Peradaban tumbuh ketika ilmu pengetahuan meninggalkan batas-batas kampus, hadir di tengah denyut kehidupan masyarakat, menyentuh persoalan nyata, membangun kesadaran kolektif dan melahirkan perubahan yang berkelanjutan.

Dalam perspektif tersebut, perguruan tinggi bukan semata institusi yang menghasilkan sarjana, melainkan pusat transformasi sosial yang menghubungkan ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat melalui pengabdian yang berorientasi pada kemaslahatan publik.

Filosofi tersebut tercermin dalam Launching Program Desa Binaan dan Pelepasan Mahasiswa Universitas Katolik Widya Mandira (UNWIRA) Kupang Tahun Akademik 2025/2026 yang berlangsung di Auditorium Santo Paulus, Gedung Rektorat Lantai IV Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Desa Penfui Timur, Kecamatan Kupang Tengah, Jumat (10/7/2026).

Kegiatan ini tidak sekadar menjadi agenda seremonial akademik, tetapi merupakan deklarasi komitmen kelembagaan bahwa pembangunan desa merupakan tanggung jawab kolektif yang hanya dapat diwujudkan melalui sinergi antara perguruan tinggi, pemerintah, masyarakat, sektor swasta, serta seluruh pemangku kepentingan.

Mewakili Bupati Kupang, Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang, Mateldius S.J. Sanam, menyampaikan penghargaan kepada Universitas Katolik Widya Mandira yang secara konsisten mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada dimensi pengabdian kepada masyarakat.

Menurutnya, perguruan tinggi memiliki tanggung jawab intelektual, moral dan sosial untuk menghadirkan ilmu pengetahuan sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat sekaligus sebagai fondasi pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dalam pandangan Pemerintah Kabupaten Kupang, Program Desa Binaan merupakan bentuk investasi sosial (social investment) yang memiliki nilai strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat, memperluas partisipasi publik, serta mempercepat transformasi desa menuju kemandirian.

Kehadiran mahasiswa di desa tidak dapat dimaknai hanya sebagai pemenuhan kewajiban akademik, tetapi sebagai proses pembelajaran timbal balik yang mempertemukan pengetahuan ilmiah dengan kearifan lokal dalam satu ruang kolaborasi yang saling memperkaya.

“Program Desa Binaan bukan sekadar kegiatan akademik, tetapi menjadi ruang kolaborasi antara dunia akademik, pemerintah dan masyarakat dalam membangun desa yang lebih maju dan berkelanjutan,” ujar Mateldius Sanam.

Pernyataan tersebut merefleksikan paradigma pembangunan modern yang menempatkan kolaborasi sebagai fondasi utama tata kelola pemerintahan. Dalam pendekatan collaborative governance, pembangunan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab eksklusif pemerintah, melainkan sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen masyarakat yang saling berbagi pengetahuan, sumber daya dan tanggung jawab untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Sekda menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Kupang terus mengakselerasi pembangunan melalui kebijakan Delapan Asa Kabupaten Kupang, yang memprioritaskan peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, kemitraan antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi menjadi instrumen strategis dalam membangun kebijakan yang berbasis pengetahuan (evidence-based development) sekaligus memperkuat kapasitas masyarakat sebagai subjek utama pembangunan.

Lebih jauh, Mateldius Sanam menegaskan bahwa desa merupakan laboratorium kehidupan yang sesungguhnya. Di sanalah mahasiswa akan berhadapan dengan kompleksitas persoalan sosial, dinamika ekonomi masyarakat, kekayaan budaya lokal, tantangan lingkungan, serta berbagai realitas pembangunan yang tidak sepenuhnya dapat dipahami melalui teori di ruang kuliah.

Pengalaman tersebut menjadi proses pembentukan kepemimpinan, penguatan empati, peningkatan kemampuan komunikasi, serta pendewasaan intelektual yang akan membentuk karakter lulusan perguruan tinggi sebagai agen perubahan.

Karena itu, ia berpesan agar seluruh mahasiswa menjaga nama baik almamater, menghormati adat istiadat dan nilai-nilai budaya masyarakat, membangun komunikasi yang harmonis dengan pemerintah desa, serta mengedepankan sikap rendah hati selama melaksanakan pengabdian.

“Hadirlah bukan sebagai orang yang merasa paling tahu, melainkan sebagai sahabat yang siap belajar, berkolaborasi dan memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat,” pesannya.

Pesan tersebut mengandung makna filosofis yang mendalam. Pengabdian kepada masyarakat bukanlah proses mentransfer pengetahuan secara sepihak, melainkan ruang dialog yang mempertemukan ilmu pengetahuan dengan pengalaman hidup masyarakat.

Dalam ruang itulah mahasiswa belajar bahwa pembangunan yang berkelanjutan lahir dari penghormatan terhadap partisipasi masyarakat, pengakuan terhadap kearifan lokal, serta kemauan untuk tumbuh dan belajar bersama.

Sekda juga mengajak pemerintah desa yang menjadi lokasi Program Desa Binaan untuk memberikan dukungan penuh kepada para mahasiswa. Menurutnya, keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh kualitas perencanaan akademik, tetapi juga oleh kemampuan seluruh pemangku kepentingan membangun kemitraan yang saling percaya, saling mendukung dan saling menguatkan dalam mewujudkan tujuan pembangunan desa.

Sementara itu, Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, P. Dr. Stefanus Lio, SVD., S.Fil., M.A., menegaskan bahwa Program Desa Binaan merupakan implementasi nyata Tri Dharma Perguruan Tinggi sekaligus manifestasi komitmen UNWIRA dalam mendukung kebijakan nasional “Kampus Berdampak”.

Menurutnya, ukuran keberhasilan perguruan tinggi tidak hanya ditentukan oleh akreditasi, publikasi ilmiah, ataupun prestasi akademik, tetapi juga oleh sejauh mana kehadiran institusi pendidikan tinggi mampu menghadirkan perubahan yang nyata dalam kehidupan masyarakat.

Ia menegaskan bahwa perguruan tinggi harus menjadi motor transformasi sosial yang mampu memberdayakan masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, memperkuat ekonomi lokal, melestarikan budaya, serta mendorong lahirnya desa-desa yang mandiri, tangguh dan berdaya saing. Oleh sebab itu, seluruh mahasiswa diharapkan menjadi pembawa solusi, menjaga integritas, menjunjung tinggi etika akademik, serta memelihara nama baik Universitas Katolik Widya Mandira selama menjalankan pengabdian di Desa Nekmese.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Yanti Paula Bria, menjelaskan bahwa Program Desa Binaan akan dilaksanakan selama satu bulan, mulai 10 Juli hingga 10 Agustus 2026, dengan melibatkan 78 mahasiswa yang berasal dari 11 program studi dan 6 fakultas.

Seluruh peserta akan ditempatkan di Desa Nekmese, Kecamatan Amarasi, yang dibagi ke dalam enam kelompok pada lima dusun. Program pengabdian difokuskan pada berbagai isu strategis pembangunan, meliputi pencegahan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, pelestarian budaya lokal, peningkatan literasi masyarakat, pengelolaan air bersih, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), pemberdayaan sektor peternakan, hingga pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pelaksanaan program tersebut didukung oleh berbagai mitra strategis, antara lain Solar Chapter Indonesia, Buku Bagi NTT, Media Cakrawala NTT, HIPMI Kota Kupang, AVA Farm, serta Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur.

