kecil di pelosok desa, dari bangku-bangku kayu yang sederhana, dari tangan-tangan guru yang setia mengabdi dan dari mata anak-anak yang tetap berbinar meskipun hidup dalam keterbatasan.

Sebab, ketika seorang anak tetap berani bermimpi di tengah segala kekurangan, sesungguhnya harapan belum pernah meninggalkan negeri ini. Dan ketika masih ada wakil rakyat yang memilih datang untuk mendengar daripada sekadar berbicara, harapan itu akan terus menemukan jalannya menuju masa depan yang lebih bermartabat bagi Kabupaten Kupang.

Berangkat dari paradigma tersebut, Pemerintah Republik Indonesia menghadirkan Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu kebijakan afirmatif yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem agar memperoleh akses pendidikan yang setara, bermutu dan berkelanjutan.

Kabupaten Kupang mencatatkan sejarah penting sebagai daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang mengimplementasikan Sekolah Rakyat Terintegrasi, sebuah program strategis nasional yang digagas Presiden Republik Indonesia sebagai manifestasi nyata kehadiran negara dalam memperluas keadilan sosial melalui sektor pendidikan.

Momentum bersejarah itu ditandai dengan pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, yang menegaskan bahwa pendidikan bukan sekadar proses transfer pengetahuan, melainkan investasi jangka panjang untuk membangun peradaban dan meningkatkan mobilitas sosial masyarakat.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menyampaikan bahwa kehadiran Sekolah Rakyat merupakan bentuk keberpihakan negara terhadap kelompok masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai hambatan ekonomi untuk mengakses pendidikan secara layak.

Menurutnya, negara tidak boleh membiarkan kondisi sosial-ekonomi menjadi faktor yang menentukan masa depan seorang anak. Karena itu, Program Sekolah Rakyat menjadi salah satu kebijakan strategis yang mengembalikan hak konstitusional setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan tanpa diskriminasi.

“Hari ini kita tidak hanya membuka kegiatan MPLS, tetapi membuka pintu harapan baru bagi anak-anak Kabupaten Kupang. Negara hadir bukan sekadar membangun ruang belajar, melainkan menghadirkan kesempatan yang sama bagi setiap anak untuk meraih masa depan yang lebih baik,” ujar Yosef Lede.

Ia mengungkapkan bahwa suasana pembukaan MPLS dipenuhi rasa haru sekaligus optimisme. Anak-anak mengikuti kegiatan dengan penuh semangat, sementara para orang tua menunjukkan kepercayaan besar kepada pemerintah dengan menyerahkan pendidikan putra-putri mereka kepada negara.

Bagi Yosef, kepercayaan tersebut merupakan amanah yang harus dijawab melalui pelayanan pendidikan yang berkualitas, aman, berkarakter dan mampu membentuk generasi yang unggul secara intelektual maupun moral.

Lebih lanjut, ia mengemukakan bahwa tantangan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kupang masih memerlukan perhatian serius. Berdasarkan data pemerintah daerah pada tahun sebelumnya, sekitar 11.000 anak tercatat tidak dapat melanjutkan pendidikan akibat tekanan ekonomi keluarga.

Data tersebut, menurut Yosef, menjadi pengingat bahwa kemiskinan tidak hanya berdampak pada pendapatan rumah tangga, tetapi juga berpotensi membatasi kesempatan generasi muda untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

“Kemiskinan tidak boleh diwariskan kepada generasi berikutnya. Cara paling efektif memutus mata rantai tersebut adalah memastikan setiap anak memperoleh akses pendidikan yang bermutu. Melalui Sekolah Rakyat, negara mengambil peran aktif untuk melindungi hak anak sekaligus membangun masa depan bangsa,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan pembangunan daerah pada masa mendatang sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia yang dipersiapkan sejak sekarang. Oleh sebab itu, investasi pada sektor pendidikan harus dipahami sebagai investasi pembangunan jangka panjang yang memberikan manfaat sosial, ekonomi dan kemanusiaan secara berkelanjutan.

Yosef juga memberikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Kementerian Sosial, seluruh tenaga pendidik, fasilitator, pemerintah daerah dan berbagai pihak yang telah berkolaborasi sehingga Program Sekolah Rakyat dapat diwujudkan di Kabupaten Kupang.

Menurutnya, keberhasilan menghadirkan Sekolah Rakyat pertama di NTT menunjukkan bahwa kolaborasi antarpemerintah menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan pembangunan pendidikan di daerah.