Kolaborasi lintas sektor tersebut menjadi bukti bahwa pembangunan desa pada era modern merupakan tanggung jawab kolektif yang menuntut sinergi antarlembaga, kolaborasi multidisipliner, serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut perwakilan Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur, Dr. Deselina Kaleka, Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Kupang Nere S. Lede, Camat Amarasi Selatan Arselinda Langkameng, Kepala Desa Nekmese, para Wakil Rektor, dosen pendamping, serta mahasiswa peserta Program Desa Binaan.

Di penghujung kegiatan, tersampaikan sebuah pesan yang melampaui makna seremoni pelepasan mahasiswa. Bahwa masa depan desa tidak hanya dibangun melalui besarnya investasi fiskal atau megahnya infrastruktur, melainkan melalui manusia-manusia yang bersedia mengabdikan pengetahuan, tenaga, integritas dan nuraninya bagi sesama.

Dari ruang kuliah menuju pelataran desa, mahasiswa menanam ilmu, masyarakat memelihara harapan dan dari perjumpaan keduanya tumbuh benih-benih peradaban yang berakar pada pengetahuan, bertumbuh melalui kolaborasi, serta berbuah menjadi kesejahteraan yang berkelanjutan bagi Kabupaten Kupang.

Pihak sekolah mengajak seluruh orang tua dan wali murid yang telah menyelesaikan pendidikan anaknya di jenjang sekolah menegah agar memanfaatkan jadwal pendaftaran sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kepala SMP Negeri 13 Fatuleu, Desmis Toulle, kepada media pada Rabu (1/7/2026) menjelaskan bahwa pelaksanaan SPMB merupakan bagian dari upaya sekolah untuk memberikan layanan pendidikan yang tertib, transparan, akuntabel dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Proses pendaftaran murid baru kami buka selama tiga hari, yaitu mulai tanggal 1 Juli sampai 3 Juli 2026. Setelah itu, peserta yang dinyatakan diterima diwajibkan mengikuti proses pendaftaran ulang pada tanggal 6 hingga 8 Juli 2026, mulai pukul 09.00 WITA sampai 13.00 WITA,” jelas Desmis.

Ia menegaskan bahwa seluruh calon peserta didik diminta melengkapi persyaratan administrasi sebagai bagian dari proses verifikasi data agar pelaksanaan penerimaan murid baru berjalan tertib dan sesuai prosedur.

Adapun dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon peserta didik meliputi fotokopi akta kelahiran atau surat baptis, fotokopi Kartu Keluarga (KK), surat keterangan lulus, pas foto ukuran 3 x 4 sebanyak tiga lembar, dua lembar materai Rp10.000, map plastik berwarna biru, serta mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh pihak sekolah.

Selain itu, orang tua atau wali juga diminta menyiapkan biaya sebesar Rp100.000 untuk kebutuhan kostum olahraga yang akan digunakan peserta didik selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah.

Menurut Desmis, salah satu ketentuan penting dalam proses pendaftaran adalah calon peserta didik wajib didampingi oleh orang tua atau wali.

Pendampingan tersebut bertujuan memastikan seluruh data yang disampaikan benar, sekaligus memberikan pemahaman kepada orang tua mengenai berbagai ketentuan akademik dan tata tertib sekolah.

“Kami mengharapkan seluruh orang tua atau wali dapat hadir mendampingi anaknya selama proses pendaftaran. Kehadiran orang tua menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi dan kerja sama antara keluarga dengan sekolah demi mendukung keberhasilan pendidikan peserta didik,” ujarnya.

Ia menambahkan bahwa SMP Negeri 13 Fatuleu terus berkomitmen meningkatkan mutu layanan pendidikan melalui pembelajaran yang berkualitas, penguatan karakter, pengembangan prestasi akademik serta penciptaan lingkungan sekolah yang aman, nyaman dan kondusif bagi tumbuh kembang peserta didik.

Desmis juga mengajak masyarakat, khususnya para lulusan sekolah dasar di wilayah Kecamatan Fatuleu dan sekitarnya, untuk menjadikan SMP Negeri 13 Fatuleu sebagai pilihan dalam melanjutkan pendidikan.

“Kami membuka kesempatan seluas-luasnya bagi putra-putri terbaik untuk bergabung bersama keluarga besar SMP Negeri 13 Fatuleu. Sekolah berkomitmen memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, membentuk karakter peserta didik yang berakhlak, disiplin, berprestasi, serta siap menghadapi tantangan masa depan,” pungkasnya.

Melalui pelaksanaan SPMB Tahun Pelajaran 2026/2027 ini, SMP Negeri 13 Fatuleu berharap dapat menjaring peserta didik yang memiliki semangat belajar tinggi sehingga mampu melahirkan generasi muda Kabupaten Kupang yang cerdas, berkarakter dan berdaya saing dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia yang unggul.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Guru PPPK Non-Sertifikasi se-Kabupaten Kupang Tahun 2026 yang dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, di GOR Komitmen, Desa Oelnasi, Kecamatan Kupang Tengah, Kamis (25/6/2026).

Rapat koordinasi tersebut tidak hanya menjadi forum evaluasi administratif, tetapi juga merupakan instrumen kebijakan publik untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam menjamin terpenuhinya hak konstitusional tenaga pendidik.

Pemerintah daerah memandang bahwa penyelesaian persoalan sertifikasi bukan semata-mata berkaitan dengan aspek birokrasi, melainkan merupakan bagian integral dari agenda besar peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan profesionalisme guru.

Berdasarkan laporan Dinas Pendidikan, dari 2.594 Guru PPPK yang bertugas di Kabupaten Kupang, sebanyak 631 guru hingga saat ini belum memperoleh tunjangan sertifikasi.

Kondisi tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu belum liniernya kualifikasi akademik dengan Program Pendidikan Profesi Guru (PPG), ketidaksinkronan data kependudukan dengan basis data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, serta belum terpenuhinya persyaratan minimal beban kerja mengajar sebagaimana tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

Bupati Kupang, Yosef Lede, menegaskan bahwa persoalan tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.

Menurutnya, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab konstitusional, administratif dan moral untuk memastikan setiap guru memperoleh haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pemerintah daerah sengaja menginisiasi rapat koordinasi ini karena kami tidak ingin persoalan yang dihadapi para guru terus berulang tanpa penyelesaian. Forum ini harus melahirkan solusi yang konkret, terukur dan dapat segera dilaksanakan. Saya pastikan bahwa setiap guru yang memenuhi persyaratan beban kerja sesuai ketentuan akan kami perjuangkan untuk memperoleh sertifikasi. Hak guru tidak boleh terhambat hanya karena persoalan administratif yang seharusnya dapat diselesaikan melalui koordinasi yang baik,” tegas Yosef Lede.

Menurutnya, guru merupakan aktor utama dalam pembangunan pendidikan nasional. Oleh karena itu, setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan pada penguatan profesionalisme, perlindungan hak, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Sebagai langkah percepatan, Yosef Lede menginstruksikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), serta Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kupang untuk melakukan penataan menyeluruh terhadap distribusi jam mengajar Guru PPPK.

Ia menekankan bahwa proses penataan harus dilaksanakan berdasarkan prinsip good governance, yaitu profesionalitas, objektivitas, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, pemerataan dan keadilan, sehingga tidak ada guru yang kehilangan hak memperoleh sertifikasi akibat lemahnya tata kelola administrasi.

“Kami memberikan waktu selama dua minggu kepada seluruh guru untuk melakukan pemetaan sekolah yang masih membutuhkan tambahan jam mengajar. Guru diminta mencari sekolah tujuan, mengajukan permohonan perpindahan, serta melengkapi rekomendasi dari sekolah asal. Seluruh proses ini harus berjalan cepat karena tujuan akhirnya adalah memastikan hak guru dapat dipenuhi sesuai ketentuan yang berlaku,” ujarnya.

Perhatian yang sama juga diberikan kepada guru agama yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama namun bertugas pada satuan pendidikan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kupang.

Menurut Yosef Lede, seluruh guru agama yang telah memenuhi persyaratan diminta segera melengkapi dokumen administrasi mulai pekan depan agar proses verifikasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

“Pemerintah daerah akan mempermudah seluruh proses administrasi bagi guru agama yang telah memenuhi persyaratan. Jangan sampai ada guru yang kehilangan haknya hanya karena persoalan administrasi yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui koordinasi lintas instansi,” katanya.

Lebih jauh, Yosef Lede menegaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah tidak berhenti pada proses pendataan dan verifikasi. Setelah seluruh data dinyatakan valid, dirinya akan mengawal langsung proses tersebut ke kementerian terkait di Jakarta.

“Saya akan bertanggung jawab mengawal persoalan ini sampai ke tingkat kementerian. Saya akan bertemu langsung dengan Direktur Jenderal agar seluruh guru yang telah memenuhi ketentuan minimal 24 jam mengajar memperoleh hak sertifikasi sebagaimana mestinya. Pemerintah daerah tidak boleh berhenti hanya pada penyusunan data, tetapi harus memastikan bahwa hasilnya benar-benar memberikan manfaat bagi para guru,” tegasnya.

Dalam arahannya, Yosef Lede juga mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari para guru melalui pesan WhatsApp yang sebagian besar berkaitan dengan kesulitan memperoleh tambahan jam mengajar sebagai salah satu syarat utama sertifikasi.

Aspirasi tersebut, menurutnya, menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola distribusi jam mengajar pada setiap satuan pendidikan.

Karena itu, Yosef Lede menyampaikan peringatan tegas kepada seluruh kepala sekolah agar tidak menghambat pemenuhan hak guru.

“Saya tegaskan, apabila terdapat kepala sekolah yang tidak memberikan kesempatan, tidak memberikan rekomendasi, atau menghambat guru memperoleh tambahan jam mengajar sehingga berdampak pada terhambatnya hak sertifikasi, maka kepala sekolah tersebut akan dievaluasi secara menyeluruh. Apabila terbukti mengabaikan kewajiban kepemimpinannya, yang bersangkutan dapat diberhentikan dari jabatannya,” tegas Yosef Lede.

Menurutnya, seorang kepala sekolah bukan hanya bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan proses pembelajaran, tetapi juga memiliki kewajiban membangun ekosistem pendidikan yang profesional, kolaboratif dan berkeadilan. Kepemimpinan pendidikan harus berorientasi pada pelayanan, bukan pada praktik yang menghambat pengembangan karier tenaga pendidik.

Selain membahas penataan Guru PPPK, Bupati Kupang juga menyampaikan perkembangan penting terkait pembangunan sektor pendidikan di Kabupaten Kupang.

Ia mengungkapkan bahwa pemerintah pusat akan membangun Sekolah Rakyat dan Sekolah Teknik Akurasi di Kabupaten Kupang. Kehadiran dua institusi pendidikan tersebut akan menjadikan Kabupaten Kupang sebagai daerah pertama di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memiliki fasilitas pendidikan strategis tersebut.

Menurut Yosef Lede, proyek yang bernilai sekitar Rp250 miliar itu merupakan investasi jangka panjang dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia dan direncanakan diresmikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada April tahun mendatang.

“Pembangunan pendidikan tidak boleh berhenti pada penyelesaian persoalan administratif guru semata. Kita juga harus membangun sistem pendidikan yang mampu menjawab kebutuhan masa depan. Kehadiran Sekolah Rakyat dan Sekolah Teknik Akurasi merupakan bagian dari strategi besar untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah dan membuka akses pendidikan yang lebih berkualitas bagi generasi muda Kabupaten Kupang,” ujarnya.

Rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting dalam menegaskan arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Kupang yang menempatkan pendidikan sebagai prioritas pembangunan daerah.

Komitmen Bupati Yosef Lede untuk mengawal sertifikasi 631 Guru PPPK, melakukan penataan distribusi jam mengajar secara adil, mengevaluasi kepala sekolah yang menghambat pemenuhan hak guru, serta memperkuat infrastruktur pendidikan menunjukkan bahwa reformasi tata kelola pendidikan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kepastian hukum, keadilan administratif dan peningkatan mutu layanan publik.

Dalam perspektif pembangunan, keberhasilan sektor pendidikan tidak semata diukur dari pembangunan gedung sekolah atau penyediaan sarana fisik, melainkan dari kemampuan negara dan pemerintah daerah menjamin profesionalisme, kesejahteraan, kepastian karier dan perlindungan hak tenaga pendidik. Sebab, guru bukan sekadar aparatur pendidikan, melainkan fondasi utama yang menentukan kualitas generasi penerus bangsa dan arah pembangunan Indonesia di masa depan.

Dalam konteks pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan, kehadiran fasilitas pendidikan yang layak merupakan investasi strategis untuk menciptakan generasi yang unggul, berdaya saing dan berkarakter.

Harapan tersebut kini mulai terwujud di UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu, Kabupaten Kupang, setelah sekolah tersebut memperoleh program revitalisasi gedung sekolah dengan nilai anggaran sebesar Rp1.255.420.000.

Program ini ditandai dengan peletakan batu pertama pembangunan gedung baru yang dilakukan dalam rangkaian kunjungan kerja perwakilan enam kementerian bersama Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih beberapa waktu lalu.

Kepala UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu, Desmis M. Toelle, S.Pd.Gr, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi yang mendalam atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi pendidikan di wilayah Fatuleu.

Menurut Desmis, program revitalisasi tersebut bukan sekadar pembangunan fisik bangunan sekolah, melainkan wujud nyata kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan pendidikan masyarakat yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan.

“Revitalisasi ini merupakan jawaban atas doa dan harapan yang kami nantikan bertahun-tahun. Sebagai pendidik yang setiap hari berada di lingkungan sekolah, kami memahami betul bagaimana kondisi sarana yang ada selama ini. Karena itu, ketika bantuan ini hadir, kami merasakan kebahagiaan yang luar biasa,” ujar Desmis saat ditemui media di Fatuleu, Rabu (24/6/2026).

Ia menjelaskan bahwa selama bertahun-tahun pihak sekolah terus berupaya menjalankan proses pendidikan secara optimal meskipun dihadapkan pada keterbatasan fasilitas.

Namun demikian, semangat para guru dan peserta didik tidak pernah surut dalam menjalankan kegiatan belajar mengajar.

“Kami selalu berusaha memastikan bahwa keterbatasan fasilitas tidak menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang berkualitas. Guru-guru kami tetap mengajar dengan penuh dedikasi dan siswa-siswa kami tetap belajar dengan semangat yang tinggi. Akan tetapi, kami juga menyadari bahwa kualitas pendidikan membutuhkan dukungan lingkungan belajar yang layak dan aman,” katanya.