Pada tahun ajaran 2026, sebanyak 270 peserta didik resmi memulai pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang. Mereka terdiri atas 30 siswa Sekolah Dasar, 120 siswa Sekolah Menengah Pertama dan 120 siswa Sekolah Menengah Atas.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kupang, Yulius Taklal, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang sebagai institusi pendidikan berkelanjutan dengan kapasitas yang akan terus berkembang setiap tahun.

Menurutnya, ketika seluruh jenjang pendidikan telah terisi penuh, mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 SD, kelas 1 hingga kelas 3 SMP, serta kelas 1 hingga kelas 3 SMA, sekolah tersebut diproyeksikan mampu menampung sekitar 1.080 peserta didik secara penuh.

Ia menegaskan bahwa proses penerimaan peserta didik dilaksanakan secara objektif, transparan, dan berbasis data nasional agar program benar-benar diterima oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan.

Prioritas penerimaan diberikan kepada keluarga yang masuk kategori miskin ekstrem (Desil 1) dan miskin (Desil 2) sebagaimana mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2025 dan Keputusan Menteri Sosial Nomor 63 Tahun 2026.

Seluruh proses verifikasi dilakukan melalui Aplikasi SETARA, sebuah sistem digital yang mengintegrasikan data penerima manfaat Sekolah Rakyat secara nasional sehingga menjamin akuntabilitas, transparansi dan ketepatan sasaran dalam pelaksanaan program.

Yulius mengungkapkan bahwa secara nasional telah berdiri 93 Sekolah Rakyat permanen, dengan 19 sekolah secara serentak memulai kegiatan MPLS pada hari yang sama.

Ia menyebutkan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kupang termasuk salah satu satuan pendidikan yang memiliki tingkat kesiapan terbaik dalam menyambut tahun ajaran baru, baik dari aspek sarana-prasarana, tata kelola, kesiapan tenaga pendidik, maupun dukungan pemerintah daerah.

Kehadiran Sekolah Rakyat di Kabupaten Kupang pada akhirnya bukan sekadar penambahan lembaga pendidikan baru. Program ini merepresentasikan perubahan paradigma pembangunan nasional yang menempatkan pendidikan sebagai instrumen utama transformasi sosial.

Ketika negara memastikan anak-anak dari keluarga kurang mampu memperoleh kesempatan belajar yang setara, sesungguhnya negara sedang membangun fondasi Indonesia yang lebih adil, lebih inklusif dan lebih berdaya saing.

Dari Kabupaten Kupang, secercah harapan itu mulai bertumbuh. Di ruang-ruang kelas yang baru dibuka, bukan hanya pelajaran yang akan dipelajari, tetapi juga mimpi-mimpi yang selama ini tertahan oleh kemiskinan kini memperoleh ruang untuk tumbuh, berkembang dan suatu hari kelak menjadi kekuatan yang mengubah wajah masyarakat serta masa depan bangsa.

Tahun ini, sekolah mencatat peningkatan jumlah peserta didik baru dengan 79 siswa yang terbagi dalam tiga rombongan belajar (rombel). Capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap mutu layanan pendidikan yang diberikan sekolah.

Kegiatan MPLS berlangsung selama empat hari, mulai 13 hingga 17 Juli 2026, dengan mengusung pendekatan pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, penguatan budaya sekolah, peningkatan disiplin, serta pengembangan kompetensi peserta didik sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah pertama.

Kepala UPTD SMP Negeri 10 Oesusu, Dorkas Albertina Na’u, S.Pd, mengatakan bahwa peningkatan jumlah peserta didik baru merupakan hasil dari kerja sama seluruh warga sekolah dalam meningkatkan kualitas layanan pendidikan, membangun kepercayaan publik, serta menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman dan berorientasi pada pengembangan potensi siswa.

“Puji syukur kepada Tuhan karena pada tahun ajaran ini jumlah peserta didik baru mengalami peningkatan hingga mencapai 79 orang sehingga kami dapat membuka tiga rombongan belajar. Ini merupakan bentuk kepercayaan masyarakat kepada sekolah yang harus kami jawab dengan peningkatan kualitas pembelajaran, pelayanan pendidikan, dan pembinaan karakter peserta didik,” ujar Dorkas.

Menurutnya, MPLS bukan sekadar kegiatan penyambutan siswa baru, tetapi merupakan proses pendidikan awal yang memiliki nilai strategis dalam membantu peserta didik beradaptasi dengan lingkungan sekolah, memahami budaya akademik, mengenal hak dan kewajiban sebagai warga sekolah, serta menumbuhkan semangat belajar sejak hari pertama.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta didik baru merasa diterima sebagai bagian dari keluarga besar sekolah. Mereka harus mengenal lingkungan belajar yang positif, memahami tata tertib, menghargai guru dan sesama teman, serta memiliki motivasi untuk terus belajar dan mengembangkan diri,” jelasnya.