Desmis mengungkapkan bahwa kondisi sejumlah bangunan sekolah sebelumnya memang memerlukan perhatian serius. Beberapa ruang belajar mengalami kerusakan yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan efektivitas proses pembelajaran.

“Selama ini kami menghadapi berbagai tantangan terkait kondisi fisik sekolah. Ada ruang yang memerlukan perbaikan, ada fasilitas yang perlu diperbarui dan ada kebutuhan-kebutuhan lain yang harus dipenuhi agar proses pembelajaran berlangsung secara lebih optimal. Oleh karena itu, bantuan revitalisasi ini memiliki makna yang sangat besar bagi kami,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa kunjungan kerja yang dilakukan perwakilan enam kementerian bersama Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih menjadi momentum bersejarah bagi keluarga besar SMP Negeri 13 Fatuleu.

Selain peletakan batu pertama pembangunan gedung baru, sekolah juga menerima berbagai bantuan pendukung pendidikan berupa buku-buku bacaan, bibit tanaman, serta sejumlah perangkat elektronik yang akan dimanfaatkan untuk mendukung proses belajar mengajar.

“Kami melihat bahwa perhatian yang diberikan tidak hanya berfokus pada pembangunan gedung semata. Bantuan buku, bibit tanaman dan perangkat elektronik menunjukkan adanya pendekatan pembangunan pendidikan yang lebih komprehensif. Ini merupakan bentuk dukungan yang sangat berarti bagi sekolah kami,” ungkap Desmis.

Menurutnya, pendidikan modern membutuhkan ekosistem pembelajaran yang mampu mendukung pengembangan kompetensi peserta didik secara menyeluruh, baik dalam aspek pengetahuan, keterampilan, maupun pembentukan karakter.

“Sekolah yang baik bukan hanya memiliki guru yang berkualitas, tetapi juga lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan kreativitas, rasa aman dan motivasi belajar peserta didik. Karena itu, revitalisasi ini akan memberikan dampak yang sangat positif terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah kami,” ujarnya.

Desmis menambahkan bahwa pembangunan fasilitas pendidikan yang layak merupakan bentuk investasi jangka panjang yang manfaatnya akan dirasakan oleh generasi mendatang.

Menurutnya, setiap ruang kelas yang dibangun sesungguhnya merupakan ruang tempat lahirnya cita-cita, pengetahuan dan harapan masa depan anak-anak bangsa.

“Ketika pemerintah membangun sekolah, sesungguhnya pemerintah sedang membangun masa depan. Di ruang-ruang kelas inilah anak-anak belajar mengenal ilmu pengetahuan, mengembangkan karakter dan mempersiapkan diri menjadi generasi yang mampu berkontribusi bagi daerah maupun bangsa,” tuturnya.

Atas nama seluruh guru, peserta didik, komite sekolah, dan orang tua murid, Desmis menyampaikan terima kasih kepada pemerintah pusat, kementerian terkait, Perkumpulan Seruni Kabinet Merah Putih, serta seluruh pihak yang telah memperjuangkan hadirnya program revitalisasi tersebut.

“Kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan perhatian kepada SMP Negeri 13 Fatuleu. Bantuan ini menjadi bukti bahwa pendidikan di wilayah pedesaan juga mendapatkan perhatian yang serius dalam agenda pembangunan nasional,” katanya.

Ia juga berharap proses pembangunan dapat berjalan sesuai rencana sehingga manfaatnya segera dirasakan oleh para peserta didik.

“Kami berharap seluruh proses pembangunan berjalan lancar, tepat waktu dan sesuai standar kualitas yang telah ditetapkan. Kami juga berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang nantinya dibangun dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan pendidikan anak-anak kami,” tegasnya.

Lebih jauh, Desmis menegaskan bahwa revitalisasi sekolah harus menjadi momentum untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuat budaya pendidikan di lingkungan sekolah.

“Kami tidak ingin revitalisasi ini hanya berhenti pada pembangunan gedung. Kami ingin menjadikannya sebagai momentum untuk meningkatkan mutu pembelajaran, memperkuat disiplin, menumbuhkan budaya literasi dan membangun prestasi peserta didik yang lebih baik di masa mendatang,” pungkasnya.

Program revitalisasi UPTD SMP Negeri 13 Fatuleu menjadi salah satu contoh nyata upaya pemerataan pembangunan pendidikan di daerah. Dengan hadirnya fasilitas yang lebih representatif, aman dan nyaman, diharapkan proses pembelajaran dapat berlangsung secara lebih efektif sehingga mampu melahirkan generasi muda yang berkualitas, berintegritas, serta siap menghadapi tantangan pembangunan di masa depan.

Komitmen tersebut kembali ditunjukkan melalui peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT) di Desa Manusak, Kecamatan Kupang Timur, yang dilakukan Bupati Kupang Yosef Lede bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Mateldius Sanam, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang I Made Supriadi, serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (9/6/2026).

Peninjauan lapangan tersebut tidak sekadar merupakan agenda administratif, melainkan bagian dari proses strategis yang mencerminkan keseriusan Pemerintah Kabupaten Kupang dalam mempersiapkan fondasi pembangunan pendidikan yang berorientasi jangka panjang.

Kegiatan tersebut dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, peta lokasi yang telah disusun, serta kondisi faktual di lapangan sebagai salah satu syarat penting dalam proses penetapan lokasi pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026.

Dalam perspektif tata kelola pembangunan, verifikasi lapangan menjadi instrumen penting untuk menjamin bahwa setiap kebijakan yang diambil pemerintah didasarkan pada data yang akurat, kondisi riil wilayah, serta mempertimbangkan aspek keberlanjutan pembangunan.

Karena itu, kehadiran langsung Bupati Kupang bersama jajaran pemerintah daerah menunjukkan pendekatan kepemimpinan yang berbasis pada fakta lapangan dan orientasi terhadap hasil pembangunan yang terukur.

Berdasarkan hasil asesmen awal dan verifikasi lapangan yang telah dilakukan, lokasi yang diusulkan Pemerintah Kabupaten Kupang saat ini masuk dalam kategori calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi Tahun 2026.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tahapan yang perlu diselesaikan, terutama terkait kesiapan lahan, dukungan pemerintah daerah, serta pemenuhan berbagai persyaratan teknis, administratif dan regulatif yang menjadi ketentuan dalam penyelenggaraan program tersebut.

Bupati Kupang Yosef Lede menegaskan bahwa pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi merupakan bagian dari investasi strategis daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan yang bermutu bagi generasi muda Kabupaten Kupang.

“Saya ingin datang melihat langsung kondisi lokasi ini. Kita punya anak-anak yang selama ini banyak bersekolah di luar daerah karena fasilitas pendidikan yang tersedia masih terbatas. Kehadiran Sekolah Nasional Terintegrasi ini diharapkan dapat mendukung masa depan pendidikan anak-anak di Kabupaten Kupang,” ungkap Yosef Lede.

Pernyataan tersebut merefleksikan realitas yang selama ini dihadapi sebagian masyarakat Kabupaten Kupang, di mana keterbatasan akses terhadap fasilitas pendidikan tertentu mendorong banyak peserta didik melanjutkan pendidikan di luar daerah.

Kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan konsekuensi ekonomi bagi keluarga, tetapi juga berpotensi memperlebar kesenjangan akses pendidikan antara wilayah yang memiliki fasilitas pendidikan lengkap dan wilayah yang masih membutuhkan penguatan infrastruktur pendidikan.

Dalam kerangka pembangunan daerah modern, pendidikan tidak lagi dipandang semata sebagai layanan sosial, melainkan sebagai instrumen utama transformasi pembangunan.

Kualitas pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas masyarakat, daya saing daerah, serta kemampuan suatu wilayah dalam menghadapi perubahan sosial, ekonomi dan teknologi yang berkembang secara dinamis.

Karena itu, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang memiliki makna strategis yang jauh melampaui pembangunan sarana fisik semata.

Kehadiran lembaga pendidikan tersebut diharapkan menjadi pusat pengembangan talenta, penguatan karakter, peningkatan kompetensi akademik, serta pembentukan generasi muda yang mampu bersaing pada tingkat regional maupun nasional.

Lebih lanjut, Yosef Lede menegaskan bahwa manfaat pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi juga akan memberikan dampak multidimensional terhadap pembangunan daerah.

Selain memperkuat kualitas pendidikan, keberadaan sekolah tersebut diproyeksikan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menggerakkan aktivitas masyarakat di kawasan sekitarnya.

Secara ekonomi, pembangunan kawasan pendidikan berskala besar berpotensi mendorong pertumbuhan berbagai sektor pendukung, mulai dari perdagangan, jasa transportasi, usaha mikro dan kecil, penyediaan kebutuhan pendidikan, hingga terbukanya peluang kerja bagi masyarakat lokal.

Efek berganda atau multiplier effect tersebut diyakini akan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat struktur ekonomi lokal.

Di sisi lain, keberadaan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang juga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap fasilitas pendidikan di luar daerah.

Dengan tersedianya layanan pendidikan berkualitas di wilayah sendiri, masyarakat akan memperoleh akses pendidikan yang lebih mudah, efisien dan terjangkau tanpa harus mengeluarkan biaya tambahan yang besar untuk pendidikan di luar Kabupaten Kupang.

Pemerintah Kabupaten Kupang juga menaruh perhatian serius terhadap aspek legalitas dan administrasi lahan yang akan digunakan untuk pembangunan sekolah tersebut.

Yosef Lede menegaskan bahwa seluruh tahapan penyelesaian administrasi akan dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan berkeadilan dengan tetap mengedepankan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat.

Komitmen tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah tidak hanya berorientasi pada percepatan pembangunan, tetapi juga memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), sehingga setiap tahapan pembangunan dapat memberikan manfaat yang optimal tanpa menimbulkan persoalan sosial di kemudian hari.

Peninjauan lokasi ini sekaligus menjadi bagian dari langkah percepatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kupang untuk memastikan seluruh persyaratan yang dibutuhkan dapat dipenuhi sebelum proses penetapan lokasi pembangunan dilakukan secara resmi. Kesiapan lahan, dukungan lintas sektor, serta koordinasi antarinstansi menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan program tersebut.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakapolres Kupang Kompol Jefris L.D. Fanggidae, Pgs. Danramil 1604-02/Camplong Alfonso De Yesus Pereira, Kepala Dinas PMD P3A Kabupaten Kupang Jhon Sula, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kupang Tonci Teuf, Kepala Bapperida Kabupaten Kupang Saryakus Paulus Liu, Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang Silvester Watu Leda, Camat Kupang Timur Marina Ludji, serta Kepala Desa Manusak Arthur Ximenes.

Kehadiran berbagai unsur pemerintah, aparat keamanan, lembaga teknis dan pemerintah desa dalam peninjauan tersebut menunjukkan kuatnya dukungan lintas sektor terhadap agenda pembangunan pendidikan yang menjadi salah satu prioritas strategis Pemerintah Kabupaten Kupang.

Apabila seluruh tahapan dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Desa Manusak akan menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah pembangunan pendidikan Kabupaten Kupang.

Lebih dari sekadar menghadirkan fasilitas pendidikan baru, proyek ini merepresentasikan investasi jangka panjang dalam pembangunan manusia, penguatan daya saing daerah, serta upaya menciptakan generasi masa depan yang unggul, adaptif, inovatif dan berkarakter.

Pada akhirnya, keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya infrastruktur yang dibangun, tetapi dari sejauh mana pembangunan tersebut mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Dalam konteks itulah, rencana pembangunan Sekolah Nasional Terintegrasi di Kabupaten Kupang menjadi simbol harapan baru bagi lahirnya generasi yang lebih terdidik, lebih kompetitif dan lebih siap menggerakkan kemajuan daerah di masa mendatang.

Di tengah semangat kolaborasi yang diusung dalam momentum tersebut, sosok Wakil Bupati Kupang sekaligus Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki, tampil mencuri perhatian lewat komitmennya terhadap penguatan budaya membaca di daerah.

Kehadiran Aurum bersama para Bunda Literasi kabupaten/kota se-NTT menjadi simbol kuat bahwa gerakan literasi tidak hanya menjadi agenda pendidikan semata, melainkan bagian penting dari pembangunan sumber daya manusia dan masa depan daerah.

Dalam kegiatan yang turut dihadiri Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, Kepala Balai Bahasa Provinsi NTT, serta insan pers tersebut, Aurum menunjukkan dukungan penuh terhadap gerakan literasi berbasis kolaborasi lintas sektor.

Momentum Hari Buku Nasional kali ini menjadi ruang refleksi bersama mengenai tantangan literasi di NTT yang masih membutuhkan perhatian serius.

Namun di tengah tantangan tersebut, Aurum memandang bahwa harapan tetap tumbuh melalui dedikasi para guru, pengelola Taman Bacaan Masyarakat (TBM), relawan literasi dan seluruh elemen masyarakat yang terus bergerak mendampingi anak-anak hingga ke kampung-kampung.

Sebagai Bunda Literasi Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki dinilai menghadirkan energi baru dalam mendorong kesadaran membaca di tengah masyarakat.

Kehadirannya tidak hanya bersifat seremonial, tetapi juga memperlihatkan dukungan moral terhadap pentingnya membangun generasi yang cerdas, kritis dan berdaya saing melalui budaya membaca.

Dalam sambutannya, Bunda Literasi Provinsi NTT, Mindryanti Asty Laka Lena, menegaskan bahwa berbicara tentang buku dan perempuan sejatinya adalah berbicara tentang masa depan bangsa.

“Anak yang mampu membaca dengan baik akan memiliki kemampuan untuk menata masa depannya sendiri,” ujarnya.

Pernyataan tersebut selaras dengan semangat yang terus didorong Aurum dalam berbagai momentum pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kupang, khususnya yang berkaitan dengan pendidikan anak dan pemberdayaan keluarga.

Menurut Mindryanti, tantangan literasi di NTT saat ini bukan lagi sekadar isu pendidikan, tetapi telah menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Karena itu, pemerintah dan sekolah tidak dapat berjalan sendiri tanpa dukungan keluarga, komunitas, media, hingga relawan literasi.

Ia juga mengajak seluruh pihak untuk belajar dari Kabupaten Tana Tidung, Kalimantan Utara, yang dinilai berhasil membangun ekosistem literasi yang kuat dan berkelanjutan.