Dorkas menegaskan bahwa pendidikan pada era sekarang tidak hanya berorientasi pada pencapaian akademik, tetapi juga harus membentuk karakter, integritas, kedisiplinan, tanggung jawab dan kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi.

“Karakter adalah fondasi utama keberhasilan pendidikan. Sekolah memiliki tanggung jawab membangun generasi yang cerdas secara intelektual sekaligus memiliki moral, etika, dan kepedulian sosial. Karena itu seluruh materi MPLS kami susun agar mendukung pembentukan profil pelajar yang berkarakter dan berdaya saing,” katanya.

Ia menambahkan bahwa berbagai materi yang diberikan selama MPLS telah disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, antara lain Gerakan Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Pagi Ceria, etika bermedia sosial, budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun), pendidikan karakter dan tata tertib sekolah, strategi belajar efektif serta pengenalan kurikulum, Peraturan Baris Berbaris (PBB), hingga pembelajaran lagu nasional dan lagu daerah.

“Seluruh materi tersebut dirancang untuk membentuk peserta didik yang disiplin, memiliki rasa cinta tanah air, menghargai budaya lokal, mampu menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta siap mengikuti proses pembelajaran dengan baik,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Dorkas menjelaskan bahwa pihak sekolah terus berupaya menciptakan budaya sekolah yang sehat melalui berbagai kegiatan akademik maupun nonakademik. Salah satunya adalah penyelenggaraan Turnamen Spenten Mini Soccer yang beberapa waktu lalu sukses dilaksanakan sebagai sarana pengembangan bakat, sportivitas, kerja sama tim dan pembentukan karakter peserta didik.

“Kami percaya bahwa pendidikan tidak hanya berlangsung di dalam ruang kelas. Kegiatan olahraga, seni, organisasi, dan berbagai aktivitas positif lainnya merupakan bagian penting dalam membentuk kepribadian peserta didik yang utuh. Karena itu sekolah akan terus memberikan ruang bagi siswa untuk berkembang sesuai potensi masing-masing,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua Panitia MPLS, Rusly Tanaem, S.Pd.Gr, mengatakan seluruh rangkaian kegiatan telah dipersiapkan secara matang agar berjalan edukatif, ramah anak, bebas dari praktik perundungan maupun kekerasan, serta sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah.

Menurutnya, MPLS difokuskan sebagai media pengenalan budaya sekolah, penguatan karakter, serta membangun hubungan positif antara peserta didik baru dengan guru maupun kakak kelas.

“Dengan pelaksanaan MPLS yang terarah, kami berharap seluruh peserta didik baru dapat beradaptasi dengan cepat, memiliki rasa percaya diri, memahami budaya sekolah, serta siap mengikuti proses pembelajaran selama tiga tahun ke depan,” ujar Rusly.

Melalui peningkatan jumlah peserta didik baru dan pelaksanaan MPLS yang berorientasi pada pendidikan karakter, UPTD SMP Negeri 10 Oesusu Takari menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan mutu pendidikan, melahirkan generasi yang berprestasi, berkarakter, disiplin, serta mampu menjadi sumber daya manusia yang unggul bagi Kabupaten Kupang dan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peradaban tumbuh ketika ilmu pengetahuan meninggalkan batas-batas kampus, hadir di tengah denyut kehidupan masyarakat, menyentuh persoalan nyata, membangun kesadaran kolektif dan melahirkan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif tersebut, perguruan tinggi bukan semata institusi yang menghasilkan sarjana, melainkan pusat transformasi sosial yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Filosofi tersebut tercermin dalam Launching Program Desa Binaan dan Pelepasan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium Santo Paulus, Gedung Rektorat Lantai IV Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial akademik, tetapi merupakan deklarasi komitmen kelembagaan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif yang hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta seluruh pemangku kepentingan.

Mewakili Bupati Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menyampaikan penghargaan kepada Universitas Katolik Widya Mandira yang secara konsisten mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada dimensi pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab intelektual, moral dan sosial untuk menghadirkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Program Desa Binaan merupakan bentuk investasi sosial (social investment) yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, memperluas partisipasi publik, serta mempercepat transformasi desa menuju kemandirian.

Kehadiran mahasiswa di desa tidak dapat dimaknai hanya sebagai pemenuhan kewajiban akademik, tetapi sebagai proses pembelajaran timbal balik yang mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal dalam satu ruang kolaborasi yang saling memperkaya.

“Program Desa Binaan bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Mateldius Sanam.

Pernyataan tersebut merefleksikan paradigma pembangunan modern yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Dalam pendekatan collaborative governance, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang saling berbagi pengetahuan, sumber daya dan tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sekda menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang terus mengakselerasi pembangunan melalui kebijakan Delapan Asa Kabupaten Kupang, yang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi instrumen strategis dalam membangun kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based development) sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Lebih jauh, Mateldius Sanam menegaskan bahwa desa merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah mahasiswa akan berhadapan dengan kompleksitas persoalan sosial, dinamika ekonomi masyarakat, kekayaan budaya lokal, tantangan lingkungan, serta berbagai realitas pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui teori di ruang kuliah.

Pengalaman tersebut menjadi proses pembentukan kepemimpinan, penguatan empati, peningkatan kemampuan komunikasi, serta pendewasaan intelektual yang akan membentuk karakter lulusan perguruan tinggi sebagai agen perubahan.

Karena itu, ia berpesan agar seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, menghormati adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat, membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah desa, serta mengedepankan sikap rendah hati selama melaksanakan pengabdian.

“Hadirlah bukan sebagai orang yang merasa paling tahu, melainkan sebagai sahabat yang siap belajar, berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” pesannya.

Pesan tersebut mengandung makna filosofis yang mendalam. Pengabdian kepada masyarakat bukanlah proses mentransfer pengetahuan secara sepihak, melainkan ruang dialog yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan pengalaman hidup masyarakat.

Dalam ruang itulah mahasiswa belajar bahwa pembangunan yang berkelanjutan lahir dari penghormatan terhadap partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap kearifan lokal, serta kemauan untuk tumbuh dan belajar bersama.

Sekda juga mengajak pemerintah desa yang menjadi lokasi Program Desa Binaan untuk memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswa. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan akademik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kemitraan yang saling percaya, saling mendukung dan saling menguatkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, P. Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., M.A., menegaskan bahwa Program Desa Binaan merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus manifestasi komitmen UNWIRA dalam mendukung kebijakan nasional “Kampus Berdampak”.

Menurutnya, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh akreditasi, publikasi ilmiah, ataupun prestasi akademik, tetapi juga oleh sejauh mana kehadiran institusi pendidikan tinggi mampu menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor transformasi sosial yang mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, tangguh dan berdaya saing. Oleh sebab itu, seluruh mahasiswa diharapkan menjadi pembawa solusi, menjaga integritas, menjunjung tinggi etika akademik, serta memelihara nama baik Universitas Katolik Widya Mandira selama menjalankan pengabdian di Desa Nekmese.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Yanti Paula Bria, menjelaskan bahwa Program Desa Binaan akan dilaksanakan selama satu bulan, mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026, dengan melibatkan 78 mahasiswa yang berasal dari 11 program studi dan 6 fakultas.

Seluruh peserta akan ditempatkan di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi, yang dibagi ke dalam enam kelompok pada lima dusun. Program pengabdian difokuskan pada berbagai isu strategis pembangunan, meliputi pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pelestarian budaya lokal, peningkatan literasi masyarakat, pengelolaan air bersih, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan sektor peternakan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh berbagai mitra strategis, antara lain Solar Chapter Indonesia, Buku Bagi NTT, Media Cakrawala NTT, HIPMI Kota Kupang, AVA Farm, serta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan desa pada era modern merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi antarlembaga, kolaborasi multidisipliner, serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Deselina Kaleka, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kupang Nere S. Lede, Camat Amarasi Selatan Arselinda Langkameng, Kepala Desa Nekmese, para Wakil Rektor, dosen pendamping, serta mahasiswa peserta Program Desa Binaan.

Di penghujung kegiatan, tersampaikan sebuah pesan yang melampaui makna seremoni pelepasan mahasiswa. Bahwa masa depan desa tidak hanya dibangun melalui besarnya investasi fiskal atau megahnya infrastruktur, melainkan melalui manusia-manusia yang bersedia mengabdikan pengetahuan, tenaga, integritas dan nuraninya bagi sesama.

Dari ruang kuliah menuju pelataran desa, mahasiswa menanam ilmu, masyarakat memelihara harapan dan dari perjumpaan keduanya tumbuh benih-benih peradaban yang berakar pada pengetahuan, bertumbuh melalui kolaborasi, serta berbuah menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kupang.