“Hari Buku Nasional ini menjadi pengingat bagi kita semua. Tantangan kita hari ini bukan hanya membuat anak-anak bisa membaca, tetapi bagaimana membuat mereka senang membaca,” tegasnya.

Di tengah semangat tersebut, kehadiran Aurum Obe Titu Eki memperlihatkan bahwa kepemimpinan perempuan di daerah dapat menjadi kekuatan strategis dalam membangun budaya literasi yang lebih humanis dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.

Dengan keterlibatan aktif para Bunda Literasi di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, gerakan literasi di NTT diharapkan tidak berhenti pada seremoni tahunan, tetapi mampu melahirkan perubahan nyata dalam meningkatkan kualitas generasi muda di masa depan.

Di SD Negeri 2 Nainifo, sebuah sekolah kecil di kawasan terisolir Amfoang, secercah harapan kembali hadir melalui program pengiriman guru relawan oleh CT Arsa Foundation.

Program tersebut menjadi bagian dari pendampingan pendidikan jangka panjang yang kini difokuskan pada wilayah-wilayah terpencil dengan akses pendidikan yang masih tertinggal.

Head of Remote Area CT Arsa Foundation, Didi Putri, mengatakan pendampingan di SDN 2 Nainifo sebenarnya telah dimulai sejak sekitar empat tahun lalu dalam bentuk asesmen kebutuhan sekolah.

Namun sejak pertengahan Mei 2026, yayasan tersebut mulai menempatkan guru relawan yang akan tinggal dan mengabdi langsung di wilayah itu selama satu tahun penuh

“Kali ini kami sudah masuk pada tahap penempatan guru relawan. Nantinya relawan akan berganti setiap tahun dan setiap sekolah ditargetkan mendapat pendampingan selama lima tahun,” ujar Didi.

Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah terisolir tetap menjadi prioritas karena anak-anak di wilayah seperti itu sering kali menjadi kelompok yang paling sulit memperoleh akses pendidikan yang layak dan berkeadilan.

Pendampingan yang dilakukan tidak hanya berfokus pada kegiatan belajar mengajar, tetapi juga menyentuh pembangunan fasilitas dasar pendidikan.

Di sejumlah daerah tanpa aliran listrik, CT Arsa Foundation bekerja sama dengan PLN untuk menghadirkan listrik bagi sekolah. Setelah itu, penguatan jaringan internet, penyediaan laptop, hingga pelatihan teknologi digital bagi guru dan siswa dilakukan secara bertahap.

“Hasilnya mulai terlihat. Beberapa sekolah dampingan yang sebelumnya harus menumpang Asesmen Nasional Berbasis Komputer di sekolah lain, kini sudah bisa melaksanakan ANBK secara mandiri,” katanya.

Saat ini, CT Arsa Foundation memiliki tiga titik dampingan di Kabupaten Kupang, yakni Lelogama, Nunwana, dan Nainifo. Secara keseluruhan, yayasan tersebut mendampingi tujuh titik di NTT, termasuk di wilayah Sumba Barat Daya dan Manggarai Timur.

Di balik angka statistik pembangunan dan laporan peningkatan pendidikan nasional, terdapat kenyataan sunyi yang masih dipikul anak-anak pedalaman. Di beberapa dusun terpencil Kabupaten Kupang, anak-anak harus berjalan kaki hingga empat kilometer melewati jalan terjal dan tanah berlumpur hanya untuk tiba di sekolah.

Mereka datang dengan sandal tipis yang dipenuhi debu, membawa buku yang mulai lusuh oleh perjalanan panjang, lalu duduk di ruang kelas sederhana sambil menyimpan mimpi yang sama besarnya dengan anak-anak di kota.

Kondisi itu mendapat perhatian serius dari Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Aurum Obe Titu Eki yang juga tercatat sebagai wanita pertama yang menjadi Wakil Bupati di Kabupaten Kupang.

Baginya, pendidikan di daerah terpencil bukan sekadar persoalan bangunan sekolah atau fasilitas belajar, melainkan menyangkut keadilan sosial, martabat manusia dan keberanian negara menghadirkan harapan hingga ke pelosok yang paling sunyi.

“Kabupaten Kupang memiliki wilayah yang sangat luas sehingga pemerintah memiliki banyak prioritas pembangunan. Karena itu kehadiran lembaga sosial seperti CT Arsa Foundation sangat membantu pemerintah menjangkau masyarakat yang selama ini sulit disentuh layanan pendidikan secara optimal,” ujarnya kepada media ini, Minggu (17/5/2026), di Kupang.

Aurum mengatakan, berdasarkan data pemerintah daerah, SD Negeri 2 Nainifo memang telah masuk dalam rencana revitalisasi sekolah. Namun proses pembangunan membutuhkan waktu, tahapan administrasi, serta kesiapan anggaran yang tidak singkat.

Karena itu, menurutnya, kehadiran guru relawan menjadi bantuan yang sangat berarti bagi masyarakat setempat, terutama dalam meningkatkan kemampuan literasi dan numerasi anak-anak yang selama ini belajar dalam berbagai keterbatasan.

“Anak-anak desa juga berhak bermimpi besar. Mereka memiliki semangat belajar yang luar biasa meskipun hidup dalam keterbatasan,” kata Aurum.

Ia juga menilai keberhasilan pendampingan pendidikan di Lelogama mulai menunjukkan dampak positif dan berpotensi menjadi model pengembangan pendidikan daerah terpencil di wilayah lain Kabupaten Kupang.

Sebagai wanita pertama yang dipercaya menduduki kursi Wakil Bupati Kabupaten Kupang, Aurum menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia melalui pendidikan harus menjadi prioritas bersama.

Menurutnya, tantangan geografis tidak boleh menjadi alasan lahirnya ketimpangan pendidikan bagi anak-anak pedalaman.

“Karena itu pemerintah terbuka untuk bekerja sama dengan berbagai lembaga sosial, baik di bidang pendidikan, kesehatan, maupun pembangunan masyarakat lainnya,” ujarnya.

Di tengah sunyi lembah dan pegunungan Amfoang, harapan itu kini perlahan tumbuh. Dari ruang kelas sederhana yang jauh dari gemerlap kota, anak-anak Nainifo sedang belajar mengeja masa depan mereka sendiri — dengan mimpi yang tetap menyala meski dunia belum sepenuhnya datang kepada mereka.

Sebab pada hakikatnya, pendidikan bukan sekadar proses memindahkan pengetahuan dari papan tulis ke ingatan anak-anak.

Pendidikan adalah jalan sunyi untuk memanusiakan manusia; sebuah ikhtiar panjang agar seorang anak yang lahir di pelosok pegunungan tetap memiliki hak yang sama untuk mengenal dunia, membangun martabatnya dan menentukan masa depannya sendiri.

Di desa-desa terpencil seperti kampung Nainifo, pendidikan sering kali bukan hadir dalam gedung megah atau fasilitas sempurna, melainkan dalam ketulusan seorang guru yang rela tinggal jauh dari kenyamanan, dalam langkah kaki anak-anak yang menembus jalan terjal setiap pagi dan dalam keyakinan sederhana bahwa kemiskinan tidak boleh diwariskan melalui ketertinggalan pendidikan.