Pihak sekolah mengajak seluruh orang tua dan wali murid yang telah menyelesaikan pendidikan anaknya di jenjang sekolah menegah agar memanfaatkan jadwal pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepala SMP Negeri 13 Fatuleu, Desmis Toulle, kepada media pada Rabu (1/7/2026) menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan bagian dari upaya sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Proses pendaftaran murid baru kami buka selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai 3 Juli 2026. Setelah itu, peserta yang dinyatakan diterima diwajibkan mengikuti proses pendaftaran ulang pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WITA sampai 13.00 WITA,” jelas Desmis.

Ia menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik diminta melengkapi persyaratan administrasi sebagai bagian dari proses verifikasi data agar pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan tertib dan sesuai prosedur.

Adapun dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik meliputi fotokopi akta kelahiran atau surat baptis, fotokopi Kartu Keluarga (KK), surat keterangan lulus, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak tiga lembar, dua lembar materai Rp10.000, map plastik berwarna biru, serta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Selain itu, orang tua atau wali juga diminta menyiapkan biaya sebesar Rp100.000 untuk kebutuhan kostum olahraga yang akan digunakan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Menurut Desmis, salah satu ketentuan penting dalam proses pendaftaran adalah calon peserta didik wajib didampingi oleh orang tua atau wali.

Pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh data yang disampaikan benar, sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai berbagai ketentuan akademik dan tata tertib sekolah.

“Kami mengharapkan seluruh orang tua atau wali dapat hadir mendampingi anaknya selama proses pendaftaran. Kehadiran orang tua menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antara keluarga dengan sekolah demi mendukung keberhasilan pendidikan peserta didik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SMP Negeri 13 Fatuleu terus berkomitmen meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembelajaran yang berkualitas, penguatan karakter, pengembangan prestasi akademik serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

Desmis juga mengajak masyarakat, khususnya para lulusan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Fatuleu dan sekitarnya, untuk menjadikan SMP Negeri 13 Fatuleu sebagai pilihan dalam melanjutkan pendidikan.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik untuk bergabung bersama keluarga besar SMP Negeri 13 Fatuleu. Sekolah berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, disiplin, berprestasi, serta siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.

Melalui pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 ini, SMP Negeri 13 Fatuleu berharap dapat menjaring peserta didik yang memiliki semangat belajar tinggi sehingga mampu melahirkan generasi muda Kabupaten Kupang yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Guru PPPK Non-Sertifikasi se-Kabupaten Kupang Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, di GOR Komitmen, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kamis (25/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi administratif, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional tenaga pendidik.

Pemerintah daerah memandang bahwa penyelesaian persoalan sertifikasi bukan semata-mata berkaitan dengan aspek birokrasi, melainkan merupakan bagian integral dari agenda besar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan profesionalisme guru.

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, dari 2.594 Guru PPPK yang bertugas di Kabupaten Kupang, sebanyak 631 guru hingga saat ini belum memperoleh tunjangan sertifikasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu belum liniernya kualifikasi akademik dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ketidaksinkronan data kependudukan dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, serta belum terpenuhinya persyaratan minimal beban kerja mengajar sebagaimana tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional, administratif dan moral untuk memastikan setiap guru memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah sengaja menginisiasi rapat koordinasi ini karena kami tidak ingin persoalan yang dihadapi para guru terus berulang tanpa penyelesaian. Forum ini harus melahirkan solusi yang konkret, terukur dan dapat segera dilaksanakan. Saya pastikan bahwa setiap guru yang memenuhi persyaratan beban kerja sesuai ketentuan akan kami perjuangkan untuk memperoleh sertifikasi. Hak guru tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik,” tegas Yosef Lede.

Menurutnya, guru merupakan aktor utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, perlindungan hak, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sebagai langkah percepatan, Yosef Lede menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap distribusi jam mengajar Guru PPPK.

Ia menekankan bahwa proses penataan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance, yaitu profesionalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, pemerataan dan keadilan, sehingga tidak ada guru yang kehilangan hak memperoleh sertifikasi akibat lemahnya tata kelola administrasi.

“Kami memberikan waktu selama dua minggu kepada seluruh guru untuk melakukan pemetaan sekolah yang masih membutuhkan tambahan jam mengajar. Guru diminta mencari sekolah tujuan, mengajukan permohonan perpindahan, serta melengkapi rekomendasi dari sekolah asal. Seluruh proses ini harus berjalan cepat karena tujuan akhirnya adalah memastikan hak guru dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Perhatian yang sama juga diberikan kepada guru agama yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama namun bertugas pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Menurut Yosef Lede, seluruh guru agama yang telah memenuhi persyaratan diminta segera melengkapi dokumen administrasi mulai pekan depan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Pemerintah daerah akan mempermudah seluruh proses administrasi bagi guru agama yang telah memenuhi persyaratan. Jangan sampai ada guru yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi,” katanya.

Lebih jauh, Yosef Lede menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pendataan dan verifikasi. Setelah seluruh data dinyatakan valid, dirinya akan mengawal langsung proses tersebut ke kementerian terkait di Jakarta.

“Saya akan bertanggung jawab mengawal persoalan ini sampai ke tingkat kementerian. Saya akan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal agar seluruh guru yang telah memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar memperoleh hak sertifikasi sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah tidak boleh berhenti hanya pada penyusunan data, tetapi harus memastikan bahwa hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi para guru,” tegasnya.

Dalam arahannya, Yosef Lede juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari para guru melalui pesan WhatsApp yang sebagian besar berkaitan dengan kesulitan memperoleh tambahan jam mengajar sebagai salah satu syarat utama sertifikasi.

Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi jam mengajar pada setiap satuan pendidikan.

Karena itu, Yosef Lede menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah agar tidak menghambat pemenuhan hak guru.

“Saya tegaskan, apabila terdapat kepala sekolah yang tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan rekomendasi, atau menghambat guru memperoleh tambahan jam mengajar sehingga berdampak pada terhambatnya hak sertifikasi, maka kepala sekolah tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Apabila terbukti mengabaikan kewajiban kepemimpinannya, yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya,” tegas Yosef Lede.

Menurutnya, seorang kepala sekolah bukan hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran, tetapi juga memiliki kewajiban membangun ekosistem pendidikan yang profesional, kolaboratif dan berkeadilan. Kepemimpinan pendidikan harus berorientasi pada pelayanan, bukan pada praktik yang menghambat pengembangan karier tenaga pendidik.

Selain membahas penataan Guru PPPK, Bupati Kupang juga menyampaikan perkembangan penting terkait pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kupang.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Teknik Akurasi di Kabupaten Kupang. Kehadiran dua institusi pendidikan tersebut akan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki fasilitas pendidikan strategis tersebut.

Menurut Yosef Lede, proyek yang bernilai sekitar Rp250 miliar itu merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada April tahun mendatang.

“Pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan administratif guru semata. Kita juga harus membangun sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Teknik Akurasi merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah dan membuka akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi generasi muda Kabupaten Kupang,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Komitmen Bupati Yosef Lede untuk mengawal sertifikasi 631 Guru PPPK, melakukan penataan distribusi jam mengajar secara adil, mengevaluasi kepala sekolah yang menghambat pemenuhan hak guru, serta memperkuat infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pendidikan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kepastian hukum, keadilan administratif dan peningkatan mutu layanan publik.

Dalam perspektif pembangunan, keberhasilan sektor pendidikan tidak semata diukur dari pembangunan gedung sekolah atau penyediaan sarana fisik, melainkan dari kemampuan negara dan pemerintah daerah menjamin profesionalisme, kesejahteraan, kepastian karier dan perlindungan hak tenaga pendidik. Sebab, guru bukan sekadar aparatur pendidikan, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa dan arah pembangunan Indonesia di masa depan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, kehadiran fasilitas pendidikan yang layak merupakan investasi strategis untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing dan berkarakter.

Harapan tersebut kini mulai terwujud di UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu, Kabupaten Kupang, setelah sekolah tersebut memperoleh program revitalisasi gedung sekolah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.255.420.000.

Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru yang dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja perwakilan enam kementerian bersama Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

Kepala UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu, Desmis M. Toelle, S.Pd.Gr, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi pendidikan di wilayah Fatuleu.

Menurut Desmis, program revitalisasi tersebut bukan sekadar pembangunan fisik bangunan sekolah, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

“Revitalisasi ini merupakan jawaban atas doa dan harapan yang kami nantikan bertahun-tahun. Sebagai pendidik yang setiap hari berada di lingkungan sekolah, kami memahami betul bagaimana kondisi sarana yang ada selama ini. Karena itu, ketika bantuan ini hadir, kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa,” ujar Desmis saat ditemui media di Fatuleu, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun pihak sekolah terus berupaya menjalankan proses pendidikan secara optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas.

Namun demikian, semangat para guru dan peserta didik tidak pernah surut dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

“Kami selalu berusaha memastikan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Guru-guru kami tetap mengajar dengan penuh dedikasi dan siswa-siswa kami tetap belajar dengan semangat yang tinggi. Akan tetapi, kami juga menyadari bahwa kualitas pendidikan membutuhkan dukungan lingkungan belajar yang layak dan aman,” katanya.

Desmis mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah bangunan sekolah sebelumnya memang memerlukan perhatian serius. Beberapa ruang belajar mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran.