Karena itu, ketika satu ruang kelas kecil di pedalaman tetap dipertahankan menyala, sesungguhnya yang sedang dijaga bukan hanya kegiatan belajar mengajar, melainkan peradaban itu sendiri.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui peresmian Gedung Ruang Praktik Siswa (RPS) di SMK Negeri 2 Amfoang Selatan pada Jumat (8/5/2026).

Peresmian gedung tersebut dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan syukuran kelulusan siswa kelas XII tahun ajaran 2025/2026 serta pameran hasil karya peserta didik dalam program One School One Product (OSOP).

Kehadiran Gedung RPS ini merupakan bentuk dukungan konkret Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap penguatan pendidikan kejuruan, khususnya pada konsentrasi keahlian Kriya Kreatif Kayu dan Rotan.

Sambutan Bupati Kupang pada kesempatan tersebut dibacakan oleh Staf Ahli Bidang Pembangunan Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Kain Maus.

Dalam sambutannya, Bupati Kupang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Provinsi NTT atas kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah Kabupaten Kupang.

Menurut Bupati, pembangunan fasilitas praktik tersebut bukan sekadar pembangunan fisik semata, melainkan bagian dari investasi jangka panjang dalam menciptakan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, produktif dan memiliki daya saing di tengah dinamika pembangunan global yang terus berkembang.

“Kehadiran gedung ini memiliki makna sangat penting, karena menjadi sarana utama bagi siswa untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan berbasis kekayaan sumber daya alam dan budaya yang kita miliki,” ujar Bupati dalam sambutan yang dibacakan Kain Maus.

Ia menegaskan bahwa Kabupaten Kupang memiliki kekayaan sumber daya lokal yang sangat potensial, khususnya dalam bidang kerajinan kayu dan rotan.

Potensi tersebut, menurutnya, perlu dikelola secara inovatif dan berkelanjutan agar mampu menghasilkan produk ekonomi kreatif bernilai tambah yang dapat memperkuat pertumbuhan ekonomi masyarakat sekaligus memperluas ruang pemberdayaan generasi muda.

Dalam kerangka pembangunan daerah yang berbasis potensi lokal tersebut, program OSOP yang dijalankan SMK Negeri 2 Amfoang Selatan dinilai memiliki posisi yang sangat strategis dalam membangun kultur kewirausahaan, inovasi dan kemandirian ekonomi di lingkungan pendidikan kejuruan.

“Program OSOP ini langkah tepat membangun jiwa kewirausahaan siswa. Di sini mereka tidak hanya belajar teori, tapi dilatih menciptakan karya yang kreatif, inovatif dan punya nilai jual. Ini sejalan dengan arah pembangunan daerah: meningkatkan kualitas SDM, mengembangkan ekonomi kreatif, dan membentuk pemuda mandiri, produktif, serta siap bersaing,” tambahnya.

Lebih lanjut, kepada para siswa kelas XII yang telah menyelesaikan proses pendidikan, Bupati Kupang menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi atas capaian akademik yang telah diraih.

Ia menekankan bahwa kelulusan bukanlah titik akhir dari proses pembelajaran, melainkan fase awal menuju tanggung jawab sosial yang lebih luas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Bupati juga mendorong para lulusan agar terus meningkatkan kapasitas diri, menjaga integritas moral serta membangun semangat pengabdian bagi daerah melalui kreativitas dan kerja produktif yang berorientasi pada kemajuan bersama.

“Teruslah belajar dan berkarya. Jadilah generasi berkarakter, disiplin, dan punya semangat membangun daerah. Saya berpesan: jangan hanya jadi pencari kerja, tapi ciptakanlah lapangan kerja sendiri dengan memanfaatkan segala potensi yang ada di tanah kelahiran kita,” pesannya.

Dalam sambutannya, penghargaan turut disampaikan kepada seluruh guru dan tenaga pendidik yang selama ini telah menjalankan tanggung jawab pendidikan dengan dedikasi dan pengabdian yang tinggi.

Menurut Bupati, peran tenaga pendidik memiliki dimensi strategis dalam membentuk kualitas generasi masa depan yang tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga matang secara karakter dan sosial.

Ia menilai bahwa tugas mendidik generasi muda merupakan proses peradaban yang memerlukan ketekunan, kesabaran serta komitmen moral yang kuat demi memastikan keberlanjutan pembangunan daerah dan kemajuan bangsa.

Di akhir sambutan, Bupati Kupang berharap agar SMK Negeri 2 Amfoang Selatan terus berkembang menjadi institusi pendidikan kejuruan unggulan yang mampu melahirkan lulusan terampil, kreatif, inovatif, berkarakter serta memiliki kesiapan menghadapi tantangan dunia kerja maupun dunia usaha secara mandiri.

Peresmian Gedung RPS ini sekaligus menjadi representasi nyata arah kebijakan pembangunan pendidikan di Kabupaten Kupang yang menempatkan penguatan pendidikan vokasi sebagai instrumen strategis dalam membangun kualitas sumber daya manusia berbasis kompetensi dan potensi lokal.

Melalui pendekatan pendidikan yang adaptif, kontekstual dan berbasis keterampilan, Pemerintah Kabupaten Kupang berharap generasi muda Amfoang Selatan mampu tumbuh menjadi insan-insan produktif yang tidak hanya siap memasuki dunia kerja, tetapi juga mampu menciptakan inovasi ekonomi baru yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah yang maju, mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Asisten I Sekda NTT Ir. Yohanes Oktavianus, MM, anggota DPRD Kabupaten Kupang, Camat Amfoang Selatan, para lurah dan kepala desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, orang tua siswa, serta insan pers.

Yosef Lede dengan nada yang tertahan namun sarat makna, menghadirkan wajah lain dari pendidikan di Nusa Tenggara Timur—wajah yang tidak selalu tercatat dalam laporan, tetapi hidup dalam langkah kaki anak-anak yang menempuh jarak panjang demi masa depan.

Rapat Koordinasi Implementasi Program dan Sinkronisasi Kebijakan Daerah yang digelar oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Aula Hotel Aston, Senin (04/05/2026), sejatinya dirancang sebagai ruang konsolidasi kebijakan yang mempertemukan kepentingan pusat dan daerah dalam satu tarikan visi pembangunan pendidikan.

Namun, di antara paparan program dan target nasional, realitas di akar rumput justru menemukan momentumnya untuk bersuara secara jujur dan apa adanya.

Di hadapan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, Yosef Lede menyampaikan secara lugas kondisi riil yang dihadapi siswa di wilayahnya, termasuk fakta bahwa masih ada anak-anak yang harus berjalan hingga tujuh kilometer setiap hari untuk mencapai sekolah. Ia juga menegaskan secara langsung:

“Terkait pemerataan guru, kendalanya bukan hanya jumlah, tapi juga distribusi ke daerah terpencil. Kami berharap tunjangan khusus bagi guru di daerah terpencil dapat merata, agar guru memiliki motivasi lebih untuk mengabdi di pelosok tidak hanya terbatas pada desa dengan indeks tertentu.”
Pernyataan tersebut tidak sekadar mencerminkan persoalan teknis, tetapi menggambarkan secara utuh kompleksitas geografis dan ketimpangan struktural yang masih membayangi sektor pendidikan di daerah.

Jarak tempuh yang panjang bagi siswa bukan hanya persoalan fisik, melainkan indikator keterbatasan akses yang berdampak langsung terhadap kualitas pembelajaran dan keberlanjutan pendidikan anak.