“Selama ini kami menghadapi berbagai tantangan terkait kondisi fisik sekolah. Ada ruang yang memerlukan perbaikan, ada fasilitas yang perlu diperbarui dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran berlangsung secara lebih optimal. Oleh karena itu, bantuan revitalisasi ini memiliki makna yang sangat besar bagi kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan perwakilan enam kementerian bersama Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih menjadi momentum bersejarah bagi keluarga besar SMP Negeri 13 Fatuleu.

Selain peletakan batu pertama pembangunan gedung baru, sekolah juga menerima berbagai bantuan pendukung pendidikan berupa buku-buku bacaan, bibit tanaman, serta sejumlah perangkat elektronik yang akan dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Kami melihat bahwa perhatian yang diberikan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung semata. Bantuan buku, bibit tanaman dan perangkat elektronik menunjukkan adanya pendekatan pembangunan pendidikan yang lebih komprehensif. Ini merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi sekolah kami,” ungkap Desmis.

Menurutnya, pendidikan modern membutuhkan ekosistem pembelajaran yang mampu mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan karakter.

“Sekolah yang baik bukan hanya memiliki guru yang berkualitas, tetapi juga lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas, rasa aman dan motivasi belajar peserta didik. Karena itu, revitalisasi ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami,” ujarnya.

Desmis menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan yang layak merupakan bentuk investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

Menurutnya, setiap ruang kelas yang dibangun sesungguhnya merupakan ruang tempat lahirnya cita-cita, pengetahuan dan harapan masa depan anak-anak bangsa.

“Ketika pemerintah membangun sekolah, sesungguhnya pemerintah sedang membangun masa depan. Di ruang-ruang kelas inilah anak-anak belajar mengenal ilmu pengetahuan, mengembangkan karakter dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu berkontribusi bagi daerah maupun bangsa,” tuturnya.

Atas nama seluruh guru, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua murid, Desmis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih, serta seluruh pihak yang telah memperjuangkan hadirnya program revitalisasi tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada SMP Negeri 13 Fatuleu. Bantuan ini menjadi bukti bahwa pendidikan di wilayah pedesaan juga mendapatkan perhatian yang serius dalam agenda pembangunan nasional,” katanya.

Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh para peserta didik.

“Kami berharap seluruh proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Kami juga berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang nantinya dibangun dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan pendidikan anak-anak kami,” tegasnya.

Lebih jauh, Desmis menegaskan bahwa revitalisasi sekolah harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat budaya pendidikan di lingkungan sekolah.

“Kami tidak ingin revitalisasi ini hanya berhenti pada pembangunan gedung. Kami ingin menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat disiplin, menumbuhkan budaya literasi dan membangun prestasi peserta didik yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.

Program revitalisasi UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerataan pembangunan pendidikan di daerah. Dengan hadirnya fasilitas yang lebih representatif, aman dan nyaman, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif sehingga mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldius Sanam, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang I Made Supriadi, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (9/6/2026).

Peninjauan lapangan tersebut tidak sekadar merupakan agenda administratif, melainkan bagian dari proses strategis yang mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempersiapkan fondasi pembangunan pendidikan yang berorientasi jangka panjang.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, peta lokasi yang telah disusun, serta kondisi faktual di lapangan sebagai salah satu syarat penting dalam proses penetapan lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan, verifikasi lapangan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada data yang akurat, kondisi riil wilayah, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, kehadiran langsung Bupati Kupang bersama jajaran pemerintah daerah menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berbasis pada fakta lapangan dan orientasi terhadap hasil pembangunan yang terukur.

Berdasarkan hasil asesmen awal dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan, lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini masuk dalam kategori calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan, terutama terkait kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis, administratif dan regulatif yang menjadi ketentuan dalam penyelenggaraan program tersebut.

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari investasi strategis daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan yang bermutu bagi generasi muda Kabupaten Kupang.

“Saya ingin datang melihat langsung kondisi lokasi ini. Kita punya anak-anak yang selama ini banyak bersekolah di luar daerah karena fasilitas pendidikan yang tersedia masih terbatas. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi ini diharapkan dapat mendukung masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten Kupang,” ungkap Yosef Lede.

Pernyataan tersebut merefleksikan realitas yang selama ini dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Kupang, di mana keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan tertentu mendorong banyak peserta didik melanjutkan pendidikan di luar daerah.

Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi keluarga, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap dan wilayah yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur pendidikan.

Dalam kerangka pembangunan daerah modern, pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai layanan sosial, melainkan sebagai instrumen utama transformasi pembangunan.

Kualitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, daya saing daerah, serta kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang berkembang secara dinamis.

Karena itu, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang memiliki makna strategis yang jauh melampaui pembangunan sarana fisik semata.

Kehadiran lembaga pendidikan tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan talenta, penguatan karakter, peningkatan kompetensi akademik, serta pembentukan generasi muda yang mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.

Lebih lanjut, Yosef Lede menegaskan bahwa manfaat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi juga akan memberikan dampak multidimensional terhadap pembangunan daerah.

Selain memperkuat kualitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat di kawasan sekitarnya.

Secara ekonomi, pembangunan kawasan pendidikan berskala besar berpotensi mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, usaha mikro dan kecil, penyediaan kebutuhan pendidikan, hingga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Efek berganda atau multiplier effect tersebut diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Di sisi lain, keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di luar daerah.

Dengan tersedianya layanan pendidikan berkualitas di wilayah sendiri, masyarakat akan memperoleh akses pendidikan yang lebih mudah, efisien dan terjangkau tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk pendidikan di luar Kabupaten Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang juga menaruh perhatian serius terhadap aspek legalitas dan administrasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Yosef Lede menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelesaian administrasi akan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap tahapan pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

Peninjauan lokasi ini sekaligus menjadi bagian dari langkah percepatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi sebelum proses penetapan lokasi pembangunan dilakukan secara resmi. Kesiapan lahan, dukungan lintas sektor, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kupang Kompol Jefris L.D. Fanggidae, Pgs. Danramil 1604-02/Camplong Alfonso De Yesus Pereira, Kepala Dinas PMD P3A Kabupaten Kupang Jhon Sula, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang Tonci Teuf, Kepala Bapperida Kabupaten Kupang Saryakus Paulus Liu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang Silvester Watu Leda, Camat Kupang Timur Marina Ludji, serta Kepala Desa Manusak Arthur Ximenes.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga teknis dan pemerintah desa dalam peninjauan tersebut menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap agenda pembangunan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Kupang.

Apabila seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Desa Manusak akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan Kabupaten Kupang.

Lebih dari sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, proyek ini merepresentasikan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, penguatan daya saing daerah, serta upaya menciptakan generasi masa depan yang unggul, adaptif, inovatif dan berkarakter.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks itulah, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang menjadi simbol harapan baru bagi lahirnya generasi yang lebih terdidik, lebih kompetitif dan lebih siap menggerakkan kemajuan daerah di masa mendatang.

Di tengah semangat kolaborasi yang diusung dalam momentum tersebut, sosok Wakil Bupati Kupang sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki, tampil mencuri perhatian lewat komitmennya terhadap penguatan budaya membaca di daerah.

Kehadiran Aurum bersama para Bunda Literasi kabupaten/kota se-NTT menjadi simbol kuat bahwa gerakan literasi tidak hanya menjadi agenda pendidikan semata, melainkan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, serta insan pers tersebut, Aurum menunjukkan dukungan penuh terhadap gerakan literasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

Momentum Hari Buku Nasional kali ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai tantangan literasi di NTT yang masih membutuhkan perhatian serius.

Namun di tengah tantangan tersebut, Aurum memandang bahwa harapan tetap tumbuh melalui dedikasi para guru, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), relawan literasi dan seluruh elemen masyarakat yang terus bergerak mendampingi anak-anak hingga ke kampung-kampung.

Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki dinilai menghadirkan energi baru dalam mendorong kesadaran membaca di tengah masyarakat.

Kehadirannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memperlihatkan dukungan moral terhadap pentingnya membangun generasi yang cerdas, kritis dan berdaya saing melalui budaya membaca.

Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, menegaskan bahwa berbicara tentang buku dan perempuan sejatinya adalah berbicara tentang masa depan bangsa.

“Anak yang mampu membaca dengan baik akan memiliki kemampuan untuk menata masa depannya sendiri,” ujarnya.

Pernyataan tersebut selaras dengan semangat yang terus didorong Aurum dalam berbagai momentum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kupang, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Mindryanti, tantangan literasi di NTT saat ini bukan lagi sekadar isu pendidikan, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah dan sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan keluarga, komunitas, media, hingga relawan literasi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk belajar dari Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang dinilai berhasil membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Hari Buku Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tantangan kita hari ini bukan hanya membuat anak-anak bisa membaca, tetapi bagaimana membuat mereka senang membaca,” tegasnya.

Di tengah semangat tersebut, kehadiran Aurum Obe Titu Eki memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan di daerah dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun budaya literasi yang lebih humanis dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif para Bunda Literasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gerakan literasi di NTT diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi mampu melahirkan perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas generasi muda di masa depan.