Lebih jauh, Yosef Lede juga menyoroti kendala serius dalam implementasi program digitalisasi pendidikan, yakni keterbatasan jaringan internet yang belum merata.

Dalam konteks transformasi pendidikan berbasis teknologi, kondisi ini menjadi paradoks yang nyata—ketika kebijakan nasional bergerak menuju digitalisasi, sebagian wilayah masih bergulat dengan akses dasar yang belum stabil.

Situasi tersebut menegaskan bahwa pembangunan pendidikan tidak dapat diseragamkan secara nasional tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal. Nusa Tenggara Timur, dengan bentang geografis yang kompleks dan tantangan infrastruktur yang khas, memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif, afirmatif dan berkeadilan.

Dalam perspektif pembangunan manusia, apa yang disampaikan Yosef Lede merupakan refleksi penting bahwa pendidikan bukan semata urusan kurikulum dan program, melainkan menyangkut aksesibilitas, distribusi sumber daya, serta keberpihakan kebijakan terhadap kelompok yang paling rentan.

Di balik forum yang formal dan penuh perencanaan itu, terselip realitas sunyi yang jarang terucap—anak-anak yang berjalan dalam diam, menempuh jarak panjang di bawah terik matahari dan keterbatasan, demi satu harapan yang sederhana namun mendasar: memperoleh pendidikan yang layak.

Rapat koordinasi ini diharapkan tidak berhenti pada tataran konseptual, melainkan mampu melahirkan kebijakan yang konkret, terukur dan menyentuh langsung kebutuhan masyarakat di wilayah terpencil.

Sebab pada akhirnya, kualitas pendidikan tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi dari sejauh mana negara hadir bagi mereka yang paling jauh dari jangkauan.

Peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) Tahun 2026 menjelma sebagai ruang perenungan bersama—sebuah titik temu antara sejarah, nilai, dan arah masa depan pendidikan.

Upacara tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, pada Sabtu (02/05/2026) pagi.

Dalam sambutannya, Yosef Lede menegaskan bahwa Hardiknas tidak boleh dipahami sebagai seremoni yang berulang tanpa makna, melainkan sebagai momentum reflektif untuk menata kembali orientasi pendidikan nasional secara lebih mendasar dan berkesadaran.

“Pada hakikatnya pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih sayang, untuk memanusiakan manusia serta menumbuhkembangkan potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia”, ungkapnya.

Pernyataan tersebut mengandung dimensi filosofis yang menempatkan pendidikan sebagai proses pemanusiaan manusia (humanisasi) yang integral.

Pendidikan, dalam pengertian yang lebih dalam, bukan sekadar aktivitas transfer pengetahuan, tetapi merupakan ikhtiar sadar untuk membentuk keutuhan manusia—yang berpikir jernih, berperasaan halus dan bertindak dalam nilai.

Ia adalah jalan sunyi peradaban, tempat manusia belajar mengenali dirinya sekaligus merawat kemanusiaannya.

Lebih lanjut, Yosef Lede mengingatkan bahwa arah pendidikan nasional tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, terutama melalui konsep sistem among yang menempatkan asah (pengembangan intelektual), asih (kasih sayang),L dan asuh (pendampingan) sebagai fondasi pedagogis.

Dalam kerangka konstitusional, nilai-nilai ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan pendidikan sebagai instrumen strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membangun karakter, dan menegakkan peradaban yang bermartabat.

Dalam perspektif kebijakan nasional, Bupati Kupang juga mengaitkan pembangunan pendidikan dengan arah besar kepemimpinan nasional di bawah Prabowo Subianto, khususnya melalui kerangka Asta Cita yang menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai prioritas utama.

Ia menilai bahwa kualitas manusia Indonesia yang unggul, tangguh, dan berdaya saing hanya dapat dibentuk melalui sistem pendidikan yang adaptif terhadap dinamika zaman, inklusif dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta visioner dalam membaca tantangan masa depan.

Sejalan dengan arah tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mendorong implementasi Pembelajaran Mendalam (Deep Learning) sebagai paradigma pembelajaran yang lebih substantif.

Pendekatan ini menekankan pada kedalaman pemahaman, ketajaman berpikir kritis, serta kemampuan menghubungkan pengetahuan dengan realitas kehidupan. Dengan demikian, peserta didik tidak hanya menjadi penghafal informasi, tetapi juga penafsir makna dan pelaku perubahan.

Dalam kerangka implementasi di daerah, Yosef Lede menguraikan lima kebijakan strategis yang menjadi fokus pembangunan pendidikan. Pertama, pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan yang diiringi dengan digitalisasi pembelajaran, guna menciptakan ruang belajar yang adaptif dan berdaya dukung optimal. Kedua, peningkatan kualitas guru melalui penguatan kualifikasi, kompetensi, serta kesejahteraan, yang ditempuh melalui program beasiswa, pelatihan berkelanjutan dan peningkatan tunjangan.

Ketiga, penguatan karakter peserta didik melalui penciptaan lingkungan pendidikan yang aman, sehat, bersih, dan bebas dari perundungan.

Program seperti Tujuh Kebiasaan Anak Indonesia Hebat, Makan Bergizi Gratis, Pramuka, serta pembelajaran berbasis pengalaman menjadi bagian penting dalam membentuk generasi yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas.

Keempat, peningkatan mutu pembelajaran melalui penguatan literasi, numerasi, serta pengembangan bidang STEM, yang didukung oleh Tes Kemampuan Akademik sebagai instrumen evaluasi yang lebih komprehensif dan terukur.

Kelima, perluasan akses pendidikan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk melalui pengembangan sekolah terbuka, pendidikan jarak jauh, serta layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus.

Kebijakan ini menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus dijamin kehadirannya bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Dalam bagian lain sambutannya, Yosef Lede menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai prasyarat utama keberhasilan transformasi pendidikan.

“Keberhasilan kebijakan pendidikan sangat ditentukan oleh tiga hal utama, yakni mindset (pola pikir) yang maju, mental yang kuat, dan misi yang lurus”, ungkapnya.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh desain kebijakan yang baik, tetapi juga oleh kesiapan batin dan budaya para pelaku pendidikan dalam menjalankan perubahan. Pendidikan membutuhkan keselarasan antara struktur, kultur dan kesadaran kolektif.

Mengakhiri sambutannya, Yosef Lede mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat sinergi dalam membangun pendidikan yang berkualitas, sebagai fondasi bagi terwujudnya Indonesia yang cerdas, maju dan bermartabat.

Sebagai penutup, rangkaian Hardiknas 2026 di Batakte diwarnai dengan penyerahan penghargaan kepada para pemenang lomba pidato Bahasa Inggris, story telling dan cerdas cermat.

Kegiatan ini juga diramaikan oleh pelayanan cek kesehatan gratis oleh Puskesmas Batakte, pertunjukan tari-tarian daerah, Ja’i bersama, pembukaan rekening gratis bagi pelajar, serta kunjungan ke stan UMKM—sebuah penegasan bahwa pendidikan hidup dan bertumbuh dalam ekosistem sosial yang dinamis.

Upacara ini turut dihadiri oleh Wakil Bupati Kupang, pimpinan DPRD Kabupaten Kupang, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah, para asisten dan staf ahli, pimpinan perangkat daerah, instansi vertikal, para camat, lurah, kepala desa, guru, pelajar, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